DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D); 3
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 11 Seri E);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Bank Kalteng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp139.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah). 4
(2)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam saham Bank Kalteng sebesar Rp200.000.000.000,00 (Dua Ratus Milyar Rupiah).

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Provinsi pada Bank Kalteng sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp124.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Sampai dengan Tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp.61.000.000.000,00 (enam puluh satu milyar rupiah)
b.Tahun 2011 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
c.Tahun 2012 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);dan
d.Tahun 2013 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah bagian Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Bank Kalteng menjadi Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksanaan pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi menganggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara bertahap yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (7/ 2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH I. UMUM

1.PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomo 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
2.Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 17 Mei 2013 terjadi perubahan modal dasar semula Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang terdiri dari:

a.Saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar 40% atau Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
b.Saham Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, sebesar 55% atau Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), terbagi atas:

(1)Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
(2)Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah);
(3)Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah);
(4)Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah);
(5)Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah);
(6)Pemerintah Kabupaten Kapuas sebesar Rp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah);
(7)Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
(8)Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah);
(9)Pemerintah Kabupaten Katingan sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah); 2
(10)Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
(11)Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
(12)Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
(13)Pemerintah Kabupaten Lamandau sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
(14)Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah).
1. c.Saham Pihak Ketiga sebesar 5% atau Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  1. 3.Untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan Penambahan Penyertaan Modal kedalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
  2. 4.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kedalam Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 73

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2010