DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat daerah yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dan perlu ditata kembali sehingga perangkat daerah secara efektif dan efisien dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, Tipe A;
c.Inspektorat Daerah, Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Tipe A, melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.dihapus;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 17.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 18.Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. 22.Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
23. 23.Dinas Kehutanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24. 24.Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
25. 25.Dinas Perindustrian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
26. 26.Dinas Perdagangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pedagangan; dan
27. 27.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
e.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.dihapus;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana; dan
8. 8.Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
9. 2.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:
1. a.Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi;
2. b.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
3. c.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
4. d.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
5. e.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
6. f.Dinas Perkebunan;
7. g.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. h.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
9. i.Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  1. 3.Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 32 hingga Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(3)Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 7 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 November 2019 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Makassar pada tanggal 25 November 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd ABDUL HAYAT LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (11-372/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) mengatur bahwa kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan jenis perangkat daerah provinsi yaitu Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Adapun pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas :
1. a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas;
5. e.pembagian habis tugas;
6. f.rentang kendali;
7. g.tata kerja yang jelas; dan
8. h.fleksibilitas. Peraturan daerah ini mengatur mengenai bentuk dan susunan Perangkat Daerah Provinsi, yang membantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 309

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan turunan (6)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan turunan (6)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2020