DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 69 Tahun 2014

Nomor: 69
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum;
b.bahwa penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2009;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 O);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM [ff~ cJawa, pjj~ PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 69 TAHUN 2014 u_ ~.....:- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Ba rat.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6.Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan lnformasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 2 Menetapkan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan lnstansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
c.mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.
1. 8.Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
2. 9.lnformasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
3. 10.Sistem lnformasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang- undangan.
4. 11.Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
5. 12.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
3. c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
4. d.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional dan Anggota JDIH;
5. e.pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
6. f.pembinaan sumberdaya manusia Pengelola JDIH;
7. g.penyediaan sarana dan prasarana Pengelola JDIH; dan
8. h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

b.Undang-Undang;
c.Peraturan Pemerintah;
d.Peraturan Presiden;
e.Peraturan Daerah;
f.Peraturan Menteri;
g.Peraturan Bersama Menteri;

(1)Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
2. b.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
4. d.pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia Pengelola JDIH di lingkungannya; dan
5. e.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala. Umum Pasal 8
(1)Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum dan HAM.
(2)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
2. b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(1)Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
1. a.lnformasi hukum; dan
2. b.lnformasi hukum lainnya.
(2)1nformasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
1. a.Ketetapan MPR; 5
2. f.status peraturan perundang-undangan.
(2)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagamana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(3)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagamana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikelola melalui website jdih provjabar.go.id.
1. a.jenis;
2. b.nomor;
3. c.tanggal;
4. d.judul;
5. e.sumber; dan

BAB ILL

PENGELOLAAN

Pasal 12

(1)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem kalalog sebagamana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:

Pasal 11

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui:

a.sistem katalog;
b.sistem mandiri/stand alone; dan
c.sistem internet/website.

Pasal 10

lnformasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(2)huruf b, memuat paling sedikit:
1. a.Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.Putusan Mahkamah Agung;
3. c.Surat Edaran Menteri;
4. d.Klarifikasi Peraturan Daerah;
5. e.Rancangan Prociuk Hukum;
6. f.Artikel Hukum; dan
7. g.Surat Edaran Gubernur.
8. h.Peraturan Gubernur;
9. i.Peraturan Bersama Gubernur ; dan
10. j.Peraturan DRPD Provinsi. 6 BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 147 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pad a:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat. ,.,

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH OPD dan Kabupaten/Kota.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), melalui:
1. a.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
2. b.penyediaan sarana dan prasana JDIH;
3. c.pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
4. d.monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing dan JDIH Kemendagri ke dalam website JDIH Daerah.

Pasal 17

(1)Pusat JDIH dan Anggota JDIH sebagiamana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan updating dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload.
(2)Penyebarluasan informasi dan upload sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi. 7 SERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 69 SERI E Diundangkan di Bandung padatanggal 22 September 2014 Ditetapkan di Bandung padatanggal 22 September 2014

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatanaya dalam Serita Daerah Provinsi Jawa Barat. 8

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 21

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 21

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008