DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2024

Nomor: 34
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Lisensi Arsitek; 3. Tata Cara Penerbitan Lisensi; 4. Kewajiban dan Hak Pemilik Lisensi Arsitek; 5. Arsitek Asing; 6. Sanksi Administrasi; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pembiyaan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengatur bahwa setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki lisensi;
c.bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan Lisensi Arsitek;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121 Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111 Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman http://kaltimprov.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi yang selanjutnya disebut IAI Provinsi adalah organisasi profesi arsitek di Kalimantan Timur.
6.Dewan adalah Dewan Arsitek Indonesia.
7.Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
8.Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
9.Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
10.Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
11.Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk Praktik Arsitek.
12.Lisensi Arsitek adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain.
13.Elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut E-PTSP adalah aplikasi perizinan daring yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
14.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
15.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
1. a.pedoman bagi Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.acuan bagi pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.sebagai pengendali/ alat kontrol bagi para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota;
2. b.untuk tertib standar kinerja Arsitek dan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah; dan
3. c.untuk penguatan dan kemajuan kebudayaan Daerah.

BAB II

LISENSI ARSITEK

Pasal 3

(1)Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah harus memiliki Lisensi Arsitek yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan.
(2)Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
(3)Lisensi Arsitek diberikan kepada Arsitek yang menguasai ketentuan tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Daerah.
(4)Lisensi Arsitek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di Daerah.
(5)Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi Arsitek, Arsitek harus bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi Arsitek.

Pasal 4

(1)Permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
(2)Permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek paling larnbat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(4)Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan menerbitkan Lisensi Arsitek paling lambat 2 (dua) hari kerja.
(5)Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
(6)Pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi catatan kekurangan kelengkapan persyaratan.

Pasal 5

(1)Permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek diajukan melalui E-PTSP.
(2)Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi Arsitek terdiri atas:
1. a.surat permohonan penerbitan Lisensi Arsitek;
2. b.kartu tanda penduduk;
3. c.nomor pokok wajib pajak perorangan;
4. d.STRA yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;
5. e.rekomendasi dari IAI Provinsi; dan
6. f.surat pernyataan kesediaan mengikuti rangkaian kegiatan penerbitan Lisensi Arsitek bermaterai cukup. Persyaratan permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek terdiri atas:
7. a.sertifikat Lisensi Arsitek sebelumnya;
8. b.surat permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek;
9. c.kartu tanda penduduk;
10. d.nomor pokok wajib pajak perorangan;
11. e.STRA yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;
12. f.rekomendasi dari IAI Provinsi; dan
13. g.surat pernyataan kesediaan melalui rangkaian kegiatan penerbitan Lisensi Arsitek bermaterai cukup.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf f didapatkan setelah dinyatakan lulus ujian pemahaman materi terkait kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di wilayah Daerah.
(5)Permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
(3)
(6)Dalam hal pemilik Lisensi Arsitek tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi Arsitek harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi Arsitek baru.

Pasal 6

Format surat permohonan penerbitan Lisensi Arsitek, surat permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek, surat rekomendasi dari IAI Provinsi, sertfikat Lisensi Arsitek, dan surat rekomendasi teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN LISENSI

Pasal 7

Lisensi Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Provinsi mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan melalui mekanisme Aplikasi Perizinan daring.

Pasal 8

Masa Berlaku Lisensi Arsitek menyesuaikan dengan masa berlakunya STRA.

Pasal 9

(1)Permohonan penerbitan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk permohonan penerbitan lisensi baru dan perpanjangan, meliputi :
1. a.surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. b.Kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
3. c.Kartu Tanda Penduduk; dan
4. d.Pakta integritas bermaterai Rp10.000,00( sepuluh ribu rupiah) .
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.untuk permohonan penerbitan Lisensi Arsitek baru, terdiri dari:
  1. 1.STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan,
  2. 2.rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung; dan
  3. 3.rekomendasi dasi Asosiasi Profesi.
2. b.Untuk permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi Arsitek, terdiri dari :
  1. 1.STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
  2. 2.rekomendasi dari Asosiasi Profesi,
  3. 3.rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan; dan
  4. 4.Lisensi sebelumnya.
(4)Permohonan Penerbitan perpanjangan Lisensi Arsitek dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
(5)Dalam hal pemilik Lisensi Arsitek tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.
(6)Format surat permohonan dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi dari Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Mekanisme penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a.pemohon mengajukan permohonan Lisensi secara daring kepada Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
b.Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
c.dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja;
d.dalam hal persyaratan administrasi dan teknik dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; dan
e.pengembalian berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi catatan kelengkapan persyaratan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021