DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan terdapat penambahan obyek pendapatan di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan termasuk dalam kategori penerimaan pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); SALINAN [ _]
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11, Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai obyek dan potensi pendapatan daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, l, n, p, q diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf r, huruf s, dan huruf t sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.
(2)Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
2. b.pendapatan dari jasa giro;
3. c.pendapatan bunga deposito;
4. d.pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
5. e.pendapatan dari penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. f.pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. g.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh SKPD;
8. h.pendapatan denda pajak;
9. i.pendapatan denda retribusi;
10. j.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. k.pendapatan dari pengembalian;
12. l.pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum; m.pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
13. n.pendapatan jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
14. o.pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
15. p.pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan BUKP;
16. q.pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
17. r.pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa;
18. s.pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
19. t.pendapatan dari denda lain-lain.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)LLPADS yang bersifat dapat diperkirakan sebelumnya, dianggarkan pada APBD Murni tahun anggaran berkenaan di SKPKD atau SKPD.
(2)LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima sebelum Perubahan APBD, dianggarkan sesuai realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
(3)LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima setelah Perubahan APBD dicatat dalam Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pengaturan penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah masing- masing obyek LLPADS disesuaikan dengan karakter dan mekanisme pengaturan mengenai materi obyek LLPADS dimaksud.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penyelenggaraan kegiatan, besaran tarif, penerimaan dan penyetoran.
(3)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor seluruhnya ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima, kecuali mendapat ijin dari Gubernur.
(4)Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui e- banking, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan bank yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 8….. NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8/2015) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP.19640714 199102 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5.TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH I. UMUM Bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dibentuk sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sedangkan tujuan pengaturan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah terwujudnya penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8…..

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan turunan (4)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan turunan (4)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016