DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Nomor: 22
Tahun: 2008
Ditetapkan: 28 Februari 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Anggaran . . .
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4.Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
5.Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
6.Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
7.Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
8.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
11.Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 2

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:

a.sumber dana penanggulangan bencana;
b.penggunaan dana penanggulangan bencana;
c.pengelolaan bantuan bencana; dan
d.pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

BAB II

SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

(1)Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2)Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.APBN;
2. b.APBD; dan/atau
3. c.masyarakat.

Pasal 5

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
(3)Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah menyediakan pula:
1. a.dana kontinjensi bencana;
2. b.dana siap pakai; dan
3. c.dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

(1)Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
(2)Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
(3)Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
(4)Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
(5)Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Pasal 7

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(2)Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN.
(3)Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
(4)Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(6)Ketentuan . . .
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:

a.memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
b.memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
c.meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 9

(1)Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
(2)Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
(3)Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (38)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nagekeo Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (38)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016