DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2021 berjumlah Rp4.297.164.739.359,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 3

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.4.297.164.739.359,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 4.146.970.203.091,00
b.Belanja Rp 4.297.164.739.359,00 Surplus/(Defisit) Rp (150.194.536.268,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 215.194.536.268,00
2. 2.Pengeluaran Rp 65.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 150.194.536.268,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 1.102.852.985.718,00
2. b.Pendapatan Transfer sejumlah Rp 3.022.528.420.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 21.588.797.373,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp879.957.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 12.680.390.056,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 22.380.692.073,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp187.834.903.589,00
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp3.022.528.420.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp 21.588.797.373,00

Pasal 3

(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.Belanja Operasi sejumlah Rp 3.277.818.253.049,00
2. b.Belanja Modal sejumlah Rp 526.504.611.829,00
3. c.Belanja Tidak Terduga Rp 53.350.000.000,00
4. d.Belanja Transfer Rp. 439.491.874.481,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 1.473.828.621.999,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 1.256.900.803.312,00
3. c.Belanja Hibah sejumlah Rp 543.408.827.738,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 3.680.000.000,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Modal Tanah sejumlah Rp 170.000.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 119.555.714.828,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 180.919.804.833,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 203.936.503.168,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 21.922.589.000,00 551.001 4
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Tidak Terduga Rp 53.350.000.000,00
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Bagi Hasil Rp 431.187.100.000,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan Rp 8.304.774.481,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 215.194.536.268,00
b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 65.000.000.000,00

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
1. a.Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. b.Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. e.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. g.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. h.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. i.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. j.Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. k.Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. n.Lampiran XIV : Daftar Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. o.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. p.Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

1) Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan,Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021. 2) Dalam keadaan tertentu yang sifatnya mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021. 3) Keadaan tertentu yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni suatu keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat berupa bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan serta gangguan lainnya yang terdampak luas di masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 22 Januari 2021 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (1/19/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001 5 Diundangkan di Palu pada tanggal 22 Januari 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MULYONO LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR :128

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2015