(1)Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Dinas Daerah Provinsidipimpin oleh Kepala Dinasyang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris DaerahProvinsi.
(3)Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Provinsi Pasal 5
(1)Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
(2)Inspektorat Daerah Provinsidipimpin oleh Inspektur.
(3)Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(3)Sekretariat DPRD Provinsi mernpunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
5
1.Biro Pemerintahan dan Kerjasama, membawahkan:
a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. b) Bagian Tata Pemerintahan,membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan; 2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan 3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa. c) Bagian Kerjasama, membawahkan: 1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri; 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
2.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan: 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah; 2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum. b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahkan: 1) Subbagian Litigasi; 2) Subbagian Non Litigasi; dan 3) Subbagian Hak Asasi Manusia. c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan: 1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; 2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
3.Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:
a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Kesehatan; 2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana; 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa; dan 3) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, membawahkan: 1) Subbagian Pendidikan; 2) Subbagian Kebudayaan; dan 6 2) Subbagian Pengendalian Pembangunan Pemerintahan; dan Daerah, 2) Subbagian Pariwisata; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
2.Biro Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
a) Bagian Pengendalian Pembangunan membawahkan: 1) Subbagian Pengendalian Pembangunan Fisik dan Ekonomi; Pariwisata,danPerdagangan,c) Bagian Industri, membawahkan: 1) Subbagian Industri dan Perdagangan; 2) Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan 3) Subbagian Kelautan dan Perikanan. b) Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan, membawahkan: 1) Subbagian Lingkungan Hidup; 2) Subbagian Kehutanan; dan 3) Subbagian Perkebunan. danPangan 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga.
c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1.Biro Sarana Perekonomian, Investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan: 1) Subbagian Bina Marga dan Perhubungan; 2) Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; dan 3) Subbagian Perumahan dan Permukiman. b) Bagian Investasi Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2) Subbagian Investasi Pemerintah Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. c) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi, Usaha Kecil,membawahkan: 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan; 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan;dan 3) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil;
2.Biro Produksi dan Industri, membawahkan:
a) Bagian Pertanian, membawahkan: 1) Subbagian Pertanian Tanaman Hortikultura; 7 1) Subbagian Publikasi; 2) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. c) Bagian Keprotokolan, membawahkan: 1) Subbagian Penata Acara Keprotokolan; 2) Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan Dokumentasi, 3) Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya. b) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik dan Ekonomi; 2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan; dan 3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sosial Budaya. c) Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah; 2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
d.Asisten Administrasi, membawahkan:
1.Biro Organisasi, membawahkan:
a) Bagian Kelembagaan, membawahkan: 1) Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan; 2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan 3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja. b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan: 1) Subbagian Tata Kerja; 2) Subbagian Standar Kerja; dan 3) Subbagian Pelayanan Publik. c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan: 1) Subbagian Kinerja Organisasi; 2) Subbagian Reformasi Birokrasi;dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
2.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
a) Bagian Pelayanan Media dan Informasi, membawahkan: 1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga; 2) Subbagian Pelayanan Media; dan 3) Subbagian Pelayanan Informasi. b) Bagian Publikasi, Peliputan, dan membawahkan: 8 Bagian Kedua Sekretariat DPRD Provinsi Pasal 9 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:
a.Sekretaris DPRD Provinsi;
b.Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan:
1) Subbagian Persidangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli; 2) Subbagian Risalah dan Dokumentasi Hukum; dan 3) Subbagian Prociuk Hukum.
c.Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
1) Subbagian Publikasi dan Informasi; 2) Subbagian Aspirasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan 3) Subbagian Protokol dan Urusan Pimpinan.
d.Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan:
1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaaan; dan 3) SubbagianRumah Tangga.
e.BagianKeuangan, membawahkan:
1) Subbagian Perencaan dan Anggaran; 2) Subbagian Akuntamsi dan Pelaporan; dan 3) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan.
3.Biro Umum, membawahkan:
a) Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian, membawahkan: 1) Subbagian Urusan Dalam; 2) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan 3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah. b) Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Keuangan I; 2) Subbagian Administrasi Keuangan II; dan 3) Subbagian Administrasi Keuangan III. c) Bagian Aset Sekretariat Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang, Pengadaan, Penyimpanan, dan Distribusi; 2) Subbagian Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan, dan Pengelolaan Aset; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
4.Staf Ahli.
5.Kelompok Jabatan Fungsional.
9 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Pendidikan Menengah Umum, membawahkan:
1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan 3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana.
d.Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahkan:
1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan 3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana.
e.Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahkan:
1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; Bagian Keempat Dinas Daerah Provinsi Paragraf 1 Dinas Pendidikan