DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah; 2. Daerah adalah Kabupaten Paser; 3. Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (Satu) tahun; Pasal 3 Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 adalah sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu BAB III : Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah BAB VI : Penutup Pasal 6 (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014. (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Provinsi Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
13.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 3); Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2.Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu BAB III : Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah BAB VI : Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah;
2.Daerah adalah Kabupaten Paser;
3.Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
4.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (Satu) tahun;
5.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
6.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
7.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
8.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan pembangunan Kabupaten Paser untuk Tahun 2014 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014.

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu BAB III : Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah BAB VI : Penutup

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 beserta matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam merencanakan dan melakukan pembangunan Tahun 2014.

Pasal 6

(1)Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014.
(2)Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 24 Juli 2014 BUPATI PASER, H.M.RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, H. HELMY LATHYF BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 26

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam merencanakan dan melakukan pembangunan Tahun 2014.

Pasal 6

(1)Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014.
(2)Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2014.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013