Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2018
- Nomor
- 59
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
beberapa ketetentuan diubah
beberapa ketetentuan diubah
menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
,. ' Menetapkan 2
MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57) diubah sebagai berikut: 3
Pasa18 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:
b . Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. b) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan; 2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan 3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa. c) Bagian Ketjasama, membawahkan: 1) Subbagian Ketjasama Dalam Negeri; 2) Subbagian Ketjasama Luar Negeri; dan 3) Subbagian Evaluasi Ketjasama.
a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan: 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah; 2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubemur dan Keputusan Gubemur; 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum. b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahkan: 1) Subbagian Litigasi; 2) Subbagian Non Litigasi; dan 3) Subbagian Hak Asasi Manusia. c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan: 1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; 2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Kesehatan; 2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. ... .. 4 b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana; 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa; dan 3) Subbagian Ketenagaketjaan dan Transmigrasi. c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, membawahkan: 1) Subbagian Pendidikan; 2) Subbagian Kebudayaan; dan 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga. c . Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan: 1) Subbagian Bina Marga dan Perhubungan; 2) Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; dan 3) Subbagian Perumahan dan Permukiman. b) Bagian Investasi Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2) Subbagian Investasi Pemerintah Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. c) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi, U saha Kecil, membawahkan: 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan; 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; dan 3) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil;
a) Bagian Pertanian, membawahkan: 1) Subbagian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2) Subbagian Ketahanan Pangan dan Petemakan; dan 3) Subbagian Kelautan dan Perikanan. b) Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan, membawahkan: 1) Subbagian Lingkungan Hidup; 2) Subbagian Kehutanan; dan 3) Subbagian Perkebunan. 5 c) Bagian Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, membawahkan: 1) Subbagian Industri dan Perdagangan; 2) Subbagian Pariwisata; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
a) Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pembangunan Pemerin tahan; 2) Subbagian Administrasi Pembangunan Pendidikan danKebudayaan; dan 3) Subbagian Administrasi Pembangunan Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan. b) Bagian Administrasi Pembangunan Fisik dan Ekonomi, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pembangunan Fisik; 2) Subbagian Administrasi Pembangunan Ekonomi; dan 3) Subbagian Administrasi Pembangunan Pertanian. c) Bagian Data dan Pelaporan, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Tatausaha; 2) Subbagian Pengelolaan Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah.
a) Bagian Kelembagaan, membawahkan: 1) Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan; 2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan 3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Behan Kerja. b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan: 1) Subbagian Tata Kerja; 2) Subbagian Standar Kerja; dan 3) Subbagian Pelayanan Publik. c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan: 1) Subbagian Kinerja Organisasi; 2) Subbagian Reformasi Birokrasi; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. ... 6
1) Subbagian Pelayanan Media dan Informasi; 2) Subbagian Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi; dan 3) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
1) Subbagian Protokol; 2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
1) Subbagian Rumah Tangga; 2) Subbagian Administrasi Keuangan; dan 3) Subbagian Aset Sekretariat Daerah.
a) Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/ J asa, membawahkan: 1) Subbagian Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ J asa; 2) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sanggah dan Pengadaan Barang/ Jasa; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Tata Usaha. b) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Pelayanan Pengadaan BarangjJasa; 2) Subbagian Fasilitasi Strategi Pengadaan Barang/ Jasa; dan 3) Subbagian Penyusunan dan Pengelolaan E- Katalog. c) Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Elektronik; 2) Subbagian Infrastruktur Layanan Informasi; dan 3) Subbagian Layanan Pengguna.
Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubemur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2018. j ·' ' 7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. .. .. BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 59 • ' ' ,.-1- ,.-1- -L. ,...1-c;---L;:::=r+-;::::....L~IIr-L:.r;---;::::;:::::;,...L-~,...1-~ r-- ~~ !: ~~ u 1!1~ I= I~ ll !; ~~~~ 1 1 1~ ~~~ ~~ ; b. 1 e le ~e ~e •= ~~~ ~~ il i: El ~~ ~~~ ~ : iE ~ '---- - -L..!-- .__ .__ - --L - 5 II Ia - - ~ c ~ c - > ":!! ~ ~~~; ng~ 0 §1 ..... .. - - c "'w~~ .. i~cc i!! ~ c ;~~ "' ~ ; ~ ~ ~~s~~ > 5! <- !:: c ~ ~~of>C4x ~ ~-g .. ?; ~;::ga;:: ~~~~ ~ "'C! ~~~~ .__ 00
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub)