DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2OL1 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PEI,AKSANAAN DAN PENATAUSAHMN, PERfANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BEI"ANJA HIBAH DAN BANTUANSOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a, Berlu ngenetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2OLL tentang Tata. Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungia-uraban dan PelaBsran $erta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembenfirkan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; http://jdih.bengkuluprov.go.id

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Uhdahg-Undang Nomof 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu {lembaratr Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2 85a) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ZALL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun z0tt tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 45O) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Otl tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 5a 1); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).; Peratr.ran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OAT Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2AL6 tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2A16 Nomor 6); 4. 5. 6. 7. 8. 9, http://jdih.bengkuluprov.go.id

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2OL1 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PEI,AKSANAAN DAN PENATAUSAHMN, PERfANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BEI"ANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahe.an, Pertanggungiawaban d4q Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belar{a Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daefah HovinSi Ben$ktlu Tehun 2Al1 Nomof 35 ) Sebagaimane telah diubah dengan Peraturan Guhernur Noraor 28 Tahun 2AL4 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan knatausahaan, Pertanggungiawaban daa Pelapraa Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Daerah Tahun 2OL4 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angla 5, angka 8, angka 9, angla 1O, anska 13, angka 14, angka 15, angka 16, angfua 17 diubah, sehingga Pasal L berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyeienggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Grrbernur Bengkulu-
4.Selcretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah kovinsi Bengkulu.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yqqg dapat dinitai dengan uqlg terme.srrk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan; pelaporqq; pertanggungiawaban dqq pengawasan keuangan daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemeriatah daerah dan DPRD; dan diietapkan dengan peraturan daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id 8, Pej4bqt Pengelol4 Keuangan Daerah y4qg selaqiutnyq disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas meleksaflakan penBeloliran APBD dzril beitindirk sebagai bendahara umum daerah,
9.Badan Pengelolaan Keuangan Baerah yang selanju8rya disebut BPKD adatah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. 1O. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pg+gsftrna A*gS*+e I B,as_qg1g.

l.1. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. 12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Grrbernrrr dan dipimpin oleh Sekretqfis rlaerah Provinsi Bengkulu, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebiiakan Gubernur dalam rangka pen)rusurlan APBD, yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. l3.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencalra kerja dan anggaran BPKD selaku Bendehara Umum Daeral:.. l4.Reneana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutaya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD. l5.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan €ur.ggaran BPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 16.D6lftiiaen Pekrksailleen ai'ii#6i11ait PD yeng selenjutiilie disebut DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. lT.Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa deri pemerintah daer:ah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha MiUk Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, I"embaga dan orga:risasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wqiib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggar€ran urusan pemerintahaa daerah. lS.Belanja Bantuan sosiai adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok danlatau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan s€lektif yang bertqjuan untuk melindungi dari kemuagkinan terjadinya resiko sosial. http://jdih.bengkuluprov.go.id 2. l9.Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 2o.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. 2l.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agarna, dan kepercayaan terhadap T\rhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam fahgka mencapai tujuan nasional dalarri wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat {21diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatqn pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan rhemperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(3)Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
(4)Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja hibah, yang seeara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Ketentuan Pasal 6 ayat {1), ayat {2), ayat (3}, ayat (5), ayat (7) diubah dan ayat {6) dihapus, diantara ayat (4} dan ayat (5) disisipkan 1 {satu} ayat, yakni ayat (4a}, diantara ayat (6) dan ayat (71disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat {6a} sehingga Pasal 6 berbtrnyi sebagai berikut: 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)PSsaI 6 Belanja hibah dapat diberikan kepada:
1. a.Pemerintah Pusat; b, Pemerintah Daerah L,ain;
2. c.naaan Uiaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. d.Dihapus;
4. e.Badan, Lembaga, dan Organisasi Kernasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja pada Kementerian dan/atau Iembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah. Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlkelola da4 dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. t4l Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4a)Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Miiik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dihapus. r Belanja hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undanga.; b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
2. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan 12r, t3)
(6)(6a)
(7)http://jdih.bengkuluprov.go.id 4. y€ng berb4dq4 hqtqm perkumprrlan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuei peratur,an perundang-undangan. Ketentuan Pasal 7 ayat {1), ayat (21, ayat {3} dan ayat (4} diubah, digqt4le ay€t (?) d?n ay+t (3) di-siqlpEe4 I (satu) ayati yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggara€rn fungsi Pemerintah Daerah.
(2)Belar{a Hibah kepada pemerintah daerah lain bertu$uan untuk menuqjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah Daerah dan layanan dasar umum.
(2a)Betanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara berfujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meneruskan hibah yarrg diterima perrrerintah daerah dari pgmeqstah puqat dqtt betqlda hibah kepada Badan Usaha MiUk Daerah sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Belanja hibah kepada Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi datep penyelenggaraan pembangunan Daerah atam secara fungsional terkait dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (a) diubah, dan ayat (3), ayat {5} dihapus, serta diantara ayat (3} dan ayat (4} disisipkan 1 {satu) ayat; yakni ayat (3a) sehingga Pasal 9 berbuny! sebagai berikut:

Pasal 9

(U Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah l^ain diberikan dengan persyaratan paling sedikit: o.. penggunaan ditqiukan lqlqllk menuqiang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah l"ain;

b.p€nerirha Beleiiija Hibefi betkedudukEm daliirh wdayah administrasi Pemerintah Daerah, kesuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perund.ang-r:ndangan; dan
c.memlrertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. tZ] Belqqia Hibah kepada Badq4 Uq4lra Milik Negara dq4 Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 5. http://jdih.bengkuluprov.go.id d: Penggunaan ditqiukan q4qlts menunjang peningkat4q penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
b.peneriina Belbrnja Hibah berkedudukirir sebagai Badari Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
c.1T*p.*i*bangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(3)Dihapus.
(3a)Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurahlkepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
4. d.mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima danlatau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
(4)Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan palins sedikit :
1. a.tefah terdaftar pada kemqnlqriat yq11g mgmbid44gl urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan pefatufan perundan$-undan$an ;
2. b.krkedudukan dalam wilayah admiaistrasi perneriatah daerah;
3. c.Memiliki sekretariat danlatau alamat tetap dan jelas; dan
4. d.Mempertimbanskan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan:
(5)Dihapus.
(6)Apabila dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah dipersyaratkan qqt!+E menyediakan dqqa pendamping; maka Belanja Hibah diberikan kepada penerima Belanja Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.

6.Ketentuan Piasirl 10 eyet (U, ayat (2) diubah dan a5rat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagat berikut:

(1)Pemerin!4! Pusatl Pemerinlq! Daerah Lainr Badq4 Uqqla Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibeh secara tertulis kepada Gubernur. (21 Permohonan terttrlis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
1. a.PimpinanlKetualKepala atau sebutan lain bagt trnstansi/ Perangkat Daerah bagi Pernerintah Pusat;
2. b.Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lain;
3. c.Direktur Utama bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usatra Milik Daerah; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
4. d.Ketue d4a Sekrglqiq 4tau sebqta let4 bagi Bedqttr kmbaga dan organisasi kemasyarakatan.
(3)Dihapus.

7.Ketenhran Pasal 12 ayat (4) dala alrat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut; Pasal 1! {1) Surat permohonan, proposal persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belar{a Hibah sebagaimana dimaksud dalalq Paeal 11 4yat (U, (21, (3) dan 1+) disampaikan dan diadministrasikan /dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah. (21 Unit Kerja sebagaimana climalesucl pacla ayat (1) melakiiken penyeleksian terhadap permohonan dan proposal Belanja Hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian arttara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat perrrrohonan berikut dokumere proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan.

(3)Datam hat surat permohonan dan dokumen proposal Belqqjg Hibah sesl4ai persyara!4q administratif; maka unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (U meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Gubbrnur.
(4)Gubernur menugaskan Sekretaris Daeratr supaya memerintahkan Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada PD yang membidangi. t5) Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada PD yang membidangi dan memerintahkan untuk melalqkan eyahrasi sequai dqngaq bidaag penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :
1. a.urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh DinaS P€AdiaIiEn alan Kebudeyaan PaovinSi Eengktilu; h,. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
2. c.uru$an pekerjaan umum bidang irigasi, jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaaa Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
3. d.Dihapus;
4. e.urusan pemukiman, pemmahan dan tata ruang, dilaksanaken olqh Dine.s Pqrymahq4; Kawasa4 Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengfuulu;
5. f.urusan lingkungan hidup dan kehutanan, dilaksanakan rileh Diaes Lingkungan Hidup dan Kehutaman koeiasi Bengkulu;
6. g.urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
7. h.urusan sosial, keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan, otoaomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Biro Pernerinfq!4! dan Kesejahteraam Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu; http://jdih.bengkuluprov.go.id i, EryAaA Eepejahleraan qgqiel dilaksanakan oleh Dineq Sosial Provinsi Bengkulu;
8. j.urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Tranemigrasi Provinsi Bengkulu; k, uru$an perdagangan dan perindustnan, dilaksaaaka-n oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
9. l.urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
10. m.urusan kepemudaan dan olehraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
11. n.qrqaen politik dalam nggeri, pertahaneq de!} keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah P+oviasi Ber+g!<ulu;
12. o.dihaPus;
13. p.urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
14. q.urusan ketahanan pamgan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
15. r.urusan pemberdaya€ur masyarakat desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaaq Masyarakat dart Desa Proniqsi Bengkulu;
16. s.urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Beagklilu;
17. t.urusan pertanian, ketahanan panga[ dan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Tanarnan Pangan, Holtiktltrtura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;
18. u.urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
19. v.urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu; !8. dihqpus;
20. x.urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu; y, urusan koperasi dan usaha keeil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu;
  1. 8.Ketentuan Pasal 2O ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2O ayat (1) berbuayi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penerima Belanja Hibah bempa u?ng mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui unit kerja yang rnelaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dilengkapi perlengkapan administrasi meliputi:
1. a.behqia Hibah untuk Pemengtqh Pueqt dan Pemertrrtah Daerah Lain, terdiri dari: http://jdih.bengkuluprov.go.id b. li qqfat peq4ghqnqq pencairan Relanja Hibahi dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah yang disetujui oleh Kepala PD;
  1. 2.NPHD;
  2. 3.salinan/photoeopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan I'am.baga, Instansi atau Kepala Daerah Lain penerima belanja hibah;
  3. 4.mlinan/photocoplr rekening bank yang masih atrrtif atas nama Lembaga, Instansi dan/atau Rekening Kas Umum Daerah Lainnya penerima belanja hibah;
  4. 5.kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap kmtaga, Iastansi dag/ataU Pgmgrin{4! Dagrah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan Lembaga, Instansi dan/atau Kepala Daerah Lainnya penerima Belaaja Hib'ah;
  5. 6.Surat pernyataan tanggungiawab; dan
  6. 7.dihapus. belanja hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Millk Daerah, terdiri dari:
  7. 1.surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah yang disetqjui oleh Kepa1a PD;
  8. 2.NPHD;
  9. 3.salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atatt Badan Usaha Milik Daerah penerima Belanja Hibah;
  10. 4.salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  11. 5.kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah penerirna Belanja Hibah;
  12. 6.surat trrernyataan tanggungiawab; dan
  13. 7.Dihapus. Dihapus Belanja hibah untuk Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, terdiri dari:
  14. 1.surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengk4pi rinpian rencana penggunaan Belaqia Hibah yang disetujui oleh Kepala PD;
  15. 2.NPHD;
  16. 3.salinaa/photocopy Kathr Taad'a P.eaduduk (KTP) atAs nama ketua/pimpinanlpengurus Badan, Lemhraga dan organisasi kemasyarakatan penerima Belanja Hibah;
  17. 4.salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarak atan penerima Belanja Hibah; c. d. http://jdih.bengkuluprov.go.id -t2-
  18. 5.kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima Belanja Hibah; dan 6, surat pernyataan tanggungiawab.
  19. 9.Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf d dihapus sehingga Pasal 22 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pusat dan

1.Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (enepat) bermeterai eukup, ditandatangani dan dibubuhi eap kmbaga, Instansi atau Pemerintah daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan Lembaga, Instansi atau Kepala Daerah daerah LainnJa;
2.NPHD; 3, salinan/photocop3r Kartu ?anda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan Lembaga, Instansi atau Kepala Daerah Lain penerima Belanja Hibah;
4.surat pernyataan tanggungiawab; dan
5.persyaratan lainnya sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.

b.bagi belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Derer:reh, terdiri drari:
1. 1.Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 {empat} bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebartao lain;
2. 2.NPHD;
3. 3.salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas narna Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha MiUk Daerah penerima Belar{a Hibah;
4. 4.surat pernyataan tanggungiawab; dan
5. 5.persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.bagr belanja Hibah untuk Badan, Lernbaga dah organisasi kemasyarakatan, terdiri dari: 1; Bgrita ASarA $efah Tgqlqla dalam rangleap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dicantu,mkan naffia lengkap Ketua/Pimpinan Badan, Iembaga dan organisasi kerrasyarakatan; 2, mEtP;

(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id 3, salinan/photocopy Ke+l Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/Pimpinan Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima Belanja Hibah ;

4.surat pernyataan tanggungiawab; dan
5.persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.dihapus.
1. 10.Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 ayat {3) berbunyi sebagai berikut

Pasal 25

(3)Biro Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan dan mengEndalikan penerimaan, peqgadmi:ristrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan belanja hibah berupa uang dan barangljasa kepada PPKD melalui BPKD itovinsi Bengkulu setiap t^ngg.l i0 bulan berikutnya.

11.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 ayat {Ll berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. l?,Ketenf,uan Pasal 44 ayat (1) diubah; sehingga Pasal 44 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
(1)Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belaqia Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat rnasuk ke Sekretariat Daerah dengan fembusan kepada BPKD:
1. a.Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:
  1. 1.surat permohonar1 pencairan Belanja Bantuan Sosial;
  2. 2.salinan/photocopy Kartu Tanda Pen_duduk (KTP) atas nama penerima Belanja Bantuan Sosial;
  3. 3.salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial;
  4. 4.kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap atas nama penerima Bantuan Sosial; dan
  5. 5.surat pernyataan tanggungiawab.
2. b.Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari:
  1. 1.sUfat pCim0hOnan pdneaifan Behnja Banilan Sosial;
  2. 2.salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas n€una kepala keluarga penerima Bantuan Sosial;
  3. 3.salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga penerima Bantuan Sosial; http://jdih.bengkuluprov.go.id 13. 4, kuitanqi rangkap 4 (empat) betuaterai -cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap atas nama kepala keluarga penerima Bantuan Sosial; dan 5, surat pernyataan tanggungiawab.
3. c.Belaqrja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat danlatau lembaga non pemerintah, terdiri dari:
  1. 1.surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Bantuan Sosial;
  2. 2.salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (IffP) atas nama ketua/pimpin411, pengurua kelomrpok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima Bantuan Sosial;
  3. 3.salinan/photocop5r rekening bank yang masih aLtif atas nama kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima Bantuan Sosial;
  4. 4.kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima Bantuan Sosial; dan
  5. 5.surat pernyataan tangg-qngjawab. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 49 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(3)Biro Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan pengguna€m belanja bantuan sosial serta menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barangljasa kepada PPKD melalui BPKD setiap tanggal 1O bul44 berikulnyaq Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipl<an 2 (dua) pasal yakni Pasal 55A dan Pasal 558 , yang berbunyi seba$ai betikrt:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 49

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 49

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021