(1)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas:
a.pendidikan menengah;
b.pendidikan khusus;
c.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
d.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
e.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
f.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
g.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
h.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
i.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
www.peraturan.go.id 2018, No.1540
j.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
k.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
l.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
m.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
n.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
(2)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a.pendidikan anak usia dini;
b.pendidikan dasar;
c.pendidikan kesetaraan;
d.pelayanan kesehatan ibu hamil;
e.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
f.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
g.pelayanan kesehatan balita;
h.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
i.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
j.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
k.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
l.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
m.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
n.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
o.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
p.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
q.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
r.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
s.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
www.peraturan.go.id 2018, No.1540
t.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
u.pelayanan informasi rawan bencana;
v.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
z.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
(3)Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.