DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2014

Nomor: 91
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai penyelenggaraan hiburan bagi anggota korpri provinsi daerah khusus ibu kota jakarta; ketentuan umum; ruang lingkup; bentuk kegiatan; penyelenggaraan; pembiayaan; evaluasi; pelaporan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdian sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membutuhkan rekreasilrefreshing untuk menghindari kejenuhan dalam tugas dan memelihara kebugaran serta kesehatan;
b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiat!3n hiburan bagi anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, serta untuk tertib !3dministrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Hiburan Bagi Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5.Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan; 2
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200S tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10.Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 lentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14.Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15.Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN BAGI ANGGOTA KORPRI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus, KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI 'adelah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3
6.Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusl,Js Ibukota ,Jakarta.
7.Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 8, Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
9.Supati adalah Supati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
10.Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Administrasi. 11, Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Administrasi.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bag ian atau subordinat dari SKPD.
14.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Cajon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 15, Anggota KORPRJ adalah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang melaksanakan tug as kedinasan dl Pemerintahan Provinsi Daerah Khu3US Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagaLdasar hukum penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI.

Pasal 3

Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebersamaan angl;ota KORPRI.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI berdasarkan :
1. a.norma agama; b, norma hukum;
2. c.norma kesusilaan; dan d, norma sosial.
(2)Norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai makna harus berdasarkan agama yang diakui Pemerintah Indonesia.
(3)Norma hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai makna harus berdasarkan norma hukum atau ketentuan peraturan perl,Jndang-l,Jndangan, 4
(4)Norma kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai makna sesuai dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat martabat dan kehormatan pribadi orang perseorangan.
(5)Norma sosial sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf d mempunyai makna sesuai dengan nilai-nilai budaya, ad at istiadat dan sosial yang hidup di masyarakat Indonesia.

BAB II

RUANG L1NGKUP

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan bagi :
1. a.anggoia KORPRI; dan
2. b.keluarga anggota KORPRI.
(2)Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri ·atas :
1. a.anggota biasa;
2. b.anggota luar biasa; dan
3. c.anggota kehormatan.
(3)Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pegawai; dan
2. b.pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
(4)Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf b terdiri atas :
1. a.pensi:.man pegawai; dan
2. b.pensiunan pegawai Badan Usah8 Milik Daerah.
(5)Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas para penasihat KORPRI di semua tingkatan kepengurusan dan seorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 6

Jumlah anggota KORPRI dan keluarga KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diundang menghadiri penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI disesuaikan dengan besaran penyelenggaraan dan ketersediaan anggaran.

(2)5 Pasal? Hiburan bagi anggota KORPRI diselenggarakan pada Iingkup :
1. a.Provinsi diikuti oleh anggota KORPRI dan keluarga dari SKPD/UKPD pada tingkat Provinsi; dan
2. b.Kota/Kabupaten Administrasi diikuti oleh anggota KORPRI dan keluarga dari SKPD/UKPD pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 8

Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaananggaran.

BAB III

BENTUK KEGIATAN

Pasal 9

Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI dilaksanakan dalam bentuk apresiasi terhadap anggota KORPRI yang dapat memberikan kegembiraan dan rasa syukur antara lain meliputi :

a.pergelaran seni danbudaya, termasuk hiburan; dan
b.bazar.

Pasal 10

Hiburan bagi anggota KORPRI diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan/atau Hari Ulang Tahun KORPRI.

Pasal 11

Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI dapat dilaksanakan bersamaan baik di Provinsi maupun di seluruh Kota/Kabupaten Administrasi, atau ditentukan lain. BABIV PENYELENGGARA

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012