Asas pengendalian gratifikasi, meliputi:
a.asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
b.asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
c.asas kepentingan umum, yaitu yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
d.asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelendqaraan negara dengan tetap
13.Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan, meliputi gratifikasi yang diperoleh dari:
a.Pihak lain berupa cindera mata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan
b.Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya Belanja sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dan Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
15.Penerima adalah Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
16.Penolakan adalah Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang melakukan penolakan atas pemberian atau penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
17.Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Aparatur Sipil Negara dan Pernerintah Daerah serta melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
18.Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi.
19.Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah Unit yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan tugas pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
4 Bagian Kesatu Penerimaan Gratifikasi Pasal 5
(1)Kategori qratitikasi yang wajib dilaporkan, me!iputi:
a.penerimaan gratifikasi yang dianggap suap; dan
b.penerimaan gratifikasi dalarn kedinasan.
(2)Kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
a.diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
b.diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kornpetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait denqan kedinasan:
c.diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribad: yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
BAB II KATEGORI GRATIFIKASI Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasa14 Ruang lingkup pengendalian gratifikasi adalah menqatur prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi serta mekanisme pelaporan. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3 Tujuan pengaturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk rnemberikan arah dan sebagai acuan bagi ASN dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pemberian, penerimaan, dan permintaan gratifikasi. memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
e.asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
f.asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5 BAB Ill UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI Pasal 7
(1)Dalam rangka pengendalian gratifikasi, dibentuk UPG.
(2)Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur sebagai berikut:
a.lnspektorat;
b.Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
c.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
d.Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
e.Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
f.OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Bagian Kedua Pemberian Gratifikasi Pasal 6 ASN dan Pemerintah Daerah dilarang memberikan atau menawarkan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
d.diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
e.diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
f.diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
g.diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
h.diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
i.diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konfrensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat, dan plakat/cinderamata; dan
j.diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
,, 6 BAB IV KERAHASIAAN