DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015

Nomor: 45
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Peningkatan Infrstruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, yang meliputi Ketentuan Umum, Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa;
b.bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Jawa Barat, perlu peningkatan sarana dan prasarana Desa serta kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .Jawa Barat tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa; Menimbang GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN TUNJANGAN PENGHASILANAPARATURPEMERINTAH DESA TENTANG PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2015

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. PENINGKATAN TUNJANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
16.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 25 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 83 Seri A); 3 Menetapkan Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.peningkatan infrastruktur perdesaan; dan
b.tunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Desa.
a.menumbuhkemhangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan; dan
b.meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa agar mampu menyelenggarakan pelayanan pnma terhadap masyarakat.
1. 7.Pembangunan Desa adalah dan kehidupan untuk masyarakat Desa.
2. 8.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. 9.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. 10.Aparatur Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
5. 5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. 6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4

Pasal 6

(1)Pelaksanaan peningkatan infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1), dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Panitia Pembangunan.
(2)Sumber dana peningkatan infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
1. a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
3. c.Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
4. d.Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

(1)Peningkatan infrastruktur perdesaan meliputi:
1. a.pembangunan jalan desa;
2. b.j alan lingkungan;
3. c.tembok penahan tanah (TPT);
4. d.drainase;
5. e.irigasi desa;
6. f.jembatan desa;
7. g.pasar desa;
8. h.sarana prasarana air bersih masyarakat; dan
  1. 1.rehabilitasi/renovasi kantor desa.
(2)Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan infrastruktur yang secara khusus dan permanen di bangun serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 4

Peningkatan Infrastruktur Perdesaan meliputi:

a.peningkatan sarana dan prasarana desa;
b.peningkatan kemampuan fiskal atau Keuangan Desa dalam memenuhi pembangunan Desa; dan
c.peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di bidang ekonomi maupun bidang lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

(1)Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa.
(2)Sumber dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
3. c.Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
4. d.Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
(3)Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan untuk Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.Kepala Desa;
2. b.Sekretaris Desa;
3. c.Kepala Urusan; dan
4. d.Kepala Dusun.

BAB II

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 5

Pasal 7

(1)Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa meliputi peningkatan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Desa.
(2)Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
(3)Pemerintah Daerah Provinsi dapat mernberikan bantuan keuangan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur perdesaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 45 SERIE. S DA.ERAH PROVINS! Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 April 2015 Ditetapkan di Bandung ~~=!!:~t;:::anggal 7 April 2015

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011