DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Komite Sekolah yang berkedudukan pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Komite Sekolah sebagaimana dimaksud berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Komite Sekolah dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara: a. sukarela; b. gotong royong; c. demokratis; d. mandiri; e. profesional; dan f. akuntabel. Komite Sekolah yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mewujudkan akuntabilitas tata kelola sekolah, diperlukan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Komite Sekolah;
c.bahwa untuk menjabarkan kembali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, perlu dibuat pedoman yang baku dan pasti terhadap pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Sekolah pada sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang dapat menjadi acuan dan mengikat bagi semua pemangku kepentingan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Jawa Timur.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi.
5.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, pakar Pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
7.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
8.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
9.Sekolah adalah SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri yang diselenggarakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
10.Pendidikan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
10.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Komite Sekolah yang berkedudukan pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

(1)Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
(2)Komite Sekolah dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
1. a.sukarela;
2. b.gotong royong;
3. c.demokratis;
4. d.mandiri;
5. e.profesional; dan
6. f.akuntabel.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Komite Sekolah mempunyai tugas:
1. a.memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  1. 1.kebijakan dan program Sekolah;
  2. 2.Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
  3. 3.kriteria . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
  4. 3.kriteria kinerja Sekolah;
  5. 4.kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
  6. 5.kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain.
2. b.menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. c.mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
(2)Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, profesionalitas, dan tanggung jawab manajemen Sekolah serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Komite Sekolah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan, Dinas Pendidikan melalui cabang Dinas Pendidikan di wilayahnya dan pemangku kepentingan lainnya.
(2)Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

BAB III

KEANGGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

(1)Komite Sekolah beranggotakan unsur:
1. a.orang tua/wali dari Peserta Didik yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
2. b.tokoh . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. b.tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), dengan kriteria:
  1. 1.memiliki pekerjaan tetap dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
  2. 2.anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
4. c.pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), dengan kriteria:
  1. 1.pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  2. 2.orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
5. d.persentase anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Sekolah masing-masing.
(2)Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(3)Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
2. b.penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
3. c.pemerintah desa;
4. d.forum koordinasi pimpinan kecamatan;
5. e.forum koordinasi pimpinan daerah;
6. f.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
7. g.pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 7

(1)Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali Peserta Didik.
(2)Masa . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(2)Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan selanjutnya.
(3)Anggota Komite Sekolah yang terpilih dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Komite Sekolah berakhir dalam hal:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.meninggal dunia;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
4. d.dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Selain dikarenakan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Komite Sekolah dapat diberhentikan karena anaknya sudah tidak terdaftar lagi sebagai Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan dalam hal keanggotaan Komite Sekolah tersebut masih diperlukan oleh Sekolah dan atas kesediaan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Kepengurusan Komite Sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
(2)Susunan kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.bendahara.
(3)Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a diutamakan berasal dari unsur orang tua/wali Peserta Didik yang masih aktif.
(4)Pengurus . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(4)Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Pasal 10

(1)Pengurus Komite Sekolah yang telah terpilih dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
(2)Sebelum ditetapkan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komite Sekolah yang terpilih sebagai pengurus Komite Sekolah menandatangani pakta integritas.
(3)Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas melalui cabang Dinas di wilayahnya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024