DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang bentuk penyertaan modal daerah yang berupa uang yang dianggarkan dalam APBD, besaran penyertaan modal daerah, tata cara penyertaan modal daerah, pengendalian dan bagi hasil usaha penyertaan modal daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyertakan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Bangun Askrida yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, khususnya dalam pemberian jaminan asuransi di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan GUBERNURSULAWESITENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintahan Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida dimaksudkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Meningkatkan porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berbentuk uang dianggarkan dalam APBD. BABV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Besaran penyertaan modal daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratusjuta rupiah).
(2)BesaranpenyertaanmodaldaerahpadaPT.AsuransiBangunAskrida sebagaimanadimaksudpadaayat(1)telahdisetorsebesarRp70.000.000 (tujuhpuluhjutarupiah).
(3)SisabesaranpenyertaanmodaldaerahpadaPT.BangunAskridaadalahRp 130.000.000(seratustigapuluhjutarupiah).

Pasal 6

(1)PenyertaanModalDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal5, merupakankekayaandaerahyangdipisahkan.
(2)PenyertaaanModalDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal5, dianggarkandalamAPBDdenganberpedomankepadaPeraturan Perundang-undanganyangberlaku. BABVI TATACARAPENYERTAANMODALDAERAH Pasal 7
(1)DalammengusulkanPenyertaanModalDaerah,Direksiwajibmenyusun rencanausaha(bussinessplan),gunamenjaminadanyakepastianpihak- pihakterkait.
(2)Dokumenrencanausahasebagaimanadimaksudpadaayat(1) minimal memuatringkasanrencanausaha,uraianprodukyangdihasilkan,analisis finansialsertadilampiridengandokumenpendukungsepertiprofil perusahaandanmanajemen,laporankeuangan,laporankinerjadan kredibilitassertadokumenhukum.
(3)Direksimenyampaikanpembayarandevidenpenyertaanmodaldaerah kepadaGubernurmelalui SKPKD.
(4)PenyertaanModalDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal4, harus dibuatdalamPerjanjianKerjasamaantaraPemerintahDaerahdenganPihak PT.AsuransiBangunAskrida,sekurang-kurangnyamemuathal-halsebagai berikut: a.identitasmasing-masingsahamparapihak; b.jenisdannilaimodalsahamparapihak; c.bidang usaha;
1. d.perbandinganmodal;dan e.hak,kewajibandansanksi-sanksi.
(1)Gubernurmelakukanpengendalian terhadappelaksanaanpenyertaan modalPemerintahDaerahsebagaimanadimaksuddalampasal 4 berdasarkanlaporankeuangantahunanPT.Asuransi BangunAskridayang telahdiauditolehakuntanpublik.
(2)Laporanhasil pengendaliansebagaimanadimaksudpadaayat(1) disampaikankepadaDPRD.
(3)DPRD melakukanpengkajian terhadaplaporanGubernursebagaimana dimaksudpada ayat(2).

BAB VIII

HASIL USAHA

Pasal 9

(1)Bagi Hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
(2)Bagi hasil usaha penyertaan modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun Berikutnya. BABIX

Pasal 10

Semua penyertaan modal daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. BABX

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari Paa taeeat ]o o<cs 20; �GUBERNUR S WESI TENGGARA, r Diundangkan di Kendari Pada tanggal 1o 0Ko0c 2014 , "UR ALAM SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, LUKMAN ABUNAWAS LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR:l\ NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA :(11/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA I. UMUM Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah terdiri antara lain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan tersebut diatas bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga diantaranya PT. Asuransi Bangun Askrida. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyertakan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Bangun Askrida yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005