DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2022

Nomor: 51
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian juknis DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2022 untuk beberapa perangkat daerah dan dukungan pendanaan program pemulihan ekonomi nasional, penanganan kemisikinan ekstrim dan kebijakan prioritas daerah maka Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 1

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
7.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 008);
8.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091); 2

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 89 TAHON 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda: 1 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

2.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
3.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7.Dana Alokasi Um um yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3 1 1 . Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 1 2 . Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp. 5.060.282.355.991,- (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.610.639.900,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 5.063.892.995.891,- (lima triliun enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber d ari :

a.Pendapatan Asli Daerah di rencanakan sebesar;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas : 4

a.Pajak daerah;
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1 . 4 8 6 . 1 8 1 . 1 0 2 . 2 4 4 , - (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus emapat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan semula sebesarn Rp. 43.083.127.863, (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 2 1 0 . 3 6 1 . 2 7 1 . 2 2 5 , - (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus jutuh puluh satu ribu dua ratus dau puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
(6)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 3.130.132.662.100,- (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.610.639.900,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 3.133.743.302.000,- (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tigajuta tiga ratus dua ribu rupiah).
(7)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

( 1 ) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) h u ru fa direncanakan semula sebesar Rp. 1 . 4 8 6 . 1 8 1 . 1 0 2 . 2 4 4 , - (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:

a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 5
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
d.Pajak Air Permukaan; dan
e.Pajak Rokok.

(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pemerintah Pusat.
(4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2 1 0 . 3 6 1 . 2 7 1 . 2 2 5 , - (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. b.Hasil Pemanfaatan BMD yang dipisahkan;
3. c.Jasa Giro;
4. d.Pendapatan Bunga;
5. e.Penerimaan atas tuntutan Ganti kerugian Keuangan Daerah;
6. f.Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
7. g.Pendapatan denda pajak daerah;
8. h.Pendapatan dari pengembalian; dan
  1. 1.Pendapatan BLUD.

Pasal 6

( 1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 579.499.665.592,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan. 6

(2)Anggaran Bea Batik Nam.a Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 239.335.748.560,- {dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 284.240.647.622,- (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
(4)Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
(5)Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 382.105.040.470,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus lima juta empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

a.Anggaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan;
b.Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 15.476.967.415,- (lima belas triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) tidak mengalami perubahan;
c.Anggaran Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratusjuta rupiah) tidak mengalami perubahan;
d.Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 23.028. 733.000,- (dua puluh tiga miliar dua puluh delapn juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;
e.Anggaran Penerimaan atas tuntutan Ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) tidak mengalami peru bahan; 7
f.Anggaran Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 1.007.000.000,- (satu miliar tujuhjuta rupiah) tidak mengalami perubahan;
g.Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 1 4 . 1 5 5 . 7 3 3 . 1 2 2 , (empat belas miliar saratus lima puluh limajuta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan;
h.Anggaran Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
1. 1.Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i direncanakan semula sebesar Rp. 127.742.837.688,- (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp. 5.486.764.678.209,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.710.639.900,- (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 5.490.475.318.109,- (lima triliun empat ratus sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 9

( 1 ) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sebilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 58.272.039.479,- (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 3.561.029.779.438,- (tiga triliun lima ratus enam puluh satu miliar dua 8 puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)

a.Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.890.259.642,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 1.702.230.045.862,- (satu triliun tujuh ratus dua miliar dua ratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
b.Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. l.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 63.932.069.121,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 1.506.281.378.097,- (satu triliun lima ratus enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
c.Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 82.584.501.105,- (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima satu ribu seratus lima rupiah) tidak mengalami perubahan;
d.Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 220.961.703.374,- (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.769.770.000, (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 217.191.933.374,- (dua ratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
e.Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 52.741.921.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh saturibu rupiah) tidak mengalami perubahan. 9

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021