4
b.Undang-Undang;
c.Peraturan Pemerintah;
d.Peraturan Presiden;
e.Peraturan Daerah;
f.Peraturan Menteri;
g.Peraturan Bersama Menteri;
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Anggota JDIH Pasal 7
(1)Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
b.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
d.pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia Pengelola JDIH di lingkungannya; dan
e.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.
BAB Ill PENGELOLAAN Umum Pasal 8 (1)Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum dan HAM. (2)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Bagian Kedua Pengumpulan Pasal 9
(1)Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
a.lnformasi hukum; dan
b.lnformasi hukum lainnya.
(2)1nformasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
a.Ketetapan MPR;
5
f.status peraturan perundang-undangan.
(2)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagamana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(3)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagamana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikelola melalui website jdih provjabar.go.id.
a.jenis;
b.nomor;
c.tanggal;
d.judul;
e.sumber; dan