DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor SALINAN 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11.Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana yang dapat dibentuk dan diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Daerah di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, energi sumber daya mineral, kehutanan, dan kelautan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan kondisi Daerah;
b.kebutuhan Daerah;
c.beban kerja Daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah; dan
e.Badan Daerah.

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah, Tipe A.
b.Sekretariat DPRD, Tipe A.
c.Inspektorat Daerah, Tipe A.
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
11. 11.Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 17.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 18.Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. 22.Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
23. 23.Dinas Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24. 24.Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
25. 25.Dinas Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
26. 26.Dinas Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
27. 27.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
e.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
8. 8.Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

CABANG DINAS

Pasal 7

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota.
(2)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B.
(3)Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan di bidang:
1. a.pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. b.energi sumber daya mineral;
3. c.kehutanan; dan
4. d.kelautan.
(4)Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan :
1. a.kondisi Daerah;
2. b.kebutuhan Daerah; dan
3. c.beban kerja Daerah.
(5)Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
(6)Dalam hal pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3), maka unit organisasi terendah pada Dinas bersangkutan dihapus kecuali Sekretariat.
(7)Perangkat Daerah yang telah dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah tersebut setingkat administrator, kecuali Sekretariat.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
(2)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan program kesetaraan pendidikan menengah.
(4)Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(6)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(7)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh Direktur.
(8)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(10)Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.
(11)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit Daerah kepada kepala dinas kesehatan.
(12)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (9), dan ayat (10) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
(13)Penetapan klasifikasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(14)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
(15)Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
(16)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (15) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

STAF AHLI GUBERNUR

Pasal 9

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli Gubernur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pembentukan, nomenklatur, serta perincian tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pejabat struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 11

(1)Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 32 hingga Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor SALINAN 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11.Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana yang dapat dibentuk dan diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Daerah di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, energi sumber daya mineral, kehutanan, dan kelautan.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan kondisi Daerah;
b.kebutuhan Daerah;
c.beban kerja Daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah; dan
e.Badan Daerah.

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah, Tipe A.
b.Sekretariat DPRD, Tipe A.
c.Inspektorat Daerah, Tipe A.
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
11. 11.Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 17.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 18.Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. 22.Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
23. 23.Dinas Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24. 24.Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
25. 25.Dinas Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
26. 26.Dinas Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
27. 27.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
e.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
8. 8.Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

CABANG DINAS

Pasal 7

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota.
(2)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B.
(3)Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan di bidang:
1. a.pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. b.energi sumber daya mineral;
3. c.kehutanan; dan
4. d.kelautan.
(4)Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan :
1. a.kondisi Daerah;
2. b.kebutuhan Daerah; dan
3. c.beban kerja Daerah.
(5)Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
(6)Dalam hal pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3), maka unit organisasi terendah pada Dinas bersangkutan dihapus kecuali Sekretariat.
(7)Perangkat Daerah yang telah dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah tersebut setingkat administrator, kecuali Sekretariat.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
(2)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan program kesetaraan pendidikan menengah.
(4)Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(6)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(7)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh Direktur.
(8)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(10)Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.
(11)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit Daerah kepada kepala dinas kesehatan.
(12)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (9), dan ayat (10) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
(13)Penetapan klasifikasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(14)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
(15)Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
(16)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (15) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

STAF AHLI GUBERNUR

Pasal 9

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli Gubernur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pembentukan, nomenklatur, serta perincian tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pejabat struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 11

(1)Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 32 hingga Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2020