DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 117 Tahun 2015

Nomor: 117
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Kelola Personil, Sarana, dan Prasarana Serta Dokumen Dalam Implementasi Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren, yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Investarisasi, Pembentukan Tim Investarisasi P3D, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya perubahan kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan serah terima personil, sarana dan prasarana, serta dokumen, yang dilaksanakan paling lama tanggal2 Oktober 2016;
b.bahwa inventarisasi personil, pendanaan, sarana, dan prasarana, serta dokumen dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan persiapan untuk perencanaan penataan personil, pendanaan, sarana, dan prasarana, serta dokumen setelah dilaksanakannya serah terima;
c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Kelola Personil, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, Serta Dokumen Dalam Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahu11 1950 tentang Pcmerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200G tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 te11tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); t SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
7.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PERSONIL, SARANA, DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. 3
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor.
9.Dokumen statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor.

a.terlaksananya pengalihan personil, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) dalam pengalihan urusan pemerintahan konkuren; dan
b.tersedianya perencanaan untuk penataan P3D setelah dilakukannya serah terima P2D.
a.inventarisasi urusan pemerintahan konkuren dan P3D; dan
b.hasil inventarisasi P2D sebagai dasar dilakukannya serah terima.

(1)Perangkat Daerah terkait menginventarisasi urusan pemerintahan konkuren masing-masing bidang, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Inventarisasi urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.identifikasi urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
2. b.identifikasi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III

INVENTARISASI

Pasal 6

Hasil inventarisasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dilakukannya inventarisasi P3D.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah terkait menginventarisasi P3D terkait urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari atau menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan identifikasi dari data awal, klarifikasi, dan verifikasi.
(3)Hasil inventarisasi dicatat dalam Format sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5
(1)Inventarisasi personil dilakukan melalui identifikasi:
1. a.ketersediaan personil;
2. b.kebutuhan personil;
3. c.pendistribusian personil; dan
4. d.alokasi pembiayaan personil.
(2)Identifikasi ketersediaan personil dan kebutuhan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kuantitas, kompetensi, dan kriteria yang dibutuhkan.

Pasal 10

(1)Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan melalui identifikasi ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.
(2)Identifikasi sarana dan prasarana yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup status dan kondisi aset.

Pasal 11

Inventarisasi dokumen dilakukan melalui identifikasi dokumen dinamis dan dokumen statis terkait inventarisasi personil, pendanaan, sarana, dan prasarana.

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah terkait mengolah data personil, sarana dan prasarana, serta dokumen hasil inventarisasi untuk selanjutnya dilakukan update data P2D.
(2)Berdasarkan hasil update data P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan Berita Acara Serah Terima P2D dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. f 6 BABIV Pembentukan Tim Inventarisasi P30

Pasal 13

(1)Dalam melaksanakan inventarisasi P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Tim Inventarisasi P30.
(2)Tim Inventarisasi P30 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Susunan keanggotaan Tim Inventarisasi P30 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.unsur Perangkat Daerah terkait;
2. b.unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
3. c.unsur Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
4. d.unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang daerah;
5. e.unsur Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan;
6. f.unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
7. g.unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah KabupatenjKota terkait.
(4)Fungsi Tim Inventarisasi P3D sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), meliputi:
1. a.pelaksanaan inventarisasi P3D;
2. b.penyiapan Berita Acara hasil inventarisasi;
3. c.upclate data P2D;
4. d.penyiapan Berita Acara Serah Terima P2D; dan
5. e.perencanaan untuk penataan P3D.

Pasal 14

Tim Inventarisasi P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota dalam inventarisasi P30 sesuai bidang urusan meliputi:

a.urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
b.urusan pemerintahan konkuren yang beralih dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah KabupatenjKota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. BABV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1)Untuk penyempurnaan pelaksanaan inventarisasi P30 dan persiapan serah terima P2D, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi P30 secara berkala. 7
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi P3D yang ditetapkan ctengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (12)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (12)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011