C atatan a ta s Laporan Keuangan sebagaim ana dim aksud Pasal 1 ayat (1) h u ru f g Tahun Anggaran 2018 m em uat informasi baik secara kuantitatif m aupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 10 P asal 10 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dim aksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X : Laporan Realisasi Anggaran : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran m enurut U rusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
: Rincian Laporan Realisasi Anggaran m enurut U rusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah m enurut Urusan Pem erintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah u n tu k keselarasan dan keterpaduan Urusan Pem erintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas C atatan Atas Laporan Keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan D ana Bergulir 11
k.Lampiran XI 1 . Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV P- Lampiran XVI q- Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Daftar Rekapitulasi Realisasi Penam bahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jan g k a Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya Ikhtisar Laporan Keuangan Badan U saha Milik D aerah/P erusahaan Daerah