Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Memuat teks peraturan…
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar Pelayanan Minimal Sadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan At.as Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2008 Nomor I, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); Menetapkan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINS! BALI. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. 5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPT-PAM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan Air Minum sesuai wilayah kerjanya. 6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural UPT-PAM. 7. Kepala UPT-PAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan procluktivitas. 9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPT-PAM kepada masyarakat. 10. Sistem Penyediaan Air Min um yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 11. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(I) SPM BLUD UfYl'-PAM merupakan standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan UPT Pengelolaan Air Minum untuk meningkatkan pelayanan yang terjangkau masyarakat. (2) SPM BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggraan pemerintahan serta sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan kepada BLUD UPT-PAM.
( 1) 8PM sebagaimana dimaksud dalam pasa.1 2 berkaitan dengan pelayanan air min um yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja BLUD UPT-PAM. (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. (3) Jenis pelayanan BLUD UPT-PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan teknis terdiri dari: 1) kualitas air yang didistribusikan sampai titik pengambilan terjauh pelanggan; 2) kuantitas yang didistribusikan; 3) kontinuitas pengaliran air; dan 4) tekanan air dalam pipa pengambilan atau penyadapan. b. pelayanan gangguan / pengaduan terdiri dari: 1) waktu penerimaan pengaduan; dan 2) penanganan terhadap pengaduan. c. pelayanan administrasi & keuangan terdiri dari: 1) penghitungan/pembacaan pemakaian air pada meter air; 2) penarikan tagihan air; dan 3) pelaporan dan pembukuan.
Uraian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Dae rah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar oada tanggal 29 Desember 20 I 7 MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRHTARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 96
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)