1.Dinas Pendidikan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Tipe A, melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.dihapus;
5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7.Dinas Sosial, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10.Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11.Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13.Dinas Perhubungan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18.Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20.Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
22.Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
23.Dinas Kehutanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24.Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
25.Dinas Perindustrian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
26.Dinas Perdagangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pedagangan; dan
27.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2.Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan;
4.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
6.dihapus;
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana; dan
8.Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: