DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KEGIATAN USAHA BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VI MODAL DASAR DAN SAHAM BAB VII RUPS BAB VIII DIREKSI BAB IX DEWAN KOMISARIS BAB X PENGHASILAN DAN PEGAWAI BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BAB XIII ANAK PERUSAHAAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, bahwa penawaran Participating Interest sebesar 10% dilakukan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sulsel Andalan Energi (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang SALINAN Indonesia . . . Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
2.Pemerintah . . . Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SULSEL ANDALAN ENERGI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

. . .

2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undang.
6.Direksi adalah organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Dewan Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai adalah pegawai Perseroda.
9.Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
10.Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disebut Participating Interest adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Perseroda.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroda dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sulsel Andalan Energi atau yang disingkat PT. Sulsel Andalan Energi (Perseroda).
(2)Perseroda berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
(3)Pelaksanaan pendirian dan pendaftaran pengesahan badan hukum Perseroda dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN penyertaan . . .

Pasal 3

(1)Maksud dibentuknya Perseroda adalah menjadi penerima Participating Interest dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh kontraktor pada wilayah kerja pengelolaan minyak dan gas bumi.
(2)Tujuan dibentuknya Perseroda yaitu untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
2. b.memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara dan Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Perseroda melaksanakan kegiatan usaha penerima Participating Interest dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Perseroda tidak melakukan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

(1)Jangka waktu berdiri Perseroda yaitu sejak ditetapkan dengan akta pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
(2)Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI

MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 6

(1)Jumlah modal dasar Perseroda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroda.
(2)Jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipenuhi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
(3)Pelaksanaan pemenuhan modal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal yang didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pasal 9 . . . penyertaan modal dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Perseroda.
(4)Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisa investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor oleh pendiri minimal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(6)Perubahan modal dasar, kepemilikan modal, dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Modal Perseroda untuk melakukan pengelolaan Participating Interest terdiri atas jumlah saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan pada tiap-tiap saham yang dicatat oleh Direksi.
(3)Saham yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus diberi nilai nominal.
(4)Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah.

BAB VII

RUPS

Pasal 8

(1)RUPS memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam Perseroda yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang- undang yang mengatur tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroda.
(2)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(4)RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(5)RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)RUPS dipimpin oleh pemegang saham pengendali.
(7)Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroda.
(2)Seleksi . . .

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kegiatan operasional Perseroda dilaksanakan oleh Direksi.
(2)Jumlah anggota Direksi Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
(3)Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroda.
(5)Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Direksi untuk pertama kalinya dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.memahami manajemen perusahaan;
5. e.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
6. f.berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
7. g.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. i.tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. j.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. k.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. l.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(8)Calon anggota Direksi sebelum diangkat sebagai anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja dan pakta integritas.
(9)Direksi diangkat oleh RUPS.
(10)Masa jabatan Direksi untuk 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016