Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
3
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor.
9.Dokumen statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Paragraf 1 Maksud Pasal 2 Peraturan Gubernur m1 dimaksudkan sebagai pedoman inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dalam pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan konkuren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
a.terlaksananya pengalihan personil, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) dalam pengalihan urusan pemerintahan konkuren; dan
b.tersedianya perencanaan untuk penataan P3D setelah dilakukannya serah terima P2D.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a.inventarisasi urusan pemerintahan konkuren dan P3D; dan
b.hasil inventarisasi P2D sebagai dasar dilakukannya serah terima.
BAB III INVENTARISASI Bagian Kesatu Urn urn Pasa15 4
(1)Perangkat Daerah terkait menginventarisasi urusan pemerintahan konkuren masing-masing bidang, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Inventarisasi urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a.identifikasi urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
b.identifikasi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.