DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2018

Nomor: 112
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penyelenggaraan Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada SALINANDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada SALINAN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dikpora adalah perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
2.Gedung Olah Raga yang selanjutnya disebut GOR adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga yang biasa dilakukan dalam ruangan tertutup.
3.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
4.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
5.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemanfaatan kekayaan daerah pada Dikpora.

Pasal 3

(1)Objek tarif pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bangunan dan/atau lahan untuk kantin, tempat usaha fotokopi, Aula, GOR, dan/atau lapangan tenis pada Dikpora.
(2)Subjek tarif pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu setiap orang/badan yang memanfaatkan bangunan dan/atau lahan untuk kantin, tempat usaha fotokopi, Aula, GOR, dan/atau lapangan tenis pada Dikpora.

Pasal 4

(1)Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan bangunan dan lahan.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan bangunan dan lahan untuk kantin dan/atau tempat usaha fotokopi dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang dengan subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas kedua belah pihak;
2. b.objek perjanjian;
3. c.jangka waktu sewa;
4. d.besaran tarif;
5. e.kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan
6. f.sanksi.

Pasal 6

Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan bangunan dan/atau lahan untuk kantin, tempat usaha fotokopi, Aula, GOR, dan/atau lapangan tenis tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

Setiap subjek tarif pemanfaatan kekayaan daerah yang membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2018 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. GATOT SAPTADI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 112 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 A. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA SMA

1.TARIF SEWA KANTIN DI SMA Keterangan 1 SMAN 1 BAMBANGLIPURO 750.000,00 Harga terendah 2 SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN ( Besar ) 3.000.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 2.500.000,00 Harga terendah 3 SMA NEGERI 1 BANTUL ( Besar ) 3.000.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 2.500.000,00 Harga terendah 4 SMA NEGERI 1 DLINGO 500.000,00 Harga terendah 5 SMA NEGERI 1 IMOGIRI ( Besar ) 750.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 500.000,00 Harga terendah 6 SMA NEGERI 1 JETIS 2.000.000,00 Harga terendah 7 SMA NEGERI 1 KASIHAN 3.000.000,00 Harga terendah 8 SMA NEGERI 1 KRETEK 500.000,00 Harga terendah 9 SMA NEGERI 1 PAJANGAN 500.000,00 Harga terendah 10 SMA NEGERI 1 PIYUNGAN 800.000,00 Harga terendah 11 SMA NEGERI 1 PLERET 600.000,00 Harga terendah 12 SMA NEGERI 1 PUNDONG 1.000.000,00 Harga terendah 13 SMA NEGERI 1 SANDEN 3.000.000,00 Harga terendah 14 SMA NEGERI 1 SEDAYU 2.000.000,00 Harga terendah 15 SMA NEGERI 1 SEWON ( Besar ) 2.000.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 1.000.000,00 Harga terendah 16 SMA NEGERI 1 SRANDAKAN 500.000,00 Harga terendah 17 SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN 1.000.000,00 Harga terendah 18 SMA NEGERI 2 BANTUL 2.500.000,00 Harga terendah 19 SMA NEGERI 3 BANTUL 800.000,00 Harga terendah 20 SMAN 1 KARANGMOJO 1.000.000,00 Harga terendah 21 SMAN 1 PANGGANG 1.000.000,00 Harga terendah 22 SMAN 1 PATUK 500.000,00 Harga terendah 23 SMAN 1 PLAYEN 500.000,00 Harga terendah 24 SMAN 1 RONGKOP 500.000,00 Harga terendah 25 SMAN 1 SEMANU 500.000,00 Harga terendah 26 SMAN 1 SEMIN 750.000,00 Harga terendah 27 SMAN 1 TANJUNGSARI 500.000,00 Harga terendah 28 SMAN 1 WONOSARI 3.000.000,00 Harga terendah 29 SMAN 2 PLAYEN 2.000.000,00 Harga terendah 30 SMAN 2 WONOSARI ( Besar ) 2.500.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 1.500.000,00 Harga terendah LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tarif Sewa per Unit/TahunNo. Nama Sekolah 31 SMA NEGERI 1 GALUR 500.000,00 Harga terendah 32 SMA NEGERI 1 GIRIMULYO 500.000,00 Harga terendah 33 SMA NEGERI 1 KALIBAWANG 500.000,00 Harga terendah 35 SMA NEGERI 1 LENDAH 500.000,00 Harga terendah 36 SMA NEGERI 1 PENGASIH 2.000.000,00 Harga terendah 38 SMA NEGERI 1 SENTOLO 1.500.000,00 Harga terendah 39 SMA NEGERI 1 TEMON 1.800.000,00 Harga terendah 40 SMA NEGERI 1 WATES 1.000.000,00 Harga terendah 41 SMA NEGERI 2 WATES 1.800.000,00 Harga terendah 42 SMAN 1 CANGKRINGAN 500.000,00 Harga terendah 43 SMAN 1 DEPOK 1.000.000,00 Harga terendah 44 SMAN 1 GAMPING 600.000,00 Harga terendah 45 SMAN 1 GODEAN 1.000.000,00 Harga terendah 46 SMAN 1 KALASAN 2.000.000,00 Harga terendah 47 SMAN 1 MINGGIR SLEMAN 600.000,00 Harga terendah 48 SMAN 1 MLATI 200.000,00 Harga terendah 49 SMAN 1 NGAGLIK 200.000,00 Harga terendah 50 SMAN 1 NGEMPLAK 1.000.000,00 Harga terendah 51 SMAN 1 PAKEM 500.000,00 Harga terendah 52 SMAN 1 PRAMBANAN 1.000.000,00 Harga terendah 53 SMAN 1 SEYEGAN 1.000.000,00 Harga terendah 54 SMAN 1 SLEMAN 1.000.000,00 Harga terendah 55 SMAN 1 TEMPEL 500.000,00 Harga terendah 57 SMAN 2 NGAGLIK ( Besar ) 3.000.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 2.000.000,00 Harga terendah 58 SMA N 1 Turi 500.000,00 Harga terendah 59 SMA N 2 Sleman 400.000,00 Harga terendah 60 SMAN 1 YOGYAKARTA 3.000.000,00 Harga terendah 61 SMAN 2 YOGYAKARTA 500.000,00 Harga terendah 62 SMAN 3 YOGYAKARTA 2.000.000,00 Harga terendah 63 SMAN 4 YOGYAKARTA 1.500.000,00 Harga terendah 64 SMAN 5 YOGYAKARTA 1.500.000,00 Harga terendah 65 SMAN 6 YOGYAKARTA 750.000,00 Harga terendah 66 SMAN 7 YOGYAKARTA 2.000.000,00 Harga terendah 67 SMAN 8 YOGYAKARTA ( Besar ) 6.000.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 5.000.000,00 Harga terendah 68 SMAN 9 YOGYAKARTA 750.000,00 Harga terendah 69 SMAN 10 YOGYAKARTA 750.000,00 Harga terendah 70 SMAN 11 YOGYAKARTA 1.500.000,00 Harga terendah
2.TARIF SEWA GOR DI SMA Keterangan 1 SMA NEGERI 1 KASIHAN 125.000,00
3.TARIF SEWA AULA DI SMA Keterangan 1 SMAN 2 PLAYEN 100.000,00 Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan Tarif Sewa Per Unit/KegiatanNo Nama Sekolah No. Nama Sekolah B. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA SMK
1.TARIF SEWA KANTIN DI SMK Keterangan 1 SMKN 1 YOGYAKARTA 500.000,00 Harga terendah 2 SMKN 2 YOGYAKARTA 1.800.000,00 Harga terendah 3 SMKN 3 YOGYAKARTA 1.100.000,00 Harga terendah 4 SMKN 4 YOGYAKARTA 1.000.000,00 Harga terendah 5 SMKN 5 YOGYAKARTA ( Besar ) 750.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 500.000,00 Harga terendah 6 SMKN 6 YOGYAKARTA 2.500.000,00 Harga terendah 7 SMKN 7 YOGYAKARTA 3.000.000,00 Harga terendah 8 SMKN 1 CANGKRINGAN 600.000,00 Harga terendah 9 SMKN 1 DEPOK 1.200.000,00 Harga terendah 10 SMKN 1 GODEAN 3.850.000,00 Harga terendah 11 SMKN 1 KALASAN 2.400.000,00 Harga terendah 12 SMKN 1 SEYEGAN 2.500.000,00 Harga terendah 13 SMKN 1 TEMPEL 1.200.000,00 Harga terendah 14 SMKN 2 DEPOK 2.000.000,00 Harga terendah 15 SMKN 2 GODEAN ( Besar ) 2.000.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 1.500.000,00 Harga terendah 16 SMKN 2 PENGASIH 2.000.000,00 Harga terendah 17 SMKN 1 KOKAP 400.000,00 Harga terendah 18 SMKN 1 PANJATAN 400.000,00 Harga terendah 19 SMKN 1 PENGASIH 2.700.000,00 Harga terendah 20 SMKN 1 SAMIGALUH 300.000,00 Harga terendah 21 SMKN 1 TEMON 300.000,00 Harga terendah 22 SMKN 1 GEDANGSARI 375.000,00 Harga terendah 23 SMKN 1 GIRISUBO 700.000,00 Harga terendah 24 SMKN 1 NGAWEN 1.200.000,00 Harga terendah 25 SMKN 1 NGLIPAR 500.000,00 Harga terendah 26 SMKN 1 PONJONG 1.000.000,00 Harga terendah 27 SMKN 1 SAPTOSARI 750.000,00 Harga terendah 28 SMKN 1 TANJUNGSARI 500.000,00 Harga terendah 29 SMKN 2 GEDANGSARI 400.000,00 Harga terendah 30 SMKN 2 WONOSARI 1.800.000,00 Harga terendah 31 SMKN 3 WONOSARI 500.000,00 Harga terendah 32 SMK N 1 PURWOSARI 400.000,00 Harga terendah 33 SMKN 1 BANTUL 500.000,00 Harga terendah 34 SMKN 1 PAJANGAN 500.000,00 Harga terendah 35 SMKN 1 PUNDONG 750.000,00 Harga terendah 36 SMKN 1 SEDAYU 1.650.000,00 Harga terendah 37 SMKN 1 SEWON 450.000,00 Harga terendah 38 SMKN 2 KASIHAN 900.000,00 Harga terendah 39 SMKN 2 SEWON ( Besar ) 700.000,00 Harga terendah ( Kecil ) 600.000,00 Harga terendah 40 SMKN 3 KASIHAN 600.000,00 Harga terendah Tarif Sewa per Unit/TahunNama SekolahNo.
2.TARIF SEWA AULA DI SMK Keterangan 1 SMKN 4 YOGYAKARTA 1.250.000,00 2 SMKN 1 DEPOK 1.500.000,00 Kegiatan diluar jam sekolah tidak termasuk jasa kebersihan dan keamanan 3 SMKN 2 DEPOK 1.500.000,00 4 SMKN 2 PENGASIH 1.000.000,00 5 SMKN 1 KASIHAN 3.500.000,00 6 SMKN 2 KASIHAN 2.500.000,00
3.TARIF SEWA TEMPAT USAHA FOTOKOPI DI SMK Keterangan 1 SMKN 1 GIRISUBO 1.000.000,00 Harga terendah Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan Tarif Sewa per Unit/TahunNo. Nama Sekolah No. Nama Sekolah C. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA SLB
1.TARIF SEWA AULA DI SLB Keterangan 1 SLB PEMBINA YK 500.000,00
2.TARIF SEWA KANTIN DI SLB Keterangan 1 SLB 1 BANTUL 300.000,00 Harga terendah
3.TARIF SEWA LAPANGAN TENIS DI SLB Keterangan 1 SLB 1 BANTUL 50.000,00 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X No. Nama Sekolah Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan Tarif Sewa Per Unit/Tahun Tarif Sewa Per Unit/Kegiatan No. Nama Sekolah No. Nama Sekolah Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015