DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 255

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup dan Asas; III. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; IV. Asas Umum dan Struktur APBD; V. Penyusunan Rancangan APBD; VI. Penetapan APBD; VII. Pelaksanaan APBD; VIII. Perubahan APBD; IX. Pengelolaan Kas; X. Penatausahaan Keuangan Daerah; XI. Akuntansi Keuangan Daerah; XII. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; XIII. Pembinaan dan Pengawasan; XIV. Ketentuan Peralihan; XV. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentarrg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahr, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.bahwa dengan berlakunya beberapa peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdampak pada tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Frovinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pertu dilakukan P.rrY""r"i"rr; ,{-
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr:&,ahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta-h Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 2011Nomor310); ,/L 2. 3. 4. 5. a -1r- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIL{N RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menetapkan

Menetapkan : PERATIIRAN POKOK-POKOK PENGELOI"AAIT ITTUAITGAN DAERAH.

BAB II

RUAITG LIITGKI'P I'AI{ ASAS Brgtsn Kesatu Ruaag LiagkuP Pasaf 2 Ruang ling[up keuangan daerah meliputi:

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
b.asas Lunum dan strukur APBD;
c.penJrusunan rancangan APBD; I
d.penetapan APBD; l,
e.pelaksanaan APBD;
f.PerubahanAPBD;
g.pengelolaan kas;
h.penatausahaan keuangan daerah;
i.akuntansi keuangan daerah;
j.pertanggungiawaban pelaksanaan APBD; dan
k.pembinaan dan Pengawasan. Bagtan Kedua Asas

Pasal 4

(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

rEI{UASAAI| PENGELOLAAI{ I{EUAI{GAI{ DATRAII ^ pemegaag ""-r"Jffi;il Keuaagan Daerah

Pasal 5

(1)Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakif pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang diPisahkan'
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. b.menetapkan kebijakan tentanq.pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
4. d.menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e.menetapkanpejabatyangbertugasmel.akukanpemungutan Penerimaan daerah; f.menetapkanpejabatyangbertugasmelakukanpengelolaan utang dan Piutang daerah; g.menetapkanpejabatyangbertugasmelakukanpengelolaanbarang milik daerah; dan I
5. h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengqjian atas tagihan dan memerintahkan PembaYaran.
(3)Gubernur selaku pemegar\g kekuasaan pe.ngelolaan keuangan daeratr melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Kepala SKPKD selaku PPKD; dan :
3. c.Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang' Bqgfan Kedua Koordfurto, Pengelolaan Kcuangan Daerah Pa,!,aI 6
(1)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah'
(2)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas koordinasi di bidang : .
1. a.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. c.pen5rusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. d.penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
5. e.tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
6. f.penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
(3)Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
1. a.memimPin TAPD;
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur' {41 sekretaris Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat'(21 dan ayat (3), kepada Gubernur' 1f, Bagiaa Kettga PeJabat Peagelola Keualgsn Dacrah Posel 7 ^
(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempgnyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. c.melaksanakan fungsi BUD;
4. d.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubemur.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. a.men5rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. e.menetapkan SPD;
6. f.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemelintah daerah;
7. g.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
8. h.menyajikan informasi keuangan daerah.
(3)PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
(4)PPKD bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur : melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
5. e.mema.ntau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f, i- 15- ^
6. f.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaal APBD;
7. g.menyimPan uang daerah; h.melaksanakanpenempatanuangdaerahdanmengelola /menatausahakan investasi daerah;
8. i.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
9. j.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; dan ,-
10. k.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah' :
(3)Kuasa BUD bertanggungiawab ffi:*"""aan tugasnva kepada BUD' PPKDdapatmelimpahkankepadapejabatlainnyadilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. a.men1rusun ranczmgan APBD dan rancang€rn Perubahan APBD;
2. b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan pelaksalaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
4. d.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
5. e.menyajikan informasi keuangan daerah. Bagiqn KeemPat PeJabat Pergguna Aaggaraa/Penggura Barang Pasal fO ^
(1)Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas:
1. a.men5rusun RKA-SKPD;
2. b.menYusun DPA-SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e.melakukanpengujianatastagihandanmemerintahkanpembayaran;
5. f.menandatangani SPM;
6. g.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan paiak; h.mengadakanikatan/perjanjiankerjasamadenganpihaklaindalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. i.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab t : SKPD Yang diPimPinnYa; f,
(2)
(3)
(1)(21
(3)
(4)
1. j.mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
2. k.men5rusun dan menyarnpaikan laporan SKPD yang dipimpinnya;
3. l.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
4. m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitrnen sesuai peraturan perundang- undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagfun Kellma Pejabat Kuasa Pengguaa nngpran/Kuaea Pengguna Barang Pard 11 Pejabat pengguna anggaran/ Wngguna barang dalam melaksanakan tugas- tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggara$ / kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubemur atas usul kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
5. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD;
6. b.melaksanakan angggaran unit kerja yang dipimpinnya;
7. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
8. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. e.menandatangani SPM;
10. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
11. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna ^rrggurr^, I (s)
(6)
(1)(21
(3)
(4)(s)
(6)-1!- Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada perrggurra anggaran/ pengguna barang. Dalam pengadaan barang/jasa kuasa pengguna angga-ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligu.s bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Bagtan Keenam PeJabat Pelaksaaa Tetnis Kegtatan SX.PD

Pasal 12

Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK' penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, €rnggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya' PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang' PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (i), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang. PPTK mempunyai tugas mencakuP:

a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan penrndang-undangan. f

(1)(21
(1)
(2)
(3)Bagtan Ketduh PeJabat Penatausahaaa Keuaagan SKPD Patsl 13 Untuk melaksanakan anggaran IpnB dimuat dalam DPA-SKPD' kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD' PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2. b.meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan sPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. c.melakukan verilikasi SPP;
4. d.menyiaPkan SPM;
5. e.melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. f.melaksanakan akuntansi SKPD; dan
7. g.menyiapkan laporan keuangan SKPD '
(3)PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah' bendahara dan/ atau Bagian'*.a"UP.o Bendahara Penerlmaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 14

Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rang$a pelaksanaan arggarafi pada SKPD' Bendahara penerimaan dan bendahara pengelua'ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat fungsional' Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan' pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan / penjualan serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi' f

(4)Dalam hal pengguna angga-ran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, Gubernur menetapkan bendahara penerirnaan pembantu darr bendahara pengehraran pembantu pada rrnit kerja terkait.
(5)Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggr:ng jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD' BAB TV ASAS T'MUM DAN STRTIKTUR APBD Bagiaa'Kesatu Asas Umum APBD

Pasal 15

(1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemamPuan Pendapatan daerah'
(2)Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara'
(3)APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan' pengawasan' alokasi' distribusi dan stabilisasi.
(4)APBD, perubahan APBD dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah'

Pasal 16

(1)Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)' mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan'
(2)Fungsiperencanaan.sebagaimanadimaksuddalamPasal15ayat(3)' mengandung arti bahwa anggq{an daerah menjadi pedoman bagt manajemen datam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
(3)Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)' mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Yang telah ditetapkan'
(4)Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)' mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatlan efrsiensi dan efektivitas perekonomian' f. .20- ^
(5)Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mengandung arti bahwa kebijakan anggar€rn daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
(6)Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk ' memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian ^ daerah.

Pasal 17

(1)Penerimaan Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiaYaan daerah.
(2)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber PendaPatan.
(3)Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaranyangbersangkutanmaupunpadatahun.tahunanggaran berikutnYa.

Pasal 18

(1)Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiaYaan daerah-
(2)Belanjadaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(I),merupakart perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinilrrnati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum'
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengeluaranyangakanditerimakembalibaikpadatahunanggaranyang ^ bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya'

Isi peraturan

Teks255PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022