DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017

Nomor: 57
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Beberapa ketentuan diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi pada beberapa Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan pemnJauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Jawa Barat ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesi8. Nomor 5587) sebagaimana tela h diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
7.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVI, se bagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 8 huruf c angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Biro Pengendalian Pembangunan, membawahkan: a) Bagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintahan; 2) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Fisik dan Ekonomi; dan 3) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sosial Budaya. 3 b) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Subbagian Pengelola Informasi. c) Bagian Data dan Pelaporan, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Data dan Pelaporan; 2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan Biro.
3.Ketentuan Pasal 11 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
d.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
e.Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
f.Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan: 1) Seksi Pengelolaan; 2) SeksiPengembangan; dan 3) Seksi Kesejahteraan.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 22 diubah serta di antara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas: a . Kepala Dinas;

b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang E-Govemment, membawahkan: 1) Seksi Tata Kelola; 2) Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan 3) Seksi Layanan Infrastruktur.
d.Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan: 4 1) Seksi Rekayasa Aplikasi; 2) Seksi Integrasi dan Interoperabilitas; dan 3) Seksi Pengelolaan Aplikasi.
e.Bidang Informasi Komunikasi Publik, membawahkan: 1) Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi; 2) Seksi Komunikasi Publik; dan 3) Seksi Kemitraan Komunikasi.
f.Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan: 1) Seksi Persandian; 2) Seksi Keamanan Informasi; dan 3) Seksi Layanan Keamanan Informasi. fa. Bidang Statistik, membawahkan: 1) Seksi Kompilasi Data; 2) Seksi Pengolahan dan Analisis Data; dan 3) Seksi Layanan Data.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 28 huruf c angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Ketersediaan dan Distribusi, membawahkan: 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 2) Seksi Pemasaran dan Distribusi; dan 3) Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan.
d.Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan: 1) Seksi Penganekaragaman Pangan; 2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan 3) Seksi Sumber Daya Manusia.
e.Bidang Produksi Peternakan, membawahkan: 1) Seksi Perbibitan; 2) Seksi Pengembangan Usaha; dan 3) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
f.Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan: 5 1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 6.Ketentuan Pasal 30 huruf c, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Kelautan d . Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan: 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan; 2) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan 3) Seksi Pelabuhan Perikanan.
e.Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan: 1) Seksi Pembudidayaan Ikan; 2) Seksi Promosi dan Pemasaran; dan 3) Seksi Pengolahan.
f.Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan: 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Seksi Pemantauan dan Operasi Armada; dan 3) Seksi Penanganan Pelanggaran;
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

a.Kepala Dinas; b . Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 6
c.Bidang Tanaman Pangan, membawahkan: 1) Seksi Serealia; 2) Seksi Aneka Kacang-kacangan dan Umbi;dan 3) Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan;
d.Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan: 1) Seksi Buah dan Hias; 2) Seksi Sayur dan Obat; dan 3) Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura.
e.Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan: 1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air; 2) Seksi Pupuk Pestisida dan Alat dan Mesin; dan 3) Seksi Pembiayaan Pertanian.
f.Bidang Penyuluhan, membawahkan: 1) Seksi Kelembagaan; 2) Seksi Ketenagaan; dan 3) Seksi Metoda dan lnformasi.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 8.Ketentuan Pasal 33 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa133 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
d.Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
e.Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
f.Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 9.Ketentuan Pasal 34 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 7
c.Bidang Pertambangan;
d.Bidang Air Tanah;
e.Bidang Energi;
f.Bidang Ketenagalistrikan; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 10.Ketentuan Pasal 41 huruf d angka 3), huruf e angka 3) , huruf f angka 1), angka 2) , angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

a.Kepala Badan; b . Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Anggaran, membawahkan: 1) Subbidang Anggaran I; 2) Subbidang Anggaran II; dan 3) Subbidang Anggaran III .
d.Bidang Perbendaharaan, membawahkan: 1) Subbidang Perbendaharaan I; 2) Subbidang Perbendaharaan II; dan 3) Subbidang Perbendaharaan III.
e.Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: 1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I; 2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II; dan 3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Ill.
f.Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan: 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemindahtanganan; 2) Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan; dan 3) Subbidang Penatausahaan, Penggunaan, dan Penghapusan.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 11.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2018. .. , 8 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Diundangkan di Bandung pada tanggal 29 nesember 2017 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 57 '--- '--- '--- '--- '--- '-- ,..L r- -!. I I'; 1- E; .,~ r ! ~ '-- ,....-- ,....-- BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIK.AN I DIDA!fO PEMBIKAA!f 8EKOLAH M:EKEKOAH ATA8 r -- - - _,_ - - K E LOMPOK J A F UNO : -- I 10 I KEPALA. I I I SEKRETARIAT I I I I SUB BAO I AN I I S U B B AO I AN I I SUB BAOI A N I PEREN CANAAN D A N K.EU ANOAN D A N ASET K EPEOAWAlAN DA N PEJ..APORAN UMU M I I I DIDA!fO DIDANO DIDA!fO PEMBIKAAN 8EKOLAH PEKDIDIKAK KHU8U8 DAK GURU DAM TEKAOA IIEKEKOAH KEJURUA!f LAYA!fAN KHU8U8 KEPEKDIDIKA!f - - -l. - - -r - - - J_ - - -- - _ _J '·I SEKSI I 1- PENO E LOLAAN I I S EKSI 1- PENOEMBANOAN I I i I ' SEKSI.... r -- -- -- -- -- ~- -- -- -- K.ESEJAHTERAAN I I I I CADANO .111 DINAS I UPTD ID 1-- KELOMPOK JAFUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIMAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I I I BIDANG BIDANG E-GOVERIOr!El'fT APLIKASI Il'fFORliiATIKA -- ----~+-- - -- - -·1+- -- t- SEKSI 1- SEKSI TAT/\ KELOLA REKAVASI\ APLIKASI SEKSI SEKSI t- PENGELOLAAN ... INTEORASI DAN INFRASTRUK'TUR IN'TEROPERABI UTAS SEKSI - LAYANAN 1- SEKSI INFRASTRUKI'UR PENGELOLAAN APLIKASI KEPALA l SUB BAGIAN I PERENCANAAN DAN PELAPORAN I BIDANG Il'fFORliiASI KOliiUlfiKASI PUBLIK - - -~~- -- SEKSI 1- PENGOLAHAN DAN PENVEDIAAN INFORMASI 1- SEKSI KOMU NIKASI PUB UK .... SEKSI KEMITRAAN KOMUNIKASI ~- - -- ----~ -- - - ~ -~ 11 I SEKRETARIAT l I I SUB BAGIAN II SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET KEPEGAWAIAN DAN UMUM T I BIDANG PERSANDIAl'f DAN BIDANG KEAMAl'fAl'f STATISTIK Il'fFORMASI -- ---ll-- -- - - _J I t- SEKSI ~ SEKSI PERSANDIAN KOMPILASI DATA 1- SEKSI SEKSI KEAMANAN INFORMASI - PENOOLAHAN DAN ANAUSIS DATA SEKSI - LAVANAN KEAMANAN ...... SEKSI INFORMASI LAYANAN DATA ... - ------ - - 12 BAGANSTRUKTUROR~SAm Dll'fAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN r KEPALA I I SEKRETARJAT l I I I I r SUB BAO IAN 1 I SUB BAOIAN I I SUB BAOtAN I PERENCANAAN DAN KEUANOAN DAN ASET KEPEOAWAlAN DAN PELAPORAN UMUM r l I I BJDANG BIDANGBIDANG KONSUMSI DAN BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KETERSEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKSIPETERNAKAN KESEHATAN MASYARAKAT DISTRJBUSI &UMBER DAY A MANUSIA VETERINER r -- - -.L...J- -- -- -- - -·•t-- -- -- T -- - ·....1--1- -- -- -- --'I I KELOMPOK SEKSIJAFUNG SBKSt SEKSt ~ SEKSt "-- PENOAMATAN PENYAKl'l'1- KETERSEDIAAN DAN ~ PENOANEKARAOAMAN I PERBIBITAN DAN PENOAWASAN OBATKERAWANAN PANOAN PANOAN HEWAN I I SEKSISEKSl SEKSI ~ SEKSI PENCEOAI-IAN DAN - PEMASARAN DAN 1- KONSUMSI DAN PENO E MBANOAN USAHA - PEMBERANTASANDISTRIBUSJ KEAMANAN PANOAN I PENYAKIT HEWAN I SEKSI SEKSI I SEKSI -- KESEHATAN -- SUMBERDAYA DAN -- SEKSI -- PRASARANA DAN MASYARAKATCADANOAN PANOAN SUMBER DAYA MANUSIA SARANA PETE:RNAKAN VETERINER I I UPTD ~ 1- KELOMPOK JAFUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN I BIDANG KELAUTAN - - - -L- - - 13 KEPALA I I SEKRETARIAT I I I I SUB BAGIAN SUB BAOIAN KEUANOAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DANASET KEPEOAWAIAN DAN PELAPORAN UMUM I I BIDAl'fO BIDANG PEMBUDIDAYA.AN IKAl'f, BJDANG PERIKANAN TANGKAP PEifOOLAHAl'f, OAK PEifOAWASAl'f SUIIBERDAYA PEJIASARAJf HASIL PERIKAl'fAl'f KELAUTAl'f DAl'f PERIKAifAK - - _..J..,_ - -- ~- --LI-- - - - _....J SEKSI I SEKSI '--- PENGELOLAAN SEKSI PENOAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN DAN I ~ PEMBUDIDAYAAN IKAN ~ SUMBERDAYA KELAtJrAN KENELAYANAN DAN PERIKANAN I SEKSI I SEKSI S8KSI - KAPAL PERl KANAN DAN ALAT - - PEMANTAUAN DAN OPERAS! PENANGKAPAN IKAN PROMOSI DAN PEMASARAN ARMADA I SEKSI I - - SEKSI - SEKSI PELABUHAN PERIKANAN I PENGOLAHAN PENANOANAN PELANGOARAN r"""':: - - - -- .L...- - - - - . I I I CABANG ~ ~ DINAS UPTD 14 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA I KEPALA I I SEKRETARIAT r T I SUB BAOIAN SUB BAGIAN I SUB BAOIAN KEPEGAWAIAN DANPERENCANAAN DAN KEUANOAN DAN ASET UMUMPELAPORAN I T I BIDANG BIDANG BIDANGBIDANG TANAMAN PRASARANA DAN SARANA PENYULUHANTANAMAN PANGAN HORTIKULTURA r -- - -4t-- -- -- - - -:L.]- -- - - T -- - -:rr- -- -- -- - - __. I IKELOMPOK SEKSI SEKSlJAFUNG 1-- SEKSI ~ SEKSI I 1- PENOOLAHAN LAHAN DAN "'- KELEMBAGAANSEREALJA BUAH DAN I-IlAS AIR I SEKSI I SEKSI SEKSI1-- SEKSl ..... PUPUK PESTISIDA DAN 1--ANEKA KACANO- "'- SAYUR DAN OBAT KETENAGAAN KACANOAN DAN UMBI I ALAT MESJN I SEKSJ SEKSI I 1.- SEKSI io- SEKSI PASCA PAN EN TANAMAN ~ PASCA PANEN TANAMAN PEMBIAYAAN PERTANIAN METODA DAN JNFORMASI -- PANOAN HORTIKULTURA I I UPTD ~ BAGAN STRUKTUR ORGANJSASI DINAS KEHUTANAN r BJDANG PEMOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN 1- -- - _,_ - - KELOMPOK JAFUlfO I I I - I 15 f KEPALA I I SEKRETARIAT I I I I SUB BAGIAN J SUB BAGIAN SUB BAGIAN KEPEGAWAJ/\N DANPERENCANI\AN DAN KEUANG/\N DAN ASET UMUMPELAPORI\N I I I BmAifO BJDANG PERLINDUlfOAJf DAJf BJDANG DINA USAHA DANKOlfSERVASJ PENGELOLAAN DAERAH PEMBERDAYAANSUMBERDAYA ALAJIII DAN ALJRAN SUNGAJ MASYARAKATEKOSJsrEMRYA - _...J._ _ -T - - _,_ - - - - _, rJ .J. -- -- -- -- -II ~ CABANO ~ UPTD DINAS BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENER.GI DAN SUMBER DAYA MINERAL r r BIDANG PERTAMBANGAN --'-- I BIDANG AIR TANAH KEPALA. --r - · -.-4-r ____ .... I SUB BAOJAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN T BIDANG ENERGI I SEK.RETARJAT T T SUB BAOJAN KEUANOAN DAN ASET l I SUB BAOIAN KEPEOAWAIAN DAN UMUM BIDANG KETENAGALISTRIKAN -1------001 KELOMPOK JAFUNG I -1----- ~------------~--------~I CABANG DINAS UPTD 16 .1. ... 17 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAD AN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ABET DAERAH I KEPALA I I I SBKRETARIAT I I l SUBBAGIAN I I SUB BAOIAN KEUANGAN I I SUB BAOIAN IPERENCANAAN DAN DAN ASET KEPEGAWAIAN DAN UMUM PELAPORAN I I I B IDAKO B IDAKO BJDAKO B IDAKO AKOOARA!f PERBEJID.AHA:RAAK AKUKTAKSI D AR PELAPORA.Jif PEifO ELO LAAK BAJUUIO MILIK DAERAH ,- - - -·+ - - - -..J-1- - - - ---Lt- - - - --I I KICLOMPOK SUBBIDANG SUBBIDANG J.AFUKO - ANGGARAN I - SUBBIDANG ~ SUBBIDANG ~ PERENCANAAN KEBU1UHANPERBENDAHARAAN l AKUNTANSI DAN PELAPORAN l DAN PEMINDAHTANGANAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - ANGGARAN U ~ PERBENDAHARAAN ll - AKUNTANSI DAN PELAPORAN 11 ~ PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN SUBBIDANG - SUBBIDANG - SUBB.IDANG - SUBBIDANG .... PENATAUSAHAAN, ANGGARAN Ill PERBENDAHARAAN lll AKUNTANSI DAN PELAPORAN 111 PENOGUNAAN, DAN PENGHAPUSAN ~ * ... ~

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi pada beberapa Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan pemnJauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Jawa Barat ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesi8. Nomor 5587) sebagaimana tela h diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
7.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVI, se bagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 8 huruf c angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Biro Pengendalian Pembangunan, membawahkan: a) Bagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintahan; 2) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Fisik dan Ekonomi; dan 3) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sosial Budaya. 3 b) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Subbagian Pengelola Informasi. c) Bagian Data dan Pelaporan, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Data dan Pelaporan; 2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan Biro.
3.Ketentuan Pasal 11 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
d.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
e.Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
f.Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan: 1) Seksi Pengelolaan; 2) SeksiPengembangan; dan 3) Seksi Kesejahteraan.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 22 diubah serta di antara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas: a . Kepala Dinas;

b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang E-Govemment, membawahkan: 1) Seksi Tata Kelola; 2) Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan 3) Seksi Layanan Infrastruktur.
d.Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan: 4 1) Seksi Rekayasa Aplikasi; 2) Seksi Integrasi dan Interoperabilitas; dan 3) Seksi Pengelolaan Aplikasi.
e.Bidang Informasi Komunikasi Publik, membawahkan: 1) Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi; 2) Seksi Komunikasi Publik; dan 3) Seksi Kemitraan Komunikasi.
f.Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan: 1) Seksi Persandian; 2) Seksi Keamanan Informasi; dan 3) Seksi Layanan Keamanan Informasi. fa. Bidang Statistik, membawahkan: 1) Seksi Kompilasi Data; 2) Seksi Pengolahan dan Analisis Data; dan 3) Seksi Layanan Data.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 28 huruf c angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Ketersediaan dan Distribusi, membawahkan: 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 2) Seksi Pemasaran dan Distribusi; dan 3) Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan.
d.Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan: 1) Seksi Penganekaragaman Pangan; 2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan 3) Seksi Sumber Daya Manusia.
e.Bidang Produksi Peternakan, membawahkan: 1) Seksi Perbibitan; 2) Seksi Pengembangan Usaha; dan 3) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
f.Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan: 5 1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 6.Ketentuan Pasal 30 huruf c, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Kelautan d . Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan: 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan; 2) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan 3) Seksi Pelabuhan Perikanan.
e.Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan: 1) Seksi Pembudidayaan Ikan; 2) Seksi Promosi dan Pemasaran; dan 3) Seksi Pengolahan.
f.Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan: 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Seksi Pemantauan dan Operasi Armada; dan 3) Seksi Penanganan Pelanggaran;
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

a.Kepala Dinas; b . Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 6
c.Bidang Tanaman Pangan, membawahkan: 1) Seksi Serealia; 2) Seksi Aneka Kacang-kacangan dan Umbi;dan 3) Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan;
d.Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan: 1) Seksi Buah dan Hias; 2) Seksi Sayur dan Obat; dan 3) Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura.
e.Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan: 1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air; 2) Seksi Pupuk Pestisida dan Alat dan Mesin; dan 3) Seksi Pembiayaan Pertanian.
f.Bidang Penyuluhan, membawahkan: 1) Seksi Kelembagaan; 2) Seksi Ketenagaan; dan 3) Seksi Metoda dan lnformasi.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 8.Ketentuan Pasal 33 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa133 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
d.Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
e.Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
f.Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 9.Ketentuan Pasal 34 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum. 7
c.Bidang Pertambangan;
d.Bidang Air Tanah;
e.Bidang Energi;
f.Bidang Ketenagalistrikan; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 10.Ketentuan Pasal 41 huruf d angka 3), huruf e angka 3) , huruf f angka 1), angka 2) , angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

a.Kepala Badan; b . Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Anggaran, membawahkan: 1) Subbidang Anggaran I; 2) Subbidang Anggaran II; dan 3) Subbidang Anggaran III .
d.Bidang Perbendaharaan, membawahkan: 1) Subbidang Perbendaharaan I; 2) Subbidang Perbendaharaan II; dan 3) Subbidang Perbendaharaan III.
e.Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: 1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I; 2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II; dan 3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Ill.
f.Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan: 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemindahtanganan; 2) Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan; dan 3) Subbidang Penatausahaan, Penggunaan, dan Penghapusan.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 11.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 22

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 34

Pasal 41

Pasal 49

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 22

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 34

Pasal 41

Pasal 49

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017