DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Pasal 7 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampai dengan Tahun 2019 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah disetorkan sebesar Rp18.570.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang disalurkan masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2014 dan Tahun 2019;
c.bahwa Penyertaan Modal tersebut mengalami pengurangan yang berasal dari Pemotongan Persekot Pembagian Laba (PAD sebesar Rp2.207.147.958,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga total keseluruhan Penyertaan Modal sebesar Rp16.361.852.042,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah);
d.bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada PD. Banama Tingang Makmur pada Tahun 2014 telah menyalurkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun tidak dicantumkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR. Pasal I Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

a.Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29);
b.Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55);
c.Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72);
d.Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 96); Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah diserahkan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 18.570.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Dengan terjadinya kelebihan penyetoran laba sebesar Rp2.208.147.957,57 (dua miliar dua ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Rp16.361.852.042,43 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Memberikan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.976.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang akan diserahkan dengan ketentuan:
1. a.pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
2. b.pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.976.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(5a)Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp16.361.852.042,43 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
(5b)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disalurkan setelah ada hasil kajian kelayakan usaha dan perencanaan bisnis Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur
(6)Dihapus
(7)Dihapus
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Dihapus.
(11)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 30 Agustus 2024 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (7-186/2024) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR I. Umum Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk atau didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. Dan Peraturan Daerah ini telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur. Perusahaan Daerah tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan asli Daerah. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian penyaluran Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2014 sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan penyaluran Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan kembali Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 sehingga Penyaluran Penyertaan Modal yang telah disalurkan dapat dicatat dan diakui dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 118

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampai dengan Tahun 2019 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah disetorkan sebesar Rp18.570.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang disalurkan masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2014 dan Tahun 2019;
c.bahwa Penyertaan Modal tersebut mengalami pengurangan yang berasal dari Pemotongan Persekot Pembagian Laba (PAD sebesar Rp2.207.147.958,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga total keseluruhan Penyertaan Modal sebesar Rp16.361.852.042,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah);
d.bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada PD. Banama Tingang Makmur pada Tahun 2014 telah menyalurkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun tidak dicantumkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

a.Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29);
b.Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55);
c.Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72);
d.Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 96); Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah diserahkan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 18.570.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Dengan terjadinya kelebihan penyetoran laba sebesar Rp2.208.147.957,57 (dua miliar dua ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Rp16.361.852.042,43 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Memberikan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.976.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang akan diserahkan dengan ketentuan:
1. a.pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
2. b.pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.976.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(5a)Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp16.361.852.042,43 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
(5b)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disalurkan setelah ada hasil kajian kelayakan usaha dan perencanaan bisnis Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur
(6)Dihapus
(7)Dihapus
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Dihapus.
(11)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 30 Agustus 2024 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (7-186/2024) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR I. Umum Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk atau didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. Dan Peraturan Daerah ini telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur. Perusahaan Daerah tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan asli Daerah. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian penyaluran Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2014 sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan penyaluran Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan kembali Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 sehingga Penyaluran Penyertaan Modal yang telah disalurkan dapat dicatat dan diakui dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 118

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019