(U Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah l^ain diberikan dengan persyaratan paling sedikit: o.. penggunaan ditqiukan lqlqllk menuqiang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah l"ain;
b.p€nerirha Beleiiija Hibefi betkedudukEm daliirh wdayah administrasi Pemerintah Daerah, kesuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perund.ang-r:ndangan;
dan
c.memlrertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
tZ] Belqqia Hibah kepada Badq4 Uq4lra Milik Negara dq4 Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 5. http://jdih.bengkuluprov.go.id d: Penggunaan ditqiukan q4qlts menunjang peningkat4q penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
b.peneriina Belbrnja Hibah berkedudukirir sebagai Badari Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
c.1T*p.*i*bangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
(3)Dihapus.
(3a)Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga dengan persyaratan paling sedikit:
a.memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
b.memiliki surat keterangan domisili dari lurahlkepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
c.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
d.mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima danlatau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
(4)Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan palins sedikit :
a.tefah terdaftar pada kemqnlqriat yq11g mgmbid44gl urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan pefatufan perundan$-undan$an ;
b.krkedudukan dalam wilayah admiaistrasi perneriatah daerah;
c.Memiliki sekretariat danlatau alamat tetap dan jelas;
dan
d.Mempertimbanskan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan:
(5)Dihapus.
(6)Apabila dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah dipersyaratkan qqt!+E menyediakan dqqa pendamping;
maka Belanja Hibah diberikan kepada penerima Belanja Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.
6.Ketentuan Piasirl 10 eyet (U, ayat (2) diubah dan a5rat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagat berikut:
(1)Pemerin!4! Pusatl Pemerinlq! Daerah Lainr Badq4 Uqqla Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibeh secara tertulis kepada Gubernur.
(21 Permohonan terttrlis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
a.PimpinanlKetualKepala atau sebutan lain bagt trnstansi/ Perangkat Daerah bagi Pernerintah Pusat;
b.Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lain;
c.Direktur Utama bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usatra Milik Daerah; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
d.Ketue d4a Sekrglqiq 4tau sebqta let4 bagi Bedqttr kmbaga dan organisasi kemasyarakatan.
(3)Dihapus.
7.Ketenhran Pasal 12 ayat (4) dala alrat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut;
Pasal 1! {1) Surat permohonan, proposal persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belar{a Hibah sebagaimana dimaksud dalalq Paeal 11 4yat (U, (21, (3) dan 1+) disampaikan dan diadministrasikan /dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah. (21 Unit Kerja sebagaimana climalesucl pacla ayat (1) melakiiken penyeleksian terhadap permohonan dan proposal Belanja Hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian arttara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat perrrrohonan berikut dokumere proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan.
(3)Datam hat surat permohonan dan dokumen proposal Belqqjg Hibah sesl4ai persyara!4q administratif; maka unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (U meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Gubbrnur.
(4)Gubernur menugaskan Sekretaris Daeratr supaya memerintahkan Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada PD yang membidangi.
t5) Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada PD yang membidangi dan memerintahkan untuk melalqkan eyahrasi sequai dqngaq bidaag penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :
a.urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh DinaS P€AdiaIiEn alan Kebudeyaan PaovinSi Eengktilu;
h,. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
c.uru$an pekerjaan umum bidang irigasi, jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaaa Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
d.Dihapus;
e.urusan pemukiman, pemmahan dan tata ruang, dilaksanaken olqh Dine.s Pqrymahq4; Kawasa4 Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengfuulu;
f.urusan lingkungan hidup dan kehutanan, dilaksanakan rileh Diaes Lingkungan Hidup dan Kehutaman koeiasi Bengkulu;
g.urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
h.urusan sosial, keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan, otoaomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Biro Pernerinfq!4! dan Kesejahteraam Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
http://jdih.bengkuluprov.go.id i, EryAaA Eepejahleraan qgqiel dilaksanakan oleh Dineq Sosial Provinsi Bengkulu;
j.urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Tranemigrasi Provinsi Bengkulu;
k, uru$an perdagangan dan perindustnan, dilaksaaaka-n oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
l.urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
m.urusan kepemudaan dan olehraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
n.qrqaen politik dalam nggeri, pertahaneq de!} keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah P+oviasi Ber+g!<ulu;
o.dihaPus;
p.urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
q.urusan ketahanan pamgan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
r.urusan pemberdaya€ur masyarakat desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaaq Masyarakat dart Desa Proniqsi Bengkulu;
s.urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Beagklilu;
t.urusan pertanian, ketahanan panga[ dan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Tanarnan Pangan, Holtiktltrtura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;
u.urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
v.urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
!8. dihqpus;
x.urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu;
y, urusan koperasi dan usaha keeil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu;
8.Ketentuan Pasal 2O ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2O ayat (1) berbuayi sebagai berikut: