DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015

Nomor: 46
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, yang meliputi: Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Koodinasi, Sosialisasi, Monitoring Evaluasi, Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
b.bahwa untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan Program se bagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur .Jawa Barat tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak l-Iuni;

Mengingat

1.Undang-Undang Nornor 11 Tahun 1950 tentang Pemberitukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Unciang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nornor 2~3_ Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7.5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); GUBERNUR JAV/A BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PEDOMAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAKHUNI TENTANG PERATUR.A.N GUBERNUR JAV/A BARAT NO MOR 46 'mHtlfT 0015 GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN QTJBERNUR TENTANG PEDOMAN PROGRAM PERBAIKl\N RUMAH TIDAK LAY AK HUNT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ;2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); I 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan ,Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Dacrah Provinsi .Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
7.Unclang-Undang Nornor 3U Tahun 20i4 tentang Administrasi Pemerintahan '(Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 560:!.); ten tang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merrnmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi J awa Barat.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
8.Dinas Permukiman dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas Kimrum adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi J awa Barat.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
12.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

BAB I

KETENTUAN UMUM 3 Pemerin tah Daerah Provinsi menyusun rencana program dan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bagi MBR dan keluarga miskin, sesuai RPJMD.

Pasal 5

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.koordinasi;
d.sosialisasi;
e.monitoring dan evaluasi;
f.pengawasan;
g.pelaporan; dan
h.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.membantu meringankan beban bagi MBR dan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni;
b.menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih;
c.menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan; dan
d.mengurangi beban pengeluaran warga miskin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
1. 13.Keluarga Miskin adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 4 dengan dengan selamaf. bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan; dan
g.bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah ketentuan tidak memperjualbelikan, dibuktikan surat pernyataan.

Pasal 9

Kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sudah berkeluarga;
c.pemilik rumah tidak layak huni merupakan warga miskin yang terdapat dalam data Badan Pusat Statistik;
d.calon penerima manfaat langsung memiliki dan menguasai lahan yang didiami dengan bukti kepemilikan yang sah;
e.calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun swasta;
a.kriteria penerima bantuan; dan
b.kriteria sasaran bantuan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Program dan kegiatan Rutilahu Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kimrum.
(2)Program dan kegiatan Rutilahu Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh BPMPD.
1. a.Rutilahu Perkotaan; dan
2. b.Rutilahu Perdesaan. 5

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 12

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rutilahu, Dinas Kimrum, BPMPD, penerima bantuan, dan mitra kerja sama melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. ayat (1) perbaikan perbaikan

(4)Tahap akhir sebagaimana dimaksud pada merupakan proses pelaporan pelaksanaan Rutilahu yang meliputi hasil dan rencana Rutilahu serta data visual (foto 100%).

Pasal 11

(1)Program pelaksanaan Rutilahu meliputi kegiatan pada tahap pelaksanaan yang terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
(2)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima bantuan atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penerima bantuan atau melalui kerja sama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kriteria sasaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a.atap rumah dibuat dari bahan seperti rumbia, seng, ilalang, ijuk, genteng, dalam kondisi rusak;
b.lantai rumah masih berupa tanah, papan, bambu, semen dalam kondisi rusak;
c.dinding rumah masih terbuat dari bambu/ sesek, bilik, papan, kulit kayu, atau tembok dalam kondisi rusak;
d.tidak mempunyai jendela/ventilasi udara atau jendela/ventilasi udara dalam kondisi rusak; dan/ atau
e.tidak mempunyai jam ban atau jamban dalam kondisi rusak. 6

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Rutilahu Perkotaan dan Perdesaan bersumber dari APBD Provinsi.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 17

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 17

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007