(1)Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a.menyiapkan anggaran kas;
b.menyiapkan SPD;
c.menerbitkan SP2D;
d.menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
e.mema.ntau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f, i- 15- ^
f.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaal APBD;
g.menyimPan uang daerah;
h.melaksanakanpenempatanuangdaerahdanmengelola /menatausahakan investasi daerah;
i.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
j.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
dan ,-
k.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah' :
(3)Kuasa BUD bertanggungiawab ffi:*"""aan tugasnva kepada BUD' PPKDdapatmelimpahkankepadapejabatlainnyadilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
a.men1rusun ranczmgan APBD dan rancang€rn Perubahan APBD;
b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c.menyiapkan pelaksalaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
d.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
e.menyajikan informasi keuangan daerah.
Bagiqn KeemPat PeJabat Pergguna Aaggaraa/Penggura Barang Pasal fO ^
(1)Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas:
a.men5rusun RKA-SKPD;
b.menYusun DPA-SKPD;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.melakukanpengujianatastagihandanmemerintahkanpembayaran;
f.menandatangani SPM;
g.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan paiak;
h.mengadakanikatan/perjanjiankerjasamadenganpihaklaindalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
i.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab t :
SKPD Yang diPimPinnYa; f, (2) (3)
(1)(21
(3) (4)
j.mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
k.men5rusun dan menyarnpaikan laporan SKPD yang dipimpinnya;
l.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitrnen sesuai peraturan perundang- undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagfun Kellma Pejabat Kuasa Pengguaa nngpran/Kuaea Pengguna Barang Pard 11 Pejabat pengguna anggaran/ Wngguna barang dalam melaksanakan tugas- tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggara$ / kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubemur atas usul kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.melakukan tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD;
b.melaksanakan angggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.menandatangani SPM;
f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna ^rrggurr^, I (s)
(6)
(1)(21
(3)
(4)(s)
(6)-1!- Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada perrggurra anggaran/ pengguna barang.
Dalam pengadaan barang/jasa kuasa pengguna angga-ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligu.s bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Bagtan Keenam PeJabat Pelaksaaa Tetnis Kegtatan SX.PD