DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Prinsip kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; penyelenggaraan rehabilitasi; manajemen penyelenggara;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yaitu:

a.membangun partisipasi;
b.mengedepankan koordinasi;
c.melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
d.menjaga kesinambungan;
e.melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
f.membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
g.meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
h.mengarusutamakan keadilan, kesetaraan gender, kelompok rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, perempuan, anak dan lanjut usia. Bagian

Pasal 3

(1)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.
(2)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.
(3)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat, lembaga non pemerintah dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
(4)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan daerah, dan tata ruang daerah.
(5)Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal.

Pasal 4

(1)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu:
1. a.meningkatkan koordinasi;
2. b.menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
3. c.membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
(2)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui: a.penguatan
1. a.penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. b.peningkatan peran aktif perangkat daerah; dan
3. c.penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah.
(3)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh:
1. a.Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.lembaga non pemerintah dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.
(4)Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
1. a.mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah;
2. b.mengintegrasikan dengan rencana tata ruang daerah;
3. c.membagi peran dan tanggungjawab sesuai kewenangan dan tugas fungsi masing-masing;
4. d.melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, masyarakat, dan dunia usaha;
5. e.berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
6. f.berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

a.perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
b.perbaikan prasarana dan sarana umum;
c.pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d.pemulihan psikologis sosial;
e.pelayanan kesehatan;
f.rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g.pemulihan sosial ekonomi budaya;
h.pemulihan keamanan dan ketertiban;
i.pemulihan fungsi pemerintahan;
j.pemulihan pelayanan publik; dan
k.perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 6

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

a.pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana yang meliputi perumahan permukiman, infrastruktur;
b.pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c.pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e.peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
f.peningkatan fungsi pelayanan publik;
g.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
h.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. Bagian

Pasal 7

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

a.Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna); dan
b.proses penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 8

(1)Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
1. a.pengkajian dan penilaian akibat bencana;
2. b.analisis dampak bencana;
3. c.perkiraan kebutuhan pascabencana; dan
4. d.rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
(2)Pengkajian dan penilaian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
(3)Analisis dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
(4)Perkiraan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, stimulan, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 9

(1)Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
(2)Dalam
(2)Dalam pelaksanaan Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Jitupasna.
(3)Tim jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 10

Proses penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meliputi:

a.penyusunan rencana;
b.proposal kegiatan;
c.pelaksanaan;
d.pemantauan dan pelaporan; dan
e.sumber pendanaan

Pasal 11

(1)Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui tahap:
1. a.persiapan;
2. b.penyusunan rancangan;
3. c.penyajian rancangan;
4. d.konsultasi atau konsolidasi;
5. e.finalisasi; dan
6. f.penetapan.
(2)Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
2. b.sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi; c.sektor
3. c.sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
4. d.sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
5. e.lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.

Pasal 12

(1)Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai pada saat tanggap darurat.
(2)Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang memuat:
1. a.kondisi wilayah dan kejadian bencana;
2. b.Jitupasna;
3. c.prinsip, kebijakan dan strategi; dan
4. d.penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025