DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016

Nomor: 82
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan penetapan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan pengelolaan Terminal Tipe B beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;
c.bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Terminal adalah Tempat pergantian moda atau rute (interchange).
7.Terminal Bus adalah Sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
8.Terminal Type B adalah Terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Pedesaan (ADES).

Pasal 2

Subyek pendapatan daerah adalah setiap pengguna terminal meliputi :

a.perseorangan;
b.kelompok orang;
c.masyarakat; atau
d.lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan terminal.

Pasal 3

(1)Obyek pendapatan daerah adalah fasilitas dan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelayanan terminal.
(2)Jenis pendapatan daerah dari fasilitas dan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelayanan terminal adalah jenis pendapatan daerah dalam penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan.
(3)Pendapatan daerah dalam penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan terdiri atas:
1. a.fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
2. b.fasilitas parkir kendaraan;
3. c.fasilitas kegiatan usaha;
4. d.fasilitas toilet/kamar mandi; dan
5. e.fasilitas kebersihan.

Pasal 4

Tingkat penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan diukur berdasarkan banyaknya pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan terminal serta mempertimbangkan fungsi fasilitasi dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
(2)Fasilitasi dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Besaran tarif berikut uraian rincian objek pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pemungutan pendapatan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat diborongkan.
(2)Semua penerimaan wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank BPD selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima.

Pasal 8

Dalam hal pengguna terminal tidak mematuhi ketentuan Peraturan Gubernur ini serta tidak melakukan pembayaran atas penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan, maka pengguna terminal tidak diijinkan atau tidak diperkenankan untuk mempergunakan dan atau menikmati jasa layanan terminal.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. RANI SJAMSINARSI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 84 Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2016 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR 82 TAHUN 2016TENTANGPENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAANBARANG MILIK DAERAHPADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Bus Kecil- Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk) Rp 500,- Rp 400,- - Mini Bus (9 - 19 tempat duduk) Rp 1.000,- Rp. 600,- & Rp 800,- Bus Sedang- Mikro Bus (20 - 28 tempat duduk) Rp 1.000,- & Rp 1.500,- Rp 800,- - Bus (29 - 34 tempat duduk) Rp 2.000,- Rp 1.500,- Bus Besar- Bus lebih dari 34 tempat dudukMobil Penumpang Satu Kali Parkir Per4 Jam Rp - Rp 3.500,- Sepeda Motor Satu Kali Parkir Per4 Jam Rp - Rp 1.000,- Kendaraan Tak Bermotor Satu Kali Parkir Per4 Jam Rp - Rp 500,- Per Tahun Rp - Rp 108.000 / Meter 2 Per Bulan Rp 35.000,- / 4 Meter 2 Rp - Pelataran Per Hari Rp 2.000,- / Meter 2 Rp - Kamar Mandi Satu Kali (Mandi) Rp 2.000,- Rp 2.000,- Toilet Satu Kali (BAB) Rp 2.000,- Rp 2.000,- Satu Kali (BAK) Rp 1.000,- Rp 1.000,- Angkutan Satu Kali Masuk Rp 100,- Kios Satu Bulan Rp 3.000,- Usaha Lainnya Tidak Dibatasi Rp 6.000,- HAMENGKU BUWONO X GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, NO. JENIS PELAYANAN JENIS, UKURAN, KAPASITAS JANGKA WAKTU PEMAKAIAN TERMINAL JOMBOR 4 Fasilitas Toilet / KamarMandi 5 Fasilitas Kebersihan Rp 1.500,- 2 Fasilitas ParkirKendaraan ttd. 3 Kios 1 Fasilitas UntukMenaikkan danMenurunkan Penumpang TERMINAL WATES Satu Kali Masuk Per Hari Satu Kali Masuk Per Hari Satu Kali Masuk Per Hari Rp 2.500,- Fasilitas Kegiatan Usaha Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2018