DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2020

Nomor: 40
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN;SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS; JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah.
10.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah, masing-masing;
1. a.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kota Makassar;
2. b.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pinrang yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. c.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Wajo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone; dan
4. d.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pompengan-Larona, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelaksanaan;
4. d.Seksi Pengawasan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

(1)Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pengelolaan sumber daya air, berdasarkan wilayah kerja.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengelolaan sumber daya air;
2. b.pelaksanaan teknis pelayanan pengelolaan sumber daya air;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengelolaan sumber daya air;
4. d.pelaksanaan administrasi UPT; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
7. g.melaksanakan perencanaan teknis pelayanan sumber daya air, berdasarkan wilayah kerja;
8. h.melaksanakan perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan sumber daya air;
10. j.melaksanakan pelayanan data dan informasi pengelolaan sumber daya air;
11. k.melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
12. l.menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
7. g.melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
10. j.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
11. k.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
12. l.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
13. m.menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana;
14. n.mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
15. o.mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
16. p.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. q.menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. s.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Seksi Pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah kerjanya.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelaksanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan pengelolaan sumber daya air;
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis pengelolaan sumber daya air;
8. h.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan data dan informasi pengelolaan sumber daya air;
9. i.melakukan pengaturan secara teknis sumber daya air (sungai, danau, waduk, irigasi, rawa, pantai, dan air baku);
10. j.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. k.menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. m.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pengawasan pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah kerjanya.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan pengawasan pengelolaan sumber daya air;
7. g.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis pengawasan pengelolaan sumber daya air;
8. h.menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan data dan informasi pengawasan pengelolaan sumber daya air;
9. i.melakukan fasilitasi teknis pelayanan pengawasan pengelolaan sumber daya air (sungai, danau, waduk, irigasi, rawa, pantai, dan air baku);
10. j.melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. k.menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengawasan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13. m.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2018