MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
16.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 25 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 83 Seri A);
3 Menetapkan Pasal3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a.peningkatan infrastruktur perdesaan; dan
b.tunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Desa.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Paragraf 1 Um urn Tujuan Peningkatan Infrastruktur Perdcsaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, adalah:
a.menumbuhkemhangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan; dan
b.meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa agar mampu menyelenggarakan pelayanan pnma terhadap masyarakat.
Bagian Kedua Tujuan Pasal2 upaya peningkatan kualitas hidup sebesar-besarnya kesejahteraan
7.Pembangunan Desa adalah dan kehidupan untuk masyarakat Desa.
8.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10.Aparatur Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4