(1)Pengaturan penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah masing- masing obyek LLPADS disesuaikan dengan karakter dan mekanisme pengaturan mengenai materi obyek LLPADS dimaksud.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penyelenggaraan kegiatan, besaran tarif, penerimaan dan penyetoran.
(3)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor seluruhnya ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima, kecuali mendapat ijin dari Gubernur.
(4)Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui e- banking, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan bank yang bersangkutan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 8….. NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8/2015) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP.19640714 199102 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5.TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH I. UMUM Bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dibentuk sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sedangkan tujuan pengaturan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah terwujudnya penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8…..