DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 74 Tahun 2014

Nomor: 74
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan permohonan penetapan lokasi dan konsultasi publik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, guna untuk memberikan kepastian hukum, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
2.Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
3.Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Obyek Pengadaan Tanah.
4.Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
5.Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
6.Daerah yang selanjutnya disebut DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemda DIY adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Gubernur adalah Gubernur DIY.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY.
10.Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
11.Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu memberikan pelayanan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
12.Tim Verifikasi dokumen atau proposal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian materi muatan dokumen atau proposal perencanaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014.
13.Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Biro Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, serta kependudukan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY.
14.Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar yang pemberian Ganti Kerugiannya dilakukan secara langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
15.Tim Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk membantu memberikan pelayanan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar yang pemberian Ganti Kerugiannya dilakukan secara langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
16.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
17.Tahun Anggaran adalah masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2.Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pengadaan Tanah Skala Kecil, Instansi mengajukan permohonan Penetapan Lokasinya kepada Gubernur melalui Biro Tata Pemerintahan.
(2)Permohonan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.besaran nilai dan bentuk Ganti Kerugian sudah disepakati secara tertulis antara Instansi dan Pihak yang Berhak sebelum permohonan Penetapan Lokasi dari Instansi yang memerlukan tanah diajukan;
2. b.Pengadaan Tanah Skala Kecil dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam satu tahun anggaran; dan
3. c.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
(3)Permohonan penerbitan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi dan disertai dengan Proposal Pengadaan Tanah Skala Kecil.
(4)Proposal Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum;
2. b.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil;
3. c.kesesuaian dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
  1. 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  2. 2.Rencana Strategis; dan
  3. 3.Rencana Kerja, dari Instansi yang memerlukan tanah.
4. d.letak tanah tempat lokasi pembangunan yang direncanakan, yang meliputi:
  1. 1.kelurahan/desa;
  2. 2.kecamatan; dan
  3. 3.kabupaten.
5. e.luas tanah yang dibutuhkan;
6. f.data mengenai Pihak yang Berhak;
7. g.sumber dana Pengadaan Tanah Skala Kecil;
8. h.bukti kesepakatan secara tertulis besaran nilai dan bentuk Ganti Kerugian yang disepakati antara Instansi dengan Pihak yang Berhak; dan
9. i.Peta Lokasi pembangunan.
  1. 3.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, dan Pasal 5F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Proposal Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disusun berdasarkan studi kelayakan.
(2)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kajian yang meliputi mengenai:
1. a.kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah Skala Kecil;
2. b.kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan;
3. c.manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat di lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil;
4. d.analisis dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang diperlukan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.studi lain yang diperlukan yaitu yang merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 5B

(1)Proposal Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) oleh Tim Verifikasi.
(2)Dalam hal verifikasi materi muatan proposal Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 5A, Proposal Pengadaan Tanah Skala Kecil dikembalikan kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk diperbaiki.
(3)Dalam hal verifikasi terhadap materi muatan Proposal Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 5A, Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil menjadwalkan pelaksanaan konsultasi publik.

Pasal 5C

(1)Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B ayat (3), dilaksanakan oleh Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil.
(2)Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakaan: Ketua : Sekretaris Daerah DIY Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY;

2.Unsur Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY;
3.Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
4.Unsur BAPPEDA DIY;
5.Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
6.Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY;
7.Instansi terkait sesuai kebutuhan;
8.Instansi yang memerlukan tanah;
9.Camat di lokasi Pengadaan Tanah; dan
10.Kepala Desa/Lurah di lokasi Pengadaan Tanah

Pasal 5D

(1). Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5C ayat (1), dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk:
1. a.klarifikasi kepada Pihak yang Berhak terhadap kesepakatan yang sudah disepakati antara Instansi dengan Pihak yang Berhak dalam rangka Pengadaan Tanah Skala Kecil; dan
2. b.komunikasi dialogis kepada Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak Pengadaan Tanah Skala Kecil.
(2). Hasil dari konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani antara Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil dengan Pihak yang Berhak dan/atau masyarakat yang terkena dampak Pengadaan Tanah Skala Kecil.
(3). Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk diterbitkannya Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil oleh Gubernur.

Pasal 5E

Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5D ayat (3) berlaku untuk jangka waktu satu Tahun Anggaran. Pasal 5F Dalam menjalankan tugasnya Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil dibantu oleh Sekretariat. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 September 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 24 September 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 74 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 74 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 5C

Pasal 5D

Pasal 5E

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 5C

Pasal 5D

Pasal 5E

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014