DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan sistematika perubahan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 17A, dan Pasal 26.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Previnsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dengan eraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
d.bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaiman dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provir.si S:lawesi Tenggara. / Mengingat t

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Desar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 268 7);
3.Undang-Undag Nono: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2004 NGmor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali trakhir dengan Undang-ndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaan Kedu.a atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pe nerintah Nonor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Deerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737,;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambenan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Presden Nomor 54 Tahun 2010 tencang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pres;den Nomor 70 Tahun 2012;
7.Peraturan Daeran Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tah'm 2008 tentang Organises. dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rayat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Noror 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Darah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 201 (Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10) Dengan Persetujuan Bers?mn DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUFAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMO 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DALRAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGAFA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tah un 2012 N omor 10), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(3)Piro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdir: dari : 1, Biro Amiristrasi Pemerinta'.an:

2.Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
3.Birc FHukm;
4.Biro Administrasi Pembangunan;
5.Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alan;
6.Biro Layanan Pengadaan;
7.Biro Humas dan Pengolahan Da:a Elektronik;
8.Biro Orgenisasi;
9.Biro Umum.
2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
1. a.Biro dministrasi Pembangunan;
2. b.Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. c.Biro Layanan Pengadaan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 iubah, schingga berbunyi sebagai berikut : Pesal 13
(1)Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari

1.Bagan Program Pembangunan

a.Sub Bagian Perencanaan dan Program Pembangunan;
b.Sub Bagian Administrasi Pcmbangunan Provinsi Kabupaten/Kota;
c.Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagien sebagaimana tersebut di atas masing-masing dip:irpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggurgijawab kepada Kepola Bagian Program Pembangunan.
1. 2.Bagian Leyanan Pengadaan Secara Elektronik
a.Sub agian egistrasi dan Verifikasi;
b.Sub Bagian Layanan Pengguna;
c.Sub Bagian Informasi dan Teknologi. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masmg-masing dipimpin oleh seorang hepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggngjawab kepada epala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
1. 3.Bagian Pengendalian Pembangunan
a.Sub Bagian Pengolahan Data;
b.Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
c.Sub Bagian Pelaporan. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagi.an yang berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Pembangunap.
1. 4.Bagian Kerjasena Dacrah
a.Sub Bagian Kerjasama Dalam Ncgeri;
b.Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
c.Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kcrjasama. Sub Bagian sebagaimana terscbut di atas masing-masing dipimp oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Daerah.

(2)Bagian sebagaimana dimaksad pada ayat (1) <lipimpin oleh seorang Kepala Dagian yang bertanggung jaweb langsung kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan;
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Pembangunan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

4.Ietetuan Pasal 155 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Biro Layanan Pengadaan terdiri dari :

1.Bagian Kesekretariatan

a.Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Umum;
b.Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan. Sub agian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan beranggungjawab kepada Kcpala Bagian Kesekretariatan.
1. 2.Bagian Konstruksi dan Konsultansi
a.Sub Bagian Konstruksi;
b.Sub Bagian Konsultansi. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Konstruksi dan Ko.sultansi.
1. 3.Bagian Parang dan Jasa Lairnwa
a.Sub Bagian Barang;
b.Sub Bagian Jasa Lainnya. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kcpala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa Lainnya.
1. 4.Bagian Konsultasi Hukum dar Fengembangan SDM
a.Sub Eagian Konsultasi Hukum dan Sanggah;
b.Sub Bagian Edukasi dan Sertifikasi. Administrasi Lampiran I - b - Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing masing ipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Konsultasi Hukm. dan Pengembangan SDM.

(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayet (l), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang brtanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan;
(3)Bagan Struuktar Organisasi Biro Layanan Pengadaan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
1. a.Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik;
2. b.Biro Organisasi;
3. c.Biro Umum.
  1. 6.Diantara ketentaen Pasal 17 den Pasai 18 disisipkan l (satu) pasal yaitu Pasal 17 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Biro Humas dan Pengo'ahan Data Elektronik terdiri dari :

1.Bagian Humas;

a.Sub Eacian Informasi;
b.Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
c.Sub Lagian Tata Usaha. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pagian Huras.
1. 2.Bagian Sandi dan Telekomunikai:
a.Sub Bagian Sandi;
b.Sub Eagian Telekomunikasi. Sub Bagian sebagaimana terscbut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
1. 3.Bagian Data Elektronik.
a.Sub Bagian Pengolahan Data;
b.Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi;
c.Sub Bagian Pemcliharaan. Sub Bagian sebagaimana terscbut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Data E'cktronik.

(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik;
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik tercantum daiam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasai 26 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Susunan Orgensasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

1.Sekretariat;
2.Bagian Um'mm;

a.Sub Bagien Tata Usaha dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Ruma Tangga;
c.Sub Bagion Perlengkapan dan Aset. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing raasing dipimpin olh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggang;awab kepada Kepala Bagian Umum.
1. 3.Bagion Persidangan, Humas dan Protokol;
a.Sub agian Rapat-Rapat, Protokol dan Rsalal;
b.Sub Pagian Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli;
c.Sub Bagian Humas dan Aspirasi. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Protokol.
1. 4.Bagian Legislasi, Hukum dan Pengkajian;
a.Sub Bagian Hukum dan Legislasi;
b.Sub Bagian Pengkajian Data dan lnformasi;
c.Sub Bagian Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi. Sub Bagian sebagaimana terscbut di atas mas1ng-masing dipimpin olch scotang lepal Sub Bagian yang berada di bawah dan bcrtanggungjawab kcpada Kepala Bagian Legislasi, Huku.n aan Pengkajian.
1. 5.Bagian Keuangan dan Perenanaan.
a.Sub Bagian Perencanaan dan Arggaran;
b.Sub Bagian Pembiayaan;
c.Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-mesing ipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kcpaia Bagian Keuangan dan Perencanaan.

(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirapin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
(3)Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah in. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Daer ah mcmerintahkan ini dengan Daerah Provinsipenempatannya dalam Lembaran Sulawesi Tenggara. Ditetapkan Pada tanggal di Kendari 13 - 1 -2014 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, TTD NUR ALAM Dundangkan di Kendari P:da tanggal 13 - 1 - 2014 PIt. SEKRETARIS DAERAH, 7TD LUKMAN ABUNAWAS LEMBARAN DAERAH PRCVINSI SULAWESI TENCUARA TAHUN 2014 NOMOR : 1 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROV. SULT'RA NOMOR I TAHUN 2014 TA NGGAL !3 - 1 -2014 BA GAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA [ � KEPALA BIRO I I \ I BAGIAN MG-,N � BAGIAN PROGRAM LAYANAN PENGADAAN PENGENDALIAN MG,A � PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK PEMBANGUNAN KERJASAMA " L I I SU3 BAG1AN <U"AG"NJ I SUB BAGIAN PERENCANAAN REGISTRASI D,N SUBBAGIAN � KERJASAMA ' DAN PROGRAM VERIFIKASI PENGOLAHAN DATA DALAM NEGERI PEMBANGUNAN SUB BAGIAN 7 SUB BAGIAN 5UB BAG/AN ADMINISTRASI SUB BAGIAN I PEMBANGUNAN LAYANAN I ENGGUNj MONITORING DAN KER!ASAMA P ROVINSI EVALUASI LUAR NEGERI I SUB BAGIAN l SUB BAGIAN I SUB BAGAN SU 3 BAGIAN MONITORING DAN TATA USAHA INFORMASI TEKNCLOGI PELAPORAN EVALUASI KERJASAMA '- GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TTD NUR ALAM LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROV. SULTRA NOMOR 1 TAHUN 2014 TANGGAL 13 - 1 - 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGCARA KEPALA BIRO I � .,.,, ETARIATAN I SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRA.SI UMUM SU BAGIAN � KEUP NGAN DAN PE APORAN --- - BAG/AN J KONSTRUKSI DAN KONSULTANS SUBBAGIAN ] ow BAGIAN BARANG DAN JASA LAINNYA SUB BAGIAN BARANG BAGIAN KONSULT 4SI HUK JM DAN PENGEMBAN3AN $0M SUB BAGIAN h KONSULTASI HUKUM DAN SANGGAH SUB BAGIAN EDUKASI DAN SERTIFIKASI -�-5-·u_B_B_._1G_/_A_N __ j' � -·--5-U._B_B_A_G_/A-NJ KONSULTANS! JASA LINN YA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, TTD NUR ALAM LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROV. SULTRA NOMOR I TAHUN 2014 TANGGAL : 13 - 1 - 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA [3-- EPALA BIRO L AG/JIN UMAS �----' SUB BAGIAN NFORMASI !UB BAGIAN PUBLIKASI DAN D.KUMENTASI ' UB BAGIAN lATA USAHA 1 --- 8AGIN SAND. DAN TFLEKOMUNIKASI SUB BAG/AN SANDI SUB BAG/AN - I T'.:LEKOMUNl::.J BAGAN DATA ELEKTRONI.( h SUB BAG1AN PENGOLAHAN DATA � SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMAL ·- SUB B4GIAN PEMELHAR AAN ·- GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, TTD NUR ALAM LAMPIRA' IV PERATURAN DAERAH PROV. SULT RA NOMOR I TAHUN 2014 TANGGAL 13- .-2014 BAGAN STRUKTIR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TFNGGARA SU BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN SUB BAG/AN] PEMBIAYAAN BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN SUB EAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN f�TARIAT - DPRD ·- I OMPOK JABATAN FUNGSIGNAL I 1 GIAN BAGIAN 7 BAGIAN 1UM PERSIDANGAN, HUMAJ LEGISLASI, HUKUM DAN PRO70KOL DAN PENGKAJIAN J I T BAGIAN SUB BAGIAN SAHA DAN RAPAT-RAPAT, SUB BAGIAN PROTOKOL DAN ;HUKUM DA LEG1suAs AWAIAN RiSALAH L f SUBBAGIAN 7 SUB BAGIAN BAGIAN ALAT KELENGKAPAN PENGKAJIAN DATA ,_ HTANGGA DEWAN DAN TENAGA DAN INFORMASI AHLI '--- 7 I SUB BAGIA BAG/AN SUE BAGIAN PERPUSTAKAAN, NGKAPAN HUMAS DAN ASPIRASI PUBLIKASI DAN N ASET DOKUMeNTASI -- KEL SUB PERLE DA SUB RUM± SUB TATA t KEPE [-= UI GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, TTD NUR ALAM

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 17

Pasal 26

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 17

Pasal 26

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012