Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas:
a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.kenasionalan;
d.keefisienan dan kemanfaatan;
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
20.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23.Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
24.Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah scbidang tanah yang fisiknya scrta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan ~erupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
25.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
26.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
27.Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan pernukiman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubemur.
Ruang lingkup meliputi :
a.Tugas dan Kewenangan;
b.Pembinaan;
c.penyusunan RP3KPProvinsi;
d.Pelayanan perumahan dan kawasan permukiman;
e.Pembiayaan.
Bagian Ketiga Ruang Linglmp Pual4 Bagian Kedua TuJuan Pua13 Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman di daerah dilaksanakan dengan tujuan :
a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
b.mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan ka.wasan perm.ukiman sesuai dengan ta.ta ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
c.meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
d.memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
e.menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
dan
f.mcnjamin tcrwujudnya rumah yang layak huni dan tcrjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
keterjangkauan dan kemudahan; kemandirian dan kebersamaan; kemitraan; keserasian dan kcscimbangan; keterpaduan; kesehatan; kelestarian dan keberlanjutan; dan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. : e. f. g. h. 1. J. k. 1. Bagian Kedua Wewenang Pasa17 Wewenang Pemerintah daerah meliputi:
a.mcnyusun dan mcnycdiakan basis data pcrumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
b.menyusun dan menyempumakan peraturan perundang- undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
Paul6 Togas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:
a.merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
b.merumuskan dan menetapkan kebijakan ptovinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
c.merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota;
d.mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukitnan;
e.menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
f.menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;
g.memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
h.mengalokasikan dana dan/ atau biaya pembangunan untuk mcndukung tcrwujudnya pcrumahan bagi MBR;
1.memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan J. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi.
BABW TUGAS DAB KEWEN'ANGA!f Bagian Kesatu Tupa Pasa15 Pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Pua19 ( 1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
a.pcrcncanaan;
b.pengaturan;
c.pengendalian; dan
d.pengawasan.
I
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota. Paaal 8 Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. BAB IV PEIIBINAAN
c.memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
d.melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisaei peraturan perundang-undangan scrta kebijakan dan stratcgi penyclcnggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;
e.mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemani'aatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
f.mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
g.mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pennukiman pada tingkat provinsi;
h.memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
1.mcngoordinasikan pcncadangan atau pcnycdiaan tanah untuk pembangunan perumahan dan pennukiman bagi MBR pada tingkat provmsi;
J. menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
k.memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
: Bagian Kelima Pengawasan Paul 13 Pengawasan sebagaimana dimaskud dalam pasal 9 huruf d meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat PengendaHan Paul 12 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi pengendalian :
a.rumah;
b.perurnahan;
c.pemukiman;
d.lingkungan hunian; dan
e.kawasan pemukiman.
Bagian Ketlga Pengaturan Paul 11 Pengaturan sebagaimana dalam Pasal 9 huruf b melipJti :
a.penyediaan tanah;
b.pembangunan;
c.pemanfaatan;
d.pemeliharaan; dan
e.pendanaan dan pembiayaan.
Paul 10 (1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah,
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat pl disusun, yang dimuat dan ditetapkan dalam RP3KP Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Perencanaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tingkat nasional dan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pennukiman pada tingkat kabupaten/kota.
Bagian Kedua Perencanaan