DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016

Nomor: 45
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Perangkat Daerah, Kedudukan dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang GUBERNUR JAWA BARAT PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKATDAERAH PROVINS! JAWA BARAT !SALIN AN!

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11.Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
12.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi J awa Barat.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerin tah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14.Inspektur Daerah Provinsi adalah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat. PERATURANGUBERNUR TENTANGKEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKATDAERAHPROVINSI JAWA BARAT. Menetapkan MEMUTUSKAN :
5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomorl 92); 2

(1)Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi; c.InspektoratDaerah Provinsi;
3. d.Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan;
  3. 3.Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Sumber Daya Air;
  5. 5.Dinas Perumahan danPermukiman;
  6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. 7.Dinas Sosial;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hid up;
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  11. 11.Dinas Perhubungan;
  12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika;
  13. 13.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;
  14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. 15.Dinas Pemuda dan Olahraga;
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 1 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  17. 18.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
  18. 19.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  19. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan;
  20. 21.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  21. 15.Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
  22. 16.Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) atau teknis operasional dan/ a tau teknis penunjang Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
  23. 17.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  24. 18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja· Daerah Provinsi Jawa Barat 3

BAB II

PERANGKAT DAERAH Pasal 2

Pasal 4

(1)Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD Provinsiqjpimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
(1)Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan serta pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif Perangkat Daerah.

22.Dinas Perkebunan;
23.Dinas Kehutanan;
24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
26.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. e.Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2.Badan Kepegawaian Daerah;
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4.Sadan Penelitiandan Pengembangan Daerah;
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6.Badan Pendapatan Daerah; dan
7.Badan Penghubung.

(2)Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX.XVI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri. 4

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

a.Sekretaris Daerah Provinsi;
b.Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:

Pasal 7

(1)Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
(3)Badan Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Guberriur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Pasal 6

(1)Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Dinas Daerah Provinsidipimpin oleh Kepala Dinasyang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris DaerahProvinsi.
(3)Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(1)Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
(2)Inspektorat Daerah Provinsidipimpin oleh Inspektur.
(3)Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(3)Sekretariat DPRD Provinsi mernpunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi. 5

1.Biro Pemerintahan dan Kerjasama, membawahkan: a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. b) Bagian Tata Pemerintahan,membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan; 2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan 3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa. c) Bagian Kerjasama, membawahkan: 1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri; 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
2.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan: a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan: 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah; 2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum. b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahkan: 1) Subbagian Litigasi; 2) Subbagian Non Litigasi; dan 3) Subbagian Hak Asasi Manusia. c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan: 1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; 2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
3.Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan: a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Kesehatan; 2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana; 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa; dan 3) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, membawahkan: 1) Subbagian Pendidikan; 2) Subbagian Kebudayaan; dan 6 2) Subbagian Pengendalian Pembangunan Pemerintahan; dan Daerah, 2) Subbagian Pariwisata; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
2.Biro Pengendalian Pembangunan, membawahkan: a) Bagian Pengendalian Pembangunan membawahkan: 1) Subbagian Pengendalian Pembangunan Fisik dan Ekonomi; Pariwisata,danPerdagangan,c) Bagian Industri, membawahkan: 1) Subbagian Industri dan Perdagangan; 2) Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan 3) Subbagian Kelautan dan Perikanan. b) Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan, membawahkan: 1) Subbagian Lingkungan Hidup; 2) Subbagian Kehutanan; dan 3) Subbagian Perkebunan. danPangan 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga.

c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1. 1.Biro Sarana Perekonomian, Investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan: a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan: 1) Subbagian Bina Marga dan Perhubungan; 2) Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; dan 3) Subbagian Perumahan dan Permukiman. b) Bagian Investasi Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2) Subbagian Investasi Pemerintah Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. c) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi, Usaha Kecil,membawahkan: 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan; 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan;dan 3) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil;
2. 2.Biro Produksi dan Industri, membawahkan: a) Bagian Pertanian, membawahkan: 1) Subbagian Pertanian Tanaman Hortikultura; 7 1) Subbagian Publikasi; 2) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. c) Bagian Keprotokolan, membawahkan: 1) Subbagian Penata Acara Keprotokolan; 2) Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan Dokumentasi, 3) Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya. b) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik dan Ekonomi; 2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan; dan 3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sosial Budaya. c) Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah; 2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
d.Asisten Administrasi, membawahkan:
1. 1.Biro Organisasi, membawahkan: a) Bagian Kelembagaan, membawahkan: 1) Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan; 2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan 3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja. b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan: 1) Subbagian Tata Kerja; 2) Subbagian Standar Kerja; dan 3) Subbagian Pelayanan Publik. c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan: 1) Subbagian Kinerja Organisasi; 2) Subbagian Reformasi Birokrasi;dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
2. 2.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan: a) Bagian Pelayanan Media dan Informasi, membawahkan: 1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga; 2) Subbagian Pelayanan Media; dan 3) Subbagian Pelayanan Informasi. b) Bagian Publikasi, Peliputan, dan membawahkan: 8
a.Sekretaris DPRD Provinsi;
b.Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan: 1) Subbagian Persidangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli; 2) Subbagian Risalah dan Dokumentasi Hukum; dan 3) Subbagian Prociuk Hukum.
c.Bagian Humas dan Protokol, membawahkan: 1) Subbagian Publikasi dan Informasi; 2) Subbagian Aspirasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan 3) Subbagian Protokol dan Urusan Pimpinan.
d.Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaaan; dan 3) SubbagianRumah Tangga.
e.BagianKeuangan, membawahkan: 1) Subbagian Perencaan dan Anggaran; 2) Subbagian Akuntamsi dan Pelaporan; dan 3) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan.
1. 3.Biro Umum, membawahkan: a) Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian, membawahkan: 1) Subbagian Urusan Dalam; 2) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan 3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah. b) Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Keuangan I; 2) Subbagian Administrasi Keuangan II; dan 3) Subbagian Administrasi Keuangan III. c) Bagian Aset Sekretariat Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang, Pengadaan, Penyimpanan, dan Distribusi; 2) Subbagian Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan, dan Pengelolaan Aset; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
2. 4.Staf Ahli.
3. 5.Kelompok Jabatan Fungsional. 9 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Pendidikan Menengah Umum, membawahkan: 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan 3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana.
d.Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahkan: 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan 3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana.
e.Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahkan: 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

Pasal 11

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas:

a.Inspektur;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat;
d.Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
e.Inspektur Pembantu Bidang Adminsitrasi;
f.Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. 3) Subbagian Penatausahaan Keuangan.
f.Tenaga Ahli.
g.Kelompok Jabatan Fungsional. 10 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. 2) Subbagian Keuangan dan Aset. 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan: 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan: 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi; 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
e.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
f.Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan: 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan 3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana.

f.BidangPendidik, Tenaga Kependidikan, dan Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dan Pendidikan Dasar, membawahkan: 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 3) Seksi Bina Pendidik Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dan Pendidikan Dasar.
g.Kelompok Jabatan Fungsional. 11

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Perencanaan Teknik, membawahkan: 1) Seksi Survey Investigasi; 2) Seksi Perencanaan Irigasi; dan 3) Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, terdiri atas:

a.KepalaDinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Teknik Jalan, membawahkan: 1) Seksi Rekayasa Teknik; 2) Seksi Sistem Jaringan dan Leger Jalan; dan 3) Seksi Regulasi dan Kerjasama.
d.Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, membawahkan: 1) Seksi Pemeliharaan; 2) Seksi Pembangunan; dan 3) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.
e.Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan: 1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; 2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruki; dan 3) Seksi Pengawasan, Data dan Informasi.
f.Bidang Penataan Ruang, membawahkan: 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; 2) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
g.Kelompok Jabatan Fungsional. 12 Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Perumahan, membawahkan: 1) Seksi Rumah Umum; 2) Seksi Rumah Khusus dan Swadaya; dan 3) Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
d.Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan: 1) Seksi Penyediaan Air Min um; 2) Seksi Persampahan; dan 3) Seksi Drainase danAir Limbah.
e.Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan: 1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan; 2) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan; dan 3) Seksi Sarana Kawasan Permukiman.
f.Bidang Pertanahan, membawahkan: 1) Seksi Perencanaan Pengadaan Tanah; 2) Seksi Penatagunaan Tanah; dan 3) Seksi Data dan Informasi.
g.Kelompok J abatan Fungsional.

Pasal 15

d.Bidang Bina Konstruksi, membawahkan: 1) Seksi Tata Teknik; 2) Seksi Konstruksi Irigasi; dan 3) Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.
e.Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan: 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai; dan 3) Seksi Pengendalian Daya Rusak Air.
f.Bidang Bina Manfaat, membawahkan: 1) Seksi Penatagunaan; 2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan; dan 3) Seksi Kelembagaan.
g.Kelompok Jabatan Fungsional. 13 Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan: 1) Seksi Perlindungan Sasial Karban Bencana; 2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sasial; dan 3) Seksi Jaminan Sasial Masyarakat.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 15

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 15

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2017