DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2015

Nomor: 143
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 143 Tahun 2015, adalah payung hukum yang mengesahkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) DKI Jakarta untuk pweiode 2014 hingga 2019, dengan ketentuan bahwa rencana tersebut wajib dievalusi setiap dua tahun sekali.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan perencanaan penanggulangan bencana merupakan salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2014-2019;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukot3 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Beo1cana;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir den9an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 2
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenoah Daerah Tahun 2013-2017;
12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN bENCANA DAERAH TAHUN 2014-2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014-2019.

Pasal 2

(1)Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan penanggulangan bencana di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima)tilhun.
(2)Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 3

Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimand dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan :

a.mengidentifikasi beberapa wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan risiko kebencanaan tinggi;
b.menetapkan strategi dan kebijakan penanggularlgan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana;
c.menetapkan mekanisme penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mensinergibr peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/swasta; dan
d.menjadikan Rencana Penanggulangan Bencana sebagal pedoman dan langkah strategis penanggulangan bencana di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. 3 Pasal 4

(1)Sistematika rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi : BABI
(2)Uraian dan hasil kajian rencana penanggulc>ngan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BABIV BABV BABVI BABVII Pendahuluan Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan Kajian Risiko Bencana Kebijakan Pena;,ggulangan Bencana Upaya Penanggulangan Bencana Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Penutup

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerint&hkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2015 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd. BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mare( 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 22122 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALAJl.II"g~t;t!:JKl)M SEKRETARIAT DAERAH PROV{I'~c~Vd'A~~~'t~USUSIBUKOTA JAKARTA, ,:; ~""""i '~:;..,,. A,,, , ( . '" ( ~., I ,. a.. ~~ . \ ,. '':: ~I ), .... .;, ";':~:~SRI RAHAYU '1-1~r.~~..§:7~1:2281985032003 </4RII\" o~~ ~.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…