1.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 1950 tentang Pemberitukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Unciang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nornor 2~3_ Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7.5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
GUBERNUR JAV/A BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PEDOMAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAKHUNI TENTANG PERATUR.A.N GUBERNUR JAV/A BARAT NO MOR 46 'mHtlfT 0015 GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN QTJBERNUR TENTANG PEDOMAN PROGRAM PERBAIKl\N RUMAH TIDAK LAY AK HUNT.