DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Memberikan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.976.000.000,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakaukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN jdih.kalteng.go.id
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); jdih.kalteng.go.id
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR. Pasal I Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

a.Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 6); jdih.kalteng.go.id
b.Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55);
c.Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72); Ketentuan ayat (5), ayat (5a) dan ayat (5b) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah diserahkan sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp8.570.000.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Dengan terjadinya kelebihan penyetoran laba sebesar Rp2.208.147.957,57 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Rp6.361.852.042,43 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
(3)Dihapus.
(4)Dihapus
(5)Memberikan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.976.000.000,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang akan diserahkan dengan ketentuan:
1. a.pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
2. b.pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.976.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(5a)Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp14.337.852.042,43 (Empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen). jdih.kalteng.go.id (5b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Dihapus.
(11)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 30 Desember 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 9-416/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SARING, S.H., M.H. NIP. 19650510 198703 1 003 jdih.kalteng.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR I. Umum Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk atau didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. Dan Peraturan Daerah ini telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur. Perusahaan Daerah tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sebagaimana tertuang dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2014 belum disalurkan. Sehingga dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2019. Namun karena PERDA Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (5) menyebutkan bahwa akan diserahkan pada Tahun Anggaran 2014 atau 2015 maka untuk dasar Penyertaan Modal Tahun 2019 pasal tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan kembali Perubahan Ke-4 PERDA Nomor 10 Tahun 1994 sehingga Penyaluran Penyertaan Modal yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 dapat dilakukan. Untuk kepentingan Pembahasan Perubahan Keempat PERDA Nomor 10 Tahun 1994 pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Kajian dan Analisis Investasi melalui Penasehat Investasi yang ditunjuk dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 96 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2024