DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Subyek dan Obyek Pendapatan Daerah Pemanfataan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Prinsip dan Besaran Tarif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pengaturan penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah masing-masing objek disesuaikan dengan karakter dan mekanisme pengaturan mengenai materi objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

Pasal 2

(1)Subjek pendapatan daerah merupakan penyewa barang milik daerah pada Dinas, meliputi:
1. a.perorangan; atau
2. b.badan usaha.
(2)Objek pendapatan daerah meliputi bangunan dan gedung beserta fasilitas pendingin hasil perikanan (Cold Storage) di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai.
(3)Jenis pendapatan daerah yaitu jenis pendapatan yang berasal dari penyewaan bangunan dan gedung beserta fasilitas pendingin hasil perikanan (Cold Storage) di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pasal 3

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya produksi dalam proses sewa pemanfaatan fasilitas pendingin perikanan (Cold Storage), kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pada pelayanan tersebut.
(2)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif sewa yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
(3)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila penyewaan objek pendapatan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 4

Besaran tarif sewa objek pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Penggunaan bangunan dan gedung beserta fasilitas pendingin hasil perikanan (Cold Storage) di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Kepala Dinas dengan subjek pendapatan daerah.
(2)Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.dasar perjanjian;
2. b.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. c.objek perjanjian, besaran sewa, dan jangka waktu;
4. d.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
5. e.peruntukan sewa; dan
6. f.hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 6

(1)Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan transfer.
(2)Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyetoran ke rekening kas umum daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2019 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. GATOT SAPTADI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 13 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BESARAN TARIF NO. URAIAN TARIF KETERANGAN SATUAN TARIF

1.Sewa bangunan dan gedung beserta fasilitas pendingin hasil perikanan (Cold Storage) Tahun Rp25.000.000,00 a. tarif terendah

b.tarif sewa tidak termasuk biaya listrik dan air serta biaya perawatan dan suku cadang GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015