DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024

Nomor: 29
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Juni 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai penyesuaian Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penulisan nama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
7.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 17); Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah.
(2)Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro serta penulisan Singkatan/Akronim Sekretariat Daerah dan Biro sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah ditulis SETDA:
  1. 1.Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum ditulis Ast. Pemerintahan dan Adm. Umum; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
  2. 2.Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan ditulis Ast. Perekonomian dan Pembangunan; dan
  3. 3.Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat ditulis Ast. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat.
2. b.Biro Tata Pemerintahan ditulis BIRO TAPEM;
3. c.Biro Hukum ditulis BIRO HUKUM;
4. d.Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI;
5. e.Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol ditulis BIRO UHP;
6. f.Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditulis BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA;
7. g.Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan ditulis BIRO PIWP2;
8. h.Biro Bina Mental Spiritual ditulis BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL; dan
9. i.Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ditulis BIRO BINA BERMAS.
(3)Penulisan Paniradya Kaistimewan ditulis PANIRADYA KAISTIMEWAN.
(4)Penulisan nama Sekretariat DPRD ditulis SETWAN.
(5)Penulisan nama Inspektorat ditulis INSPEKTORAT.
(6)Penulisan nama Dinas Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. a.Dinas Pariwisata ditulis DISPAR;
2. b.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ditulis DISKOP UKM;
3. c.Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditulis DISPERINDAG;
4. d.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditulis DPKP ; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
5. e.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditulis DLHK;
6. f.Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis DISLAUTKAN;
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis DISNAKERTRANS;
8. h.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ditulis Dinas PUPESDM;
9. i.Dinas Perhubungan ditulis DISHUB;
10. j.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) ditulis DISPERTARU;
11. k.Dinas Komunikasi dan Informatika ditulis DISKOMINFO;
12. l.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditulis DPMPTSP;
13. m.Dinas Kesehatan ditulis DISKES;
14. n.Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditulis DISDIKPORA;
15. o.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis DPAD;
16. p.Dinas Sosial ditulis DISSOS;
17. q.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) ditulis DISBUD;
18. r.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk ditulis DINAS P3AP2; dan
19. s.Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SATPOL PP.
(7)Penulisan nama Badan Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur perangkat daerah adalah sebagai berikut:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditulis BAPPEDA;
2. b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset ditulis BPKA; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
3. c.Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD;
4. d.Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis BANDIKLAT; dan
5. e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis BPBD.
(8)Penulisan Badan Penghubung Daerah ditulis BANHUBDA.
(9)Penulisan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditulis BAKESBANGPOL.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penulisan nama untuk UPT di lingkungan Dinas Daerah dan Badan Daerah disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Perangkat Daerah.
(2)Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis BPTTG;
2. b.Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPKI;
3. c.Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian ditulis BALAI P3MBTP;
4. d.Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ditulis BALAI PSDMP;
5. e.Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan ditulis BALAI PPTDK;
6. f.Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BALAI PTP; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
7. g.Balai Laboratorium Lingkungan ditulis BALAI LABLING;
8. h.Balai Pengelolaan Sampah ditulis BALAI PESAM;
9. i.Balai Perbenihan Kehutanan ditulis BALAI BENIH HUTAN;
10. j.Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis BALAI KPH YOGYAKARTA;
11. k.Balai Taman Hutan Raya Bunder ditulis BALAI TAHURA BUNDER;
12. l.Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya ditulis BALAI PTPB;
13. m.Pelabuhan Perikanan Pantai ditulis PELABUHAN PERIKANAN PANTAI;
14. n.Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ditulis BLKPP;
15. o.Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditulis BALAI K3;
16. p.Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis Balai PALPJK
17. q.Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral ditulis Balai PPESDM
18. r.Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran ditulis BALAI PTPAR;
19. s.Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi ditulis BALAI LABKES DAN KALIBRASI;
20. t.Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES;
21. u.Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial ditulis BAPELJAMKESSOS;
22. v.Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;
23. w.Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis BALAI TEKKOMDIK;
24. x.Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
25. y.Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta ditulis BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA;
26. z.Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman ditulis BALAI DIKMEN KAB. SLEMAN; aa. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul ditulis BALAI DIKMEN KAB. BANTUL; bb. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul ditulis BALAI DIKMEN KAB. GUNUNGKIDUL; cc. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo ditulis BALAI DIKMEN KAB. KULON PROGO; dd. Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI YANPUS; ee. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ditulis BALAI RTPD; ff. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita ditulis BALAI PRSW; gg. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditulis BALAI RSBKL; hh. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ditulis BALAI PRSR; ii. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak ditulis BALAI RSPA; jj. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis BALAI PSTW; kk. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM SONOBUDOYO; ll. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA; mm. Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah ditulis BPPSD; nn. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta ditulis KPPD DIY di KOTA YOGYAKARTA; Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara oo. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul ditulis KPPD DIY di KAB. BANTUL; pp. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul ditulis KPPD DIY di KAB. GUNUNGKIDUL; qq. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo ditulis KPPD DIY di KAB. KULON PROGO; rr. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman ditulis KPPD DIY di KAB. SLEMAN; ss. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis BALAI PKP; tt. Rumah Sakit Jiwa Grhasia ditulis RS JIWA GRHASIA; uu. Rumah Sakit Paru Respira ditulis RS PARU RESPIRA; vv. Balai Pengawasan Kawasan Sumbu Filosofis ditulis BPKSF; ww. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak ditulis BPPA; dan xx. Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditulis BLUT KOP UMKM. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. BENY SUHARSONO BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 29

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023