DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2018

Nomor: 53
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Petunjuk Pelaksanaan Bansos Rastra, Petunjuk Pelaksanaan BPNT, Pengelolaan Pengaduan Bansos Pangan, Organisasi, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan bagi masyarakat miskin harus tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah berorientasi pada pengurangan be ban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat, peningkatan ketahanan pangan, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9086/ SJ ten tang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, maka Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 53 'rA..l1JJn 2018 TENTANG BANTUANSOSIAL PANGANPROVINSI JAWA TENGAH Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.KabupatenjKota adalah KabupatenjKota di Provinsi Jawa Tengah, dan dalam konteks Peraturan ini KabupatenjKota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahanj desa, kawasan tertentu, rumah tangga, dan keluarga.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Bantuan Sosial Pangan adalah Bantuan sosial terkait pangan yang terdiri dari Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN SOSIAL PANGANPROVINSIJAWA TENGAH

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

9.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 10 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); f

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN Pasal 2

Pasal 11

Penyaluran Bansos Rastra ke Titik Distribusi (TO)yaitu:

(1)Kementerian Sosial menugaskan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan dan meyalurkan Bansos Rastra sampai ke Titik Distribusi (TO)
(2)PPK di Kementerian Sosial dan Perum BULOG menandatangani kontrak pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra.

Pasal 8

Mekanisme Perubahan KPM Bansos Rastra adalah:

a.Perubahan Zpembaharuan DPM Bansos Rastra dilakukan melalui Musdea/ Muskel pada tahun berjalan zpada tahun pelaksanaan Program Bansos Rastra.
b.Melalui Musdesj Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/ dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM;
c.Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti adalah keluarga dari DT-PPFM yang dianggap layak berdasarkan hasil musdes / muskel;
d.Apabila terdapat kondisi dimana tidak ada lagi KPM pengganti di desa/ kelurahan tersebut yang diambil dari OT-PPFM, maka kuota kosong yang tersisa tersebut dapat dialihkan ke desa zkelurahan lain melalui Musyawarah Kecamatan;
e.Jika Musdes z Muskel mengidentifikasi bahwa terdapat keluarga yang berhak menerima Bansos Rastra namun belum terdapat dalam OT-PPFM, maka keluarga tersebut dapat melakukan pendaftaran aktif untuk diproses masuk ke dalam DT-PPFM melalui SIKS-NG atau sistem aplikasi lain yang terhubung dengan SIKS-NG;
f.Daftar akhir KPM Bansos Rastra termasuk perubahannya yang sudah melalui Musdes / Muskel dan Zatau Muscam dituangkan ke dalam DPM-l Bansos Rastra.
g.Setelah DPM-l diterbitkan di tingkat desa zkelurahan sebagai hasil Musdes Zmuskel dan z atau Muscam, penyaluran Bansos Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.

(1)Bansos Rastra diberikan dalam bentuk beras dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang telah diterapkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kuantitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10 (sepuluh) kg dengan kualitas beras medium.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran Bansos Rastra diawali dengan Penetapan Pagu oleh Kementerian Sosial untuk disampaikan ke Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya ke provinsi dan kabupaten/kota hingga penyaluran Bansos Rastra ke KPM. f

(14)Serah terima Bansos Rastra an tara Satker Bansos Rastra Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. BAST dibuat rangkap 2 (dua) untuk disimpan masing-masing pihak.
(15)Dalam hal kuantitas danjatau kualitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam dokumen BAST, maka Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus memenuhi kekurangan kuantitas Bansos Rastra danjatau menggantinya dengan kualitas yang sesuai. Semua biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG. Aturan 2x24 jam tersebut dikecualikan bagi wilayah yang tidak dapat menyalurkan Bansos Rastra secara rutin setiap bulan (merujuk butir 13). Pemenuhan kuantitas dan kualitas Bansos Rastra oleh Perum BULOG bagi wilayah yang dikecualikan tersebut harus dilakukan pada saat penyaluran Bansos Rastra berikutnya. Perum BULOG tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan Bansos Rastra yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh Pelaksana Distribusi setelah BAST ditandatangani.
(3)Atas dasar penugasan dan kontrak tersebut, Perum BULOG bertanggung jawab menyalurkan Bansos Rastra sampai ke Titik Distribusi (TD).
(4)Setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum BULOG untuk penyaluran Bansos Rastra ke TD.
(5)Berdasarkan perintah penyaluran dari Kementerian Sosial, Perum BULOG menerbitkan SPPBjDO Bansos Rastra. Pad a umumnya persiapan penyaluran Bansos Rastra paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
(6)Sesuai dengan SPPBjDO, maka Perum BULOG melalui Satker Bansos Rastra menyalurkan Bansos Rastra sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggan tian beras.
(7)Bansos Rastra disalurkan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dan tertulis sesuai ketentuan Kementerian Sosial.
(8)Perum BULOG berkoordinasi dengan pemerintah kabupatenjkota mengenai penyaluran Bansos Rastra di wilayah kabupatenjKota tersebut.
(9)Atas koordinasi tersebut, pemerintah KabupatenjKota (Tikor Bansos Pangan) membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban untuk penyaluran Bansos Rastra kepada KPM (merujuk pada format Surat Pernyataan Pemda yang terdapat pada Lampiran) dan diserahkan kepada Perum BULOG.
(10)Pemerintah KabupatenjKota (Tikor Bansos Pangan) bersama Perum BULOG menyusun kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan lokasi penyaluran Bansos Rastra dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) melalui Tikor Bansos Pangan KabupatenjKota dengan tembusan kepada Tikor Bansos Pangan Provinsi (c.q. Dinas Sosial).
(11)Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dapat dilakukan pengecekan kualitas oleh Tikor Bansos Pangan di Gudang Perum BULOG, yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tikor Bansos Pangan KabupatenjKotajKecamatanjPelaksana Distribusi serta Perum BULOG.
(12)Berita Acara dimaksud dilaporkan kepada Tikor Bansos Pangan Kabupatenj Kota (c.q. Dinas Sosial).
(13)Pelaksana Distribusi harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD. f
(16)Pada prinsipnya periode penyaluran Bansos Rastra dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran Bansos Rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan karena kebijakan daerah dan/ at au kendala an tara lain kondisi geografis, iklirrr/cuaca, hambatan transportasi, maka Tikor Bansos Pangan Kabupaterr/Kota mengajukan usulan perubahan waktu penyaluran Bansos Rastra kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) dengan tembusan kepada Tikor Bansos Pangan Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.
(17)Setelah penyaluran ke seluruh TD di Kabupaten /Kota, Perum BULOG bersama Pemerintah Kabupaten /Kota (Tikor Bansos Pangan) membuat Rekapitulasi BAST Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra (Model MBA-I) pada setiap periode penyaluran. Dokumen MBA-l dibuat rangkap 2 (dua) untuk disimpan oleh masing-rnasing pihak.
(18)Dokumen BAST, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pemda, dan MBA-l digunakan oleh Perum BULOG sebagai dasar penagihan untuk pencairan dana Bansos Rastra kepada Kementerian Sosial.
(19)Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten zkota.
(20)Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Bansos Rastra dalam jumlah 10 (sepuluh) kg setiap bulan.
(21)KPM menerima Bansos Rastra dari Pelaksana Distribusi di TD tanpa dikenakan biaya apapun.
(22)TB ditetapkan di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan penanda tempat/Iokasi penyaluran Bansos Rastra.
(23)Untuk KPM berkebutuhan khusus (KPM lansia atau penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi di tingkat desa Zkeluraharr/ pemerintahan setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.
(24)Pada saat penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, Pelaksana Distribusi menyediakan formulir DPM-2 untuk ditandatangani oleh KPM yang menerima Bansos Rastra tersebut. Dokumen DPM-2 menjadi bukti realisasi penyaluran Bansos Rastra kepada KPM.
(25)Dokumen DPM-2 untuk setiap periode penyaluran Bansos Rastra dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) dengan tembusan Tikor Bansos Pangan Kecamatan. Dinas Sosial Kabupaterr/Kota selanjutnya menyampaikan dokumen DPM-2 versi elektronik (softcopy) setiap periode penyaluran kepada Kementerian Sosial paling lambat setiap akhir bulan berjalan. Hardcopy DPM-2 disimpan oleh Dinas Sosial Kabupaten /Kota.
(26)Kementerian Sosial memberikan himbauan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota yang terlambat menyampaikan dokumen softcopy DPM-2.
(27)Dokumen DPM-l dan DPM-2 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaarr/ audit atas pelaksanaan Bansos Rastra.
(28)Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra 2 (dua) bulan atau lebih tidak tersalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM-l, maka Pelaksana Distribusi melaporkan jumlah Bansos Rastra yang tidak tersalurkan kepada j J

Pasal 16

Apabila ada penerima PBI-JKN merasa berhak memperoleh BPNT, maka dapat melapor mengikuti proses SIKS-NG atau melalui sistem pengaduan resmi lainnya.

Pasal 15

Terkait kepesertaan dalam Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak semua peserta PBI-JKN akan mendapatkan bantuan pangan karena sasaran program bansos pangan lebih kecil dari sasaranPBI- JKN.

Pasal 14

Terkait kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); apabila ada penerima KKS tidak terdapat dalam DPM dan merasa berhak memperoleh BPNT, maka dapat melapor mengikuti proses SIKS-NG atau melalui sistem pengaduan resmi lainnya.

Pasal 12

(1)Pagu penerima BPNT Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan jumlah KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan Kernen terian / Lembaga.
(2)Pemerintah Provinsi dan Kabupaterr/Kota dapat menganggarkan pada APBD belanja bantuan sosial untuk menambah Pagu Penerima BPNT bagi keluarga miskin dan tidak termasuk dalam Daftar KPM sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 13

(1)Penerima Manfaat BPNT adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
(2)Sumber data KPM Bansos BPNT adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFK yang merupakan hasil Pemutakiran Basis Data Terpadu (PBDT) di Tahun 2015. BABV PETUNJUK PELAKSANAANBPNT Tikor Bansos Pangan Kabupaterr/Kota (c.q. Dinas Sosial). Apabila memerlukan penggantian KPM, Tikor Bansos Pangan Kabupaterr/Kota mengajukan usulan KPM melalui SIKS-NG untuk menerima Bansos Rastra yang tidak tersalurkan tersebut dengan persetujuan Kementerian Sosial sesuai dengan aturan penggantian KPM.
(29)Pemerintah Kabupaterr/Kota bertanggung jawab untuk menyalurkan seluruh alokasi Bansos Rastra sesuai dengan Pagu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk setiap periode penyaluran.

Pasal 19

(1)Setiap KPM akan memperoleh manfaat sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan berupa Kartu Keluarga Sejahtera.
(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras danj atau telur sesuai kebutuhan E-Warong.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 19

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 19

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015