DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan hukum, tempat kedudukan, tujuan dan bidang usaha, modal, pengelolaan, pengurus, kepegawaian dan penghasilan, rencana kerja dan anggaran, tahun buku dan perhitungan tahunan, pembagian laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Percetakan Sultra sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan jasa percetakan perlu diberdayakan dan ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ! Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pembagian Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN SUL TRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Percetakan Sultra;
5.Direksi adalah Direksi PD. Percetakan Sultra;
6.Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Percetakan Sultra;
7.Sadan Pengawas adalah Sadan Pengawas PD. Percetakan Sultra;
8.Pegawai/karyawan adalah pegawai/karyawan PD. Percetakan Sultra;
9.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Badan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

(1)PD. Percetakan Sultra yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1983 dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah ini.
(2)PD. Percetakan Sultra ialah Badan Hukum dengan bentuk Perusahaan Daerah yang melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)PD. Percetakan Sultra berkedudukan di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara.
(2)PD. Percetakan Sultra dapat membuka Kantor Cabang-Cabang Pembantu dan Unit Usaha lain diwilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pendirian Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Unit Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan Persetujuan Badan Pengawas.

BAB IV

TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

PD. Percetakan Sultra bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah guna menunjang pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Bidang usaha PO. Percetakan Sultra meliputi :

a.industri grafika/ produksi/ pengelolaan form utility;
b.perdagangan umum/ritel/swalayan; dan
c.penerbitan. BABV MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar PD. Percetakan Sultra adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp 3.770.000.000 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
(3)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakann kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Perubahan modal disetor tidak perlu dilakukan perubahan peraturan daerah tetapi persetujuan atas modal setor tersebut merupakan kewenangan RUPS.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan PD. Percetakan Sultra dilakukan oleh Direksi
(2)Direksi dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Sadan Pengawas

BAB VII

PENGURUS

Pasal 9

(1)Sadan Pengawas terdiri dari unsure-unsur Pemerintah Daerah/tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas badan pengawas.
(2)Sadan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pegelolaan PD. Percetakan Sultra termasuk pelaksanaan rencana kerja dan rencana kerja anggaran.
(3)Sadan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1983