DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022

Nomor: 63
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nusa tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat dan mendesak maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Perubahannya, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 1 L_ - - --

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
7.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 008);
8.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Cubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 051); 2

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 0 5 1 ) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

2.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
3.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 1 1 . Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 1 2 . Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.060.282.355.991,- (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah} bertambah sebesar Rp.3.610.639.900,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.063.892.995.891,- (lima triliun enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 4 - - - - - -

Pasal 4

( 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas :

a.Pajak daerah;
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.210.361.271.225,- (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
(6)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.3.130.132.662.100,- (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp.3.610.639.900,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.133.743.302.000,- (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah).
(7)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan. 5

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.486.764.678.209,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.108.847.937.315,- (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.595.612.615.524,- (lima triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua belas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 6

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.8O.118.6O3.095,- (delapan puluh miliar seratus delapan belas juta enam ratus tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.582.876.343.054,- (tiga triliun lima ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Pegawai direncanakan semula sebesar Rp.1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.849.879.642,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1. 702.270.425.862,- (satu triliun tujuh ratus dua miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
b.Belanja Barang Dan Jasa direncanakan semula sebesar Rp.1.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.75.237.629.171,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 1.517.586.938.147,- (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar lima ratus 6 delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
c.Belanja Bunga direncanakan semula sebesar Rp.82.584.501.105,- (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus lima rupiah) tidak mengalami perubahan;
d.Belanja Hibah direncanakan semula sebesar Rp.220.961.703.374,- (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.17.081.426.566,- (tujuh belas miliar delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.238.043.129.940,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
e.Belanja Bantuan Sosial direncanakan semula sebesar Rp.52.741.921.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.10.350.573.000,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.42.391.348.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.334.160.528.234,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.38.455.963.391,- (tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.l.372.616.491.625,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan semula sebesar Rp.99.116.254.350,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.40.463.222.797,- (empat puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.139.579.477.147,- (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah); 7
b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan semula sebesar Rp.345.118.284.820,- (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus delapan belas jut.a dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.99.307.239.880,- (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.245.811.044.940,- (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus sebelas jut.a empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan semula sebesar Rp.889.247.739.064,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh jut.a tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) bert.ambah sebesar Rp.97.253.319.474,- (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.986.501.058.538,- (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus satujuta lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
d.Belanja Modal Aset Tet.ap Lainnya direncanakan semula sebesar Rp.678.250.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.46.661.000 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.724.911.000 (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.45.607.416.408,- (Empat puluh lima miliar enam ratus tujuhjut.a empat ratus enam belas ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.20.659.269.071,- (Dua puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.24.948.147.337,- (Dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.604.238.993.608,- (enam ratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan jut.a sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.10.928.639.900,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehinggajumlah setelah perubahan menjadi Rp.615.167.633.508,- (enam ratus lima 8 belas miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri atas :

a.Belanja bagi hasil direncanakan semula sebesar Rp.602.238.993.608,- (enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
b.Belanja bantuan keuangan direncanakan semula sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.10.928.639.900,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.12.928.639.900,- (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2022