(1)Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Provinsi Pasal B Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:
a.Sekretaris Daerah Provinsi;
b.Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
1.Biro Pemerintahan dan Kerjasama, membawahkan:
a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan: 1 ) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. b) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan; 2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan 3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa. c) Bagian Kerjasama, membawahkan: 1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri; 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
2.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan: 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah; 2) Subbagian PenJrusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum. 7 b) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan: I)Subbagian Litigasi; 2) Subbagian Non Litigasi; dan 3) Subbagian Hak Asasi Manusia. c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan: 1) Subbagian Dokumentasi dan Penl'r.rluhan Hukum; 2) Subbagian Pasilitasi dan Evaluasi; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
3.Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:
a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Kesehatan; 2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana; 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa; dan 3) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, membawahkan: 1) Subbagian Pendidikan; 2) Subbagian Kebudayaan; dan 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga.
c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1.Biro Perekonomian, membawahkan:
a) Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan: 1) Subbagian Kehutanan dan Perkebunan; 2) Subbagian Energi, Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Air; dan 3) Subbagian Lingkungan Hidup. b) Bagian Ketahanan Pangan dan Pertanian, membawahkan: 1)Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2) Subbagian Ketahanan Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. 8 c) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan: 1)Subbagian Bina Marga, Tata Ruang dan Perhubungan; 2) Subbagian Perumahan dan Permukiman; dan 3) Subbagian Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Koperasi Usaha Kecil;
2.Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, membawahkan:
a) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan; 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan; dan 3) Subbagian Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan. b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; dan 3) Subbagian Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan. c) Bagian Investasi Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Investasi Pemerintahan Daerah; 2) Subbagian Inovasi Pembiayaan; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
3.Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa; 2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa. b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/ Jasa. c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa; 2) Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
d.Asisten Administrasi, membawahkan:
a.Biro Organisasi, membawahkan:
a) Bagian Kelembagaan, membawahkan: 1) Subbagian Kelembagaan Pengeiola Urusan; 2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan 3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja. b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan: 1) Subbagian Tata Kerja; 2) Subbagian Standar Kerja; dan 3) Subbagian Pelayanan Publik. c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan: 1) Subbagian Kinerja Organisasi; 2) Subbagian Reformasi Birokrasi;dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
b.Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan:
a) Bagian Pelayanan Media dan Informasi, membawahkan: 1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga; 2) Subbagian Pelayanan Media; dan 3) Subbagian Pelayanan Informasi. b) Bagian Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi, membawahkan: 1) Subbagian Publikasi; 2) Subbagian Peiiputan dan Dokumentasi; dan 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan. c) Bagian Keprotokolan, membawahkan: 1) Subbagian Penata Acara Keprotokolan; 2) Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan 3) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan. 9 10
c.Biro Umum, membawahkan:
a) Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian, membawahkan: 1) Subbagian Urusan Dalam; 2) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan 3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah. b) Bagian Administrasi Keuangan dan Perencanaan, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; 2) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. c) Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan; 2) Subbagian Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi; dan 3) Subbagian Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah.
e.Staf Ahli.
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Sekretariat DPRD Provinsi