DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, IUPT, SIUP, SIPI, SIKPI, ANDON, BKP, BPKP, Pemeriksaan Fisik Alat Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Singgah, Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan, Perubahan, Perpanjangan dan Penggantian Perizinan, Pengendalian dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERIZINANUSAHA PERIKANANTANGKAPDI PROVINSIJAWA TENGAH 15 'rAHUN 2018 TENTANG NOMOR GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH /
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor.)
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 70);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jawa Tengah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
12.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30j MENj2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57 jPERMEN-KPj2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MENj2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
13.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23jPERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun /J / PERATURANGUBERNUR TENTANGPERIZINANUSAHA PERIKANAN TANGKAPDI PROVINSIJAWA TENGAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: 2013 Nomor 1072);

14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
15.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
16.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1195);
17.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733);
19.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Barcode Kapal Penangkap Ikan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Berkelanjutan Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 57);
20.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
21.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Kepmen-Kp/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
22.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86/Kepmen-Kp/2016 tentang Produktifitas Kapal Perikanan;
23.Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP 58/DJ-PT/2017 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; Menetapkan /J

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

Perizinan Usaha Perikanan Tangkap bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha, dalam pelaksanaan kegiatan usaha perikanan tangkap. dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

33.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor total jumlah retribusi yang tertuang per jenis retribusi yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah
34.Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengn menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (GT), dengan daerah penangkapanikan sesuai SIPI Andon.
35.Surat Izin Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disingkat SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
36.Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh DKP Provinsi asal domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon.
37.Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah bukti pendaftaran kapal perikanan.
38.Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah bukti pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Grosse Tonnage.
39.Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah persetujuan atau rekomendasi atas pengajuan pengadaan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (GT). /1 Pasa19 Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikeeualikan bagi nelayan keeil.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap dan menggunakan modal dalam negeri.
(2)Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.SIUP; dan
2. b.SIPI.
(3)Setiap orang yang melakukan usaha pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI.

Pasal 8

(1)IUPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Persetujuan/Rekomendasi PPKP dari DKP bagi kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (G T);
(2)Bentuk dan format Rekomendasi PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tereantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
1. a.usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan seeara tunggal;
2. b.usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satu-kesatuan armada penangkapan ikan;
3. e.usaha penangkapan ikan bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi untuk melakukan pelatihan atau penelitian/ eksplorasi perikanan; .
(2)Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan seeara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang dilengkapi palka untuk menyimpan hasil tangkapan.
(3)Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.kapal penangkap ikan; dan
2. b.kapal pengangkut ikan.
3. h.BPKPAndon.

BAB IV

IUPT Pasa15 Jenis usaha perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan Pasa16

Pasal 11

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
(2)Gubernur dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Kepala DPMPTSP.
(3)Pemohon wajib membayar retribusi ke Rekening Kas Daerah dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada bendahara penerima sebelum ke DPMPTSP.
(4)Setelah tanda bukti pembayaran STS diterima DPMPTSP, dilakukan proses penerbitan SIUP.
(5)Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak STS diterbitkan pemohon tidak membayar biaya retribusi, permohonan SIUP tidak diproses.
(6)(DPMPTSP menerbitkan SIUP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(7)Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP dikembalikan.
(8)Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Masa berlaku SIUP adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang. BABV SIUP

Pasal 10

Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
c.surat keterangan domisili usaha;
d.surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan;dan 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
e.rencana usaha meliputi ukuran kapal, alat penangkapan ikan dan daerah operasional;
f.rekomendasi dari Kepala DKP. ~J, , BABVI SIPI

Pasal 13

(1)SIPI diberikan untuk usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap kapal penangkapikan.
(3)Setiap kapal yang akan dimohonkan SIPI wajib dilengkapi nama dan tanda selar kapal yang dipahatkan pada lambung kapal.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Resume) Cek Fisik Alat Penangkapan Ikan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(5)Untuk mendapatkan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang darr/atau badan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. b.Fotokopi NPWPpemohon;
3. c.Rencana usaha di bidang penangkapan ikan;
4. d.Fotokopi SIUP (menunjukkan asli);
5. e.Fotokopi Gross Akte (menunjukkan asli/ melegalisir / surat keterangan dari bank);
6. f.Fotokopi Surat Ukur (menunjukkan asli);
7. g.Fotokopi Pas (menunjukkan asli);
8. h.Fotokopi Surat Kelaikan (menunjukkan asli); i.Fotokopi Buku Kapal Perikanan (warnayrnenunjukkan asli); j.Resume Cek Fisik Alat Penangkapan Ikan;
9. k.Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS)bukti pembayaran retribusi SIPI 1.Keterangan penandaan.
(6)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh petugas DPMPTSP.
(7)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 10 hari kerja.
(8)Dalam hal permohonan SIPI ditolak, Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan paling lama 3 hari kerja.
(9)Bentuk dan format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABVI SIKPI

Pasal 15

(1)SIKPIdiberikan untuk usaha pengangkutan ikan.
(2)Setiap kapal yang akan dimohonkan SIKPIwajib dilengkapi nama dan tanda selar kapal yang dipahatkan pada lambung kapal.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Resume).
(4)Untuk mendapatkan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan dan/ atau badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala DPMPTSPdengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Surat permohonan perizinan;
2. b.Surat Perjanjian Kerjasama/MoU dengan Kapal Penangkap Ikan dengan melampirkan SIUP dan SIPI;
3. c.Pakta Integritas
4. d.Fotokopi SIUP (menunjukkan asli);
5. e.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
6. f.Fotokopi NPWP pemohon;
7. g.Fotokopi Gross Akte (menunjukkan asli/ melegalisir / surat keterangan dari bank);
8. h.Fotokopi Surat Ukur (menunjukkan asli);
  1. 1.Fotokopi Pas (menunjukkan asli); J. Fotokopi Surat Kelaikan (menunjukkan asli);
9. k.Fotokopi Buku Kapal Perikanan (wama/rnenunjukkan asli);
  1. 1.Resume Cek Fisik Kapal Pengangkut Ikan;
10. m.Keterangan penandaan;
11. n.Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS)bukti pembayaran retribusi SIPI
12. o.Memiliki CCTVdi atas kapal (untuk memantau kegiatan di atas kapal )
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh petugas DPMPTSP.
(6)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
(7)Dalam hal permohonan izin usaha kapal pengangkutan ikan ditolak, Gubernur Cq. Kepala DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 14

Masa berlaku SIPI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan setiap tahun dilakukan daftar ulang. /J

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (13)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (13)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016