Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968
- Nomor
- 20
- Tahun
- 1968
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat :
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang berlakunja Undang-undang Nomor 9,tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi bengkulu. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksud dengan :
BAB II. BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG Nomor 9 TAHUN 1967 Pasal 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Juni 1968. BAB III. KEWENANGAN PANGKAL. Pasal 3. Undang dan hak kewenangan yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu seperti dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu. BAB IV. PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BENGKULU. Pasal 4.
Pasal 5.
Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Staf yang terdiri dari 5 (lima) orang tenaga Ahli.
Pasal 6. Staf Tenaga Ahli dikoordinir oleh Pd. Sekretaris Daerah Pasal 7.
Pasal 9.
Pasal 10. Pd. Kepala Daerah Propinsi Bengkulu dan Kepada Daerah Propinsi Sumater Selatan bersama-sama mengatur pelaksanaan penyerahan hal-hal yang sebelumnya dikuasai oleh Propinsi Sumatera Selatan (lama) seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1 967 pasal 1 0 ayat (1). Pasal 11.
PENYEMPURNAAN PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH.
Apabila menurut penilaian Menteri Dalam Negeri kondisi dan situasi Daerah Propinsi Bengkulu telah memungkinkan, maka perangkat pemerintah Propinsi Bengkulu disempurnakan dengan menyiapkan penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, pemilihan Gubernur Kepala Daerah dan perangkat lainnya. BAB VI. PEMBIAYAAN. Pasal 1 3.
Kepala Daerah harus memperhatikan kemampuan sumber keuangan Daerah yang ada.
BAB VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. Pasal 14.
BAB VIII. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 15. Segala sesuatu yang timblul akibat pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dan segala sesuatu yan belum cukup diatru dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatru dan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. BAB IX. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 1 6.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1968. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta, Pada tanggal 5 Juli 1968. Sekretaris Negara R.I. ALAMSJAH. Mayor Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 TAHUN 1968 TENTANG BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG Nomor 9 TAHUN 1967 DAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI PROPINSI BENGKULU PENJELASAN UMUM
Dengan demikian secara formal Pemerintahan Daerah Propinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tersebut ditetapkan bahwa mengingat batas kemampuan keuangan pada Negara dan Daerah yang bersangkutan, selama Propinsi Bengkulu belum dapat menjalankan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah-tangganya sendiri dengan sepenuhnya, untuk sementara waktu pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tersebut menurut ketentuan Pasal 15 Undang-undang dimaksud, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Perangkat peralihan tersebut terdiri dari Pd. Kepala Daerah selaku penguasa tunggal Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Staf Tenaga Ahli dan Badan Penasehat, Pd. Sekretaris Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah yang ada serta Jawatan-jawatan yang akan dibentuk secara berangsur-angsur. Staf Tenaga Ahli merupakan pembantu Pd. Kepala Daerah dalam bidang tehnis Pemerintahan, yang terdiri dari Pejabat-pejabat ahli, baik ahli dalam bidang Pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi keuangan, pembangunan, pertanian dan sebagainya. Badan Penasehat juga merupakan pembantu Pd. Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dalam Pemerintahan, yang terdiri dari bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan dan Pemuka- pemuka Masyarakat, sehingga dengan demikian secara tidak langsung dalam melaksanakan pemerintahan Propinsi Bengkulu sudah pula mengikut-sertakan rakyat. Dengan demikian Pd. Kepala Daerah yang merupakan penguasa tunggal dalam melaksanakan tugasnya dapat dipertanggung-jawabkan kemampuan tehnisnya dengan bantuan pendapat dan saran-saran dari masyarakat Daerah Bengkulu yang disampaikan baik langsung ataupun melalui Badan Penasehat, sehingga masa peralihan Pemerintah tersebut diharap segera diakhiri. Perlu dijelaskan bahwa pendapat atau saran dari masing- masing Anggota Badan Penasehat atau Keputusan Badan Penasehat tidak mengikat. Pd. Sekretaris juga diangkat dari pejabat ahli karena dibebani tugas berat mengatur administrasi pemerintahan pula di samping memimpin dan menyusun Sekretariat Daerah dan mengkoordinir dinas-dinas yang ada juga mengkoordinir Staf Tenaga Ahli. Dalam masa Pemerintahan peralihan ini bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan juga harus dapat menyelesaikan dalam waktu yang singkat penyerahan hal-hal yang sebelumnya dikuasai oleh Propinsi Sumatera Selatan (lama).
Pemerintah Daerah harus berusaha merealisir jenis-jenis pajak yang telah diserahkan oleh Propinsi Sumatera Selatan (lama) yang kemudian pelaksanaannya harus diintensifkan. Berhubung dengan itu tanpa mengurangi semangat Pemeiintah Daerah untuk berusaha menjalankan pemerintahannya dengan sebaik-baiknya, harus selalu diperhatikan kemampuan sumber keuangan yang ada untuk keseimbangan pembiayaan. Oleh karena itu pulalah mata anggaran untuk pembiayaan pembentukan Jawatan-jawatan dan pengangkatan perangkatnya seluruhnya harus dibebankan kepada Departemen yang bersangkutan. Pemerintah Daerah hanya membantu dan menyediakan fasilitas seperlunya.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Lihat penjelasan umum. Pasal 2. Cukup jelas.
Lihat penjelasan umum. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa urusan dan hak kewenangan Propinsi Bengkulu dimaksud ialah urusan dan hak kewenangan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan (lama) pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini; mengingat bahwa urusan-urusan dan hak kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi tersebut seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1959, sebagian ada yang telah diserahkan kepada Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Propinsi yang bersangkutan, maka perincian urusan dan hak kewenangan Propinsi Bengkulu sebaiknya diselesaikan bersama oleh Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Pd. Kepala Daerah Propinsi Bengkulu. Pasal 4. Yang dimaksud dengan perangkat ialah aparatur sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 9 tahun 1967. Pasal 5. Lihat penjelasan umum. Staf Tenaga Ahli membantu Pd. Kepala Daerah stiap hari dan adalah sebagai pegawai. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Lihat penjelasan umum. Pasal 8. Lihat penjelasan umum. Kemungkinan bahwa dari Anggota-anggota Badan Penasehat ada yang bukan pegawai dan kepada mereka dapat diberikan honorarium yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
s/d 14. Lihat penjelasan umum.
dan 16. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1968/34; TLN Nomor 2854
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)