DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan mengenai Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan! atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan situs sejarah purbakala, kesenian dan pengelolaan museum, maka perlu diadakan perubahan terhadap nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pembentukan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya Sriwijaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan; tentang denganserta penyesuaianDaerah,Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, maka perlu mengadakan perubahan terhadap fungsi dan nomenklatur sus un an organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:
b.bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ten tang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKEEMPATATASPERATURANDAERAHNOMOR8 TAHUN2008 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA DINASDAERAH PROVlNSISUMATERASELATAN PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 5, TAHUN2015 TENTANG GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telab diubab beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 56 Tabun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeralt Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D} sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubaban Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

d.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubaban Keempat atas Peraturan Daerab Nomor 8 Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerab Provinsi Sumatera Selatan; umum;

c.pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah kejuruan; Vntuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
a.pembinaan dan pengurusan pendidikan dasar serta usaha wajib belajar;
b.pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah Pasal 5 diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Sed D), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
a.Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 4 Sed D);
b.Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
c.Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10); Pasal I Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANKEEMPATATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVlNSISUMATERASELh1'hN dan GUBERNURSUMATERASELATAN

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
1. a.KepaJa Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Umum dan Perlengkapan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Kepegawaian.
3. c.Bidang Program dan Kerjasama Keiembagaan, membawahi:
  1. 1.Seksi Data dan Penyusunan Program;
  2. 2.Seksi Kerjasama Kelembagaan; dan
  3. 3.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. d.Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
  1. 1.Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  2. 2.Seksi Pembinaan Sekolah Dasar; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  2. 2.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi; dan
  3. 3.Seksi Peningkatan Motu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

d.pembinaan dan pengurusan layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
e.pembinaan dan pengurusan masyarakat;
f.pembinaan dan pengurusan perididikan jasmani dan kesehatan;
g.pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas;
h.pemberian dukungan/bantuan pelaksanaan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
1. 1.pemberian pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi; J. pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk me\ak~akan tuga$ seoagaimanadirnaksud daIam Pasal 28, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
a.pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
b.pengkoordinasian, sinkronisasi dan fungsi teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
c.pelaksanaan proses pengesahan pengadministrasian badan hukum koperasi;
d.pelaksanaan proses pembinaan urusan sekretariat;

Pasal 29

2.Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

f.Bidang Pembinaan Non Formal dan Informal, membawahi :
1. 1.Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Jasmani;
2. 2.Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan
3. 3.Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 6 (enam) UPTDyaitu :
1. 1.Balai Latihan Pendidikan Teknik;
2. 2.Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
3. 3.Graha Teknologi Sriwijaya;
4. 4.Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI)Surnatera Selatan;
5. 5.Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan;
6. 6.SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera seretan:
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. l:if'r-- -
(1)Susunan Organisasi Dinas Kopera£>;"fJ'I1>aha K'C-;:.i.\.dan. Menengah terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Keuangan;
  2. 2.Subbagian Perencanaan; dan
  3. 3.Subbagian Umum, Humas dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Kelernbagaan, membawahi :
  1. 1.Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. 2.Seksi KeJembagaan UMKM;dan
  3. 3.Seksi Pengkajian Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
4. d.Bidang Usaha, membawahi :
  1. 1.Seksi Usaha Koperasi;
  2. 2.Seksi Usaha Mikro, Kecildan Menengah; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM.
5. e.Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, membawahi :
  1. 1.Seksi Promosi;
  2. 2.Seksi Kemitraan; dan
  3. 3.Seksi Tekoologi Informasi Pernasaran. L Bidang Fasilitasi Pembiayaan, membawahi :
  4. 1.Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi;
  5. 2.Seksi Fasilitasi Pernbiayaan UMKM;dan
  6. 3.Seksi Pengawasan Pembiayaan Koperasi dan UMKM.
6. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. h.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

e.pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya. I 'rerr

(1)Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Program dan Evaluasi;
  2. 2.Subba~an Keuangan;dan
  3. 3.Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, membawahi :
  1. 1.Seksi Kepurbakalaan;
  2. 2.Seksi Peninggalan Sejarah; dan
  3. 3.Seksi Permuseuman.
4. d.Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Seni, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Kesenian Daerah;
  2. 2.Seksi Pengembangan Kebudayaan; dan
  3. 3.Seksi Atraksi dan Perfilman.
5. e.Bidang Pariwisata, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia;
  2. 2.Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata; dan
  3. 3.Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata.
6. f.Bidang Promosi dan Pernasaran, membawahi :
  1. 1.Seksi Promosi Luar Negeri;
  2. 2.Seksi Bahan-bahan Promosi; dan
  3. 3.Seksi Promosi Dalam Negeri.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari 3 (tiga),yaitu :
  1. 1.Museum NegeriSumatera Selatan;
  2. 2.Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya;dan
  3. 3.Taman Budaya Sriwijaya.
8. h.KelornpokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

3.Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6 r. /2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR H. MUKTI SULAJMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 1 Ju11 2015 SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMAT' SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal I 11"}~{~ 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, <{sfffl-: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan. Pasal II SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN ~ z o ~ .... z <h U> tll se '" ~~ ~~ "'", r-f'i "O~@ ~s

(1)O- &jfe (1)''' ~> ~Eg :;::'" e'" 1:'" "'~~ al"' ~~ _0 ~~ >"" @ ".0 @~ [':;13 I- "'i!:'" ~~ !ij0 ~~ :zz t~ ~~ " )- rl- Z5(3 I- ~ t~ fIl:-: ...... ~~ I-t- [!:> ;;I I- '" !""!,,, ~ ~~II~~ en ",l'l rg2! ?zfii e'" !J!'" :-:61 -e 8~ ,II( 0- S::Sl ~~ ~ill ~'" ~~ r- i1l~ o~ ?zEl 6i ~~ ~~ ~~ 0_ ~~~~ is=3 ~ ~~ U> c ~~ @ -l'l g~ ~ ~oo t'"' :> ~ tJ .... z '" G; I @ ~~ !~ '" .. "'~ Ii! (I> 2:6 0<: S~ "'se ~~ ~~ ~I '";;;- \;!2 gf~ oiX §~ ~~ "'Iil 5:0: - ~ i:i~ ~~ ~~ ::loi!! ~~~ ~'" cO e." 2!i ~~ ,.z "c "'." §~ ~" _,'" >:", ~~ 0% ~" 5111 60 0 -6 6 oil! ~ 5':- ii1 e~ %~ t:1~ C/) 0 lTJ c:1ll ~ c:: > III z> tIl 00 lTJ ~~ ~ '" '" c:'" Cl!!! Cl "' '" !!~ ~ :::0 '" se ~~ f!! !!l ,,- ~~ C/) ." "0 !Z:li "," ,..'" -? otl! c:: 12~ !:a "iii l.- s:: i~ ~:<: ~! ~I -!!! ~ ~~ ~~ 1j." 6~ .,2 lTJ 7% ~ '" ~!2 ~~ (:jcn 0 52 z" 6 ~~ ~ffi 0 1;;2 C/) ~ ~ ~~ o til lTJ ~~ ~ 2:- ~~ -~ -; ::r: > ~ ........1---1 Z o t:r:J § Z T .,.. '" '"0 '" '" .. ~~E " .. !e 1.l .. ~~i ct:i ~~ t:i II " % 3:&j &jill ~oO "3: "'&; IJ f- ~~~ 3:CD ~s: ~~ > -~ - t:i ~ 0 ..,8 s: ~o c;;:: % f- Zi2! >--- S!l:-: ~~ ~ 1 1 ~ "I '" 3 I~ ~;: c en ~~ ~'" elll ~~ OJ> "'i5 x'" {h8 ~I I~ ~~ ~~ I- ~ " ~ ~~ @ ",ll! ~~ ~ ~~ > 0 .... Z > (/l ~~ ~ ~!l! ~tn ~~ ~~ ~ ~'" ~§ ~., ... '-!Z -[;1 13'" II ~2 ~~ s:'" I- ~o ~Iil >8 ~~e 0 ~'" t» c: t<lc t:r:J ",co ::-: ttl nco t:r:J -. ~i5 ~ ~ m II ~~ ... ~ > Ii tl!en '" :;0 :;0 i!:", .... (/l ~~ ~f,:l ~ ~ c: >- ~S!l ~ ~~ ~~ ;:? -~ i-- ~~ .: x'" ~~ ~;! ~~ en tlj I!~ "", ~ ,,~ ~ ~ :::- "'", ~- !Z~ !!l i:j- (/l s~ t:r:J E ~c > ~~ .z z~ ~ (J) ('j ~ > z T ill tIl po !ll ~ ~ @~ ~~ ""Z I- :>::", ~~ @ cl'l ill'" I- "'x ~ !~ ~~ ~f!! >r! ",- s:~ l- I- ~ ~ ~~ :>- % ~ ~:c 0<.., :z~ ~t- ~~ ~t- ~ I.. -.. I ;.;2! co II> &l~ 0", ~ !~ 150 ~'" ~~ ?<ill ~i ~~ ~ ~ t- ~Q ~~ ol'l I:'l ~~ ~~ 12 - 7- ~ ~~ CIlO ~~ ~~ ~ ~ill ~~ ~ ~~ s;: 0 .... ~'" ~ r 0 ... P~ >", ~ co !<o z'" e~ ~! ~~0i:j ::;- "0 >~ I~ ~!!! §~ !I!~ !i0 iii oil! (h~ ~ "'0 ~l ~'" ~o !i~ ~~ > ~'" ... '" ~ ~ :> t:jCll UJ t".l 0 Ca ~ c: ~g! OJ 00 t".l t".l ~~ ~ ~ (h (J) ~ ::0 '" til iii '" '" - c: Iii x " ~ ::0 ~~ !!l ~ UJ ~~ %;8 ~~ c: Ol!: !:'l0 1- ~ \30 ;;;:~ ~~ ;J:~ -!e
1. g.CUl -~ !!2 !i: ~ ~ I!:@ s ig! t".l > ~ ~ I!: :0 ~~ C/) ~~ t".l r- o~ ~ -~ ~~ ~.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 46

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 46

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014