Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
peraturan ini mengenai penetapan pedoman umum bantuan keuangan desa dari pemerintah daerah provinsi Jatim.
peraturan ini mengenai penetapan pedoman umum bantuan keuangan desa dari pemerintah daerah provinsi Jatim.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan perdesaan di Jawa Timur.
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa, Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa serta pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Pebruari 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 10 Pebruari 2016 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 8, SERI E. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 8 TAHUN 2016 TANGGAL : 10 PEBRUARI 2016 TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. A. LATAR BELAKANG Sebagai implementasi dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan visi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk rakyat dan misi salah satunya pro poor melalui pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan dalam pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan berupa Bantuan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan roda pemerintahan desa baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrakstruktur desa untuk percepatan pembangunan perdesaan di Jawa Timur. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. B. MAKSUD DAN TUJUAN Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrakstruktur perdesaan. Tujuan Bantuan Keuangan Desa adalah untuk :
C. RUANG LINGKUP C. RUANG LINGKUP Bantuan Keuangan Desa diberikan pada desa-desa secara bertahap di wilayah Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan lingkup kegiatan, meliputi :
D. KRITERIA BANTUAN KEUANGAN DESA
E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Desa adalah :
F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DESA Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa disampaikan setelah pemohon menerima bantuan keuangan desa selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh penerima bantuan yang meliputi laporan managerial, mencakup :
G. PAJAK G. PAJAK BANTUAN KEUANGAN DESA.
Penerima Imbalan Besarnya Pemotongan PPh 21 Memiliki NPWP Tidak Memiliki NPWP PNS Gol. IV ke atas 15 % 20 % PNS Gol. III 5 % 20 % PNS Gol. II 0 % 0 % Non PNS 5 % 6 % Tenaga Kerja / Tukang Batasan > Rp. 150.000,- 5 % 6 % Pemotongan PPh 21 dilakukan pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21, selanjutnya PPh 21 disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan Pph Pasal 21 yang telah disetor tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kantor Palayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai Bendahara Desa terdaftar.
Nilai Pembayaran Besarnya Pemungutan PPh Pasal 22 Sampai dengan Rp. 2 Juta Tidak Dipungut Lebih dari Rp. 2 Juta 1,5 % Harga Barang PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengawasan kegiatan pembangunan fisik dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota. I. PENUTUP Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana bantuan kepada Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen