DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Kriteria Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, penganggaran pelaksanaan kegiatan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur, penyelesaian pekerjaan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur, dan program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat. Jenis percepatan pembangunan dan pemeliharaan yang dilaksanakan meliputi penanganan program pembangunan jalan/jembatan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan/jembatan, rehabilitasi jalan/jembatan, dan rekonstruksi jembatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, membutuhkan kepastian kesinambungan dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, serta menjamin bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
3.Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputisegala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur;
9.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari penapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
10.Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Gubernur;
11.Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran;
12.Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun;
13.Sarana Infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan status Provinsi yang wewenang pembiayaannya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat;
14.Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Maksud Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak merupakan pelaksanaan penanganan prasarana jalan provinsi yang ditujukan untuk:

a.membangun, memperbaiki dan menjaga kondisi jalan provinsi;
b.peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya pelayanan akses menuju pusat kegiatan dan pasar;
c.penurunan biaya transportasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah untuk:

a.memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b.memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
c.mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program;
d.memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan; dan
e.meningkatkan kualitas kemantapan jalan provinsi agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB II

KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 4

Kriteria Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah:

a.pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
b.penganggaran pelaksanaan kegiatan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur;
c.penyelesaian pekerjaan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur; dan
d.program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Syarat Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah:

a.program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
b.disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
c.ruas jalan yang akan ditangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Jenis percepatan pembangunan dan pemeliharaan yang dilaksanakan meliputi penanganan program:

a.pembangunan jalan/jembatan;
b.pemeliharaan berkala jalan;
c.pemeliharaan rutin jalan/jembatan;
d.rehabilitasi jalan/jembatan; dan
e.rekonstruksi/jembatan.

Pasal 7

Pengelolaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dengan pola tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas selama 2 (dua) Tahun Anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

BAB III

SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

(1)Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD sebesar Rp.650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh Milyar Rupiah) untuk pembiayaan 12 (dua belas) ruas jalan dan 11 (sebelas) jembatan.
(2)Nama-nama ruas jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

MEKANISME PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 9

(1)Tata cara dan mekanisme pengalokasian dana per tahun anggaran, tahapan pembiayaan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(2)Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
1. a.Program percepatan infrastruktur jalan merupakan prakarsa daerah;
2. b.manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
3. c.program pemerintah daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019