DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; III. Pelaksanaan; IV. Pengendalian dan Evaluasi; V. Penyebarluasan RPJMD; VI. Ketentuan Peralihan; VII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, maka Nusa Tenggara Timur telah melewati 3 (tiga) tahapan Pembangunan Jangka Menengah yaitu tahapan pertama tahun 2005-2008, tahapan kedua tahun 2009-2013 dan tahapan ketiga tahun 2013-2018;
c.bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahapan keempat tahun 2018-2023;
d.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan;
i.berwawasan lingkungan; dan
j.berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Swasta dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
(2)Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
1. a.menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
2. b.menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
3. c.menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota;
4. d.menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah; dan
5. e.memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatf

Pasal 5

(1)Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(2)Misi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 5 (lima) misi pembangunan yaitu:
1. a.mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. b.membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty);
3. c.meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. d.meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
5. e.mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
(3)Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH Memuat aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah; gambaran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); integrasi RTRW dalam RPJMD; dan Rencana Sistem Prasarana Wilayah.
3. c.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat tentang kinerja keuangan 2013-2017; kerangka pendanaan; dan sumber pendanaan pembangunan lainnya.
4. d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Memuat permasalahan pembangunan dan analisis lingkungan strategis.
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Memuat visi; misi;keselarasan visi, misi RPJMD dengan visi, misi RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019;keselarasan misi RPJMD dengan SDGs; dan tujuan dan sasaran.
6. f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat strategi; arah kebijakan; dan program pembangunan daerah.
7. g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
8. h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja daerah; dan indikator kinerja daerah.
9. i.BAB IX : PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan; pedoman transisi; dan pengembangan pembiayaan pembangunan.
(4)Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur, seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
(2)RPJMD wajib dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.
(3)Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMD.

Pasal 7

(1)RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2019 hingga 2023.
(2)Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerahyang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(3)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023.
(4)Perangkat Daerah Provinsi berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RenstraPerangkat Daerah.
(5)Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
(2)Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(4)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.

Pasal 9

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengendalian terhadap :

a.Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b.Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015