DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan struktur organisasi dengan menyesuaikan pada perhitungan kriteria tipologi daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil perhitungan ulang kriteria tipelogi Perangkat Daerah, nilai penjumlahan variabel umum dan variabel teknis urusan pemerintahan bidang pertanian memenuhi syarat untuk diwadahi dalam 2 (dua) dinas tipe A;
c.bahwa berdasarkan huruf b, perlu dibentuk Dinas Perkebunan yang terpisah dari Dinas Pertanian, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsin Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), diubah sebagai berikut; Pasal 4 huruf d angka 19 diubah, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a serta huruf e angka 4, angka 6, dan angka 7 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;” 3

Pasal 4

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C.
c.Inspektorat Daerah Tipe B.
d.Dinas Daerah terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Tipe A 4 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. 15.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. 18.Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 19a.Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
20. 20.Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
21. 21.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
22. 22.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
23. 23.Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
24. 24.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan trantibum dan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan; 5
2. 2.Badan Keuangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Pendapatan;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;
4. 4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi tanpa Tipe sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Penanggulangan Bencana;
7. 7.Badan Penghubung Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah setingkat Bidang untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Diundangkan di Mamuju pada tanggal 12 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (4-72/2019) PENJELASAN ATAS Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 12 Maret 2019 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 12 Maret 2019 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 6 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT I. UMUM Pembentukan Perangkat Daerah pada dasarnya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, telah dibentuk Perangkat Daerah yang antara lain menetapkan Dinas Pertanian tipe A (skor 897,6) yang juga menyelenggarakan fungsi perkebunan. Dalam penilaian ulang untuk variabel umum dan variabel teknis, diperoleh nilai 979 sehingga telah memenuhi syarat. Hal ini karena luas lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang dialiri air irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi bukan hanya pada tanaman pangan saja, tetapi juga pada hortikultura dan perkebunan. Berdasarkan hasil penghitungan ulang diperoleh nilai penjumlahan variabel umum dan variabel teknis diperoleh nilai 979, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) yang menyatakan antara lain bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pertanian memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A, maka dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 dibentuk Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang terpisah dari Dinas Pertanian. Pembentukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat ini telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Perkebunan melalui suratnya kepada Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1487/OT.030/E/10/2018 tanggal 14 Oktober 2016 perihal Pertimbangan perlunya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Provinsi Sulawesi Barat, dan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui suratnya kepada Gubernur Sulawesi Barat Nomor 061/6288/OTDA tanggal 2 Agustus 2018 perihal Penjelasan Terkait Pembentukan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. II. PASAL DEMI PASAL 7 Pasal I Cukup jelas

Pasal 4

huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d angka 1 Cukup jelas angka 18 Cukup jelas Angka 19 Nomenklatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupate/Kota angka 19.a Cukup jelas angka 24 Cukup jelas Pasal II Angka 1 Nomenklatur Badan Perencanaan Daerah Provinsi diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, diubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Angka 5 Cukup jelas Angka 6 8 Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Angka 7 Badan Penghubung Provinsi, diubah menjadi Badan Penghubung Daerah Provinsi TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 95

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…