(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah diserahkan sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp8.570.000.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Dengan terjadinya kelebihan penyetoran laba sebesar Rp2.208.147.957,57 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Rp6.361.852.042,43 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
(3)Dihapus.
(4)Dihapus
(5)Memberikan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.976.000.000,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang akan diserahkan dengan ketentuan:
a.pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
b.pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.976.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(5a)Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp14.337.852.042,43 (Empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
jdih.kalteng.go.id (5b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Dihapus.
(11)Dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 30 Desember 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 9-416/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SARING, S.H., M.H. NIP. 19650510 198703 1 003 jdih.kalteng.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR I. Umum Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk atau didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. Dan Peraturan Daerah ini telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur. Perusahaan Daerah tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sebagaimana tertuang dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2014 belum disalurkan. Sehingga dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2019. Namun karena PERDA Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (5) menyebutkan bahwa akan diserahkan pada Tahun Anggaran 2014 atau 2015 maka untuk dasar Penyertaan Modal Tahun 2019 pasal tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan kembali Perubahan Ke-4 PERDA Nomor 10 Tahun 1994 sehingga Penyaluran Penyertaan Modal yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 dapat dilakukan. Untuk kepentingan Pembahasan Perubahan Keempat PERDA Nomor 10 Tahun 1994 pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Kajian dan Analisis Investasi melalui Penasehat Investasi yang ditunjuk dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 96 jdih.kalteng.go.id