DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah Ketentuan Lampiran IV diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat

(3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, . bahwa sehubungan dengan adanya beberapab. perubahan mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988), Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962), 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266), 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. -- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5209), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nmor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),

20.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 21. 22. 23. 24. 25. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan Khusus sebelum disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota dan di validasi oleh TAPD Provinsi.
(2)Bantuan Keuangan Umum disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota dan diasistensi oleh TAPD Provinsi.
(3)Mekanisme Klarifikasi meliputi:
1. a.Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bantuan Keuangan Khusus yang sudah diverifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk divalidasi oleh TAPD Provinsi,
(4)
1. b.Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bantuan Keuangan Umum yang sudah diverifikasi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk diasistensi oleh TAPD Provinsi,
2. c.Untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB),
3. d.Untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun sebelumnya: dan
4. e.Hasil klarifikasi RKA SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD di Kabupaten/Kota. Hasil Klarifikasi Bantuan Keuangan Umum Untuk Kegiatan Fisik yang telah dituangkan kedalam DPA SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 5 ayat 3 huruf (c) harus dilakukan Monitoring oleh tim Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan lokasi, Alamat, Usulan SKPD agar tidak terjadi masalah terhadap lahan yang akan dikerjakan sebelum penyaluran Tahap I dilakukan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyaluran dana belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a.Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penyaluran dana Bantuan Keuangan dengan membuat surat permohonan. Untuk penyaluran dana tahap pertama setinggi- tingginya sebesar 2576 (dua puluh lima persen) dari nila Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disampaikan dan dilengkapi dengan copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan untuk penerima Bantuan Keuangan Umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus diberikan melalui RKUD Provinsi Kalimantan Utara ke RKUD Kabupaten/Kota setiap triwulan. b. . Untuk usulan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan d. Khusus setiap triwulan, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Gubernur melalui SKPD teknis. . Setelah usulan diterima oleh SKPD teknis untuke. dilakukan verifikasi dan selanjutnya Kepala SKPD teknis menerbitkan rekomendasi usulan permohonan bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini. Setelah ditransfer ke RKUD Kabupaten/Kota, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus disalurkan kepada penerima bantuan keuangan khusus. . Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan SP2D dalam bentuk fotocopy setelah melakukan penyaluran Penerima Bantuan Keuangan Khusus (sesuai Lampiran V). . Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada Penerima pada triwulan sebelumnya, tidak akan disalurkan untuk triwulan berikutnya. Penilaian terhadap penyaluran Dana Bantuan Keuangan Berbasis Ekologis dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari OPD terkait, yang diserahkan kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk dilakukan verifikasi dan perhitungan dana untuk penyaluran anggaran. Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dengan penjelasan sebagai berikut:
1. 1.Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus dipergunakan untuk: a) Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Pendidik, b) Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Kependidikan, c) Tambahan Penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan, d) Tambahan Penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD, e) Dana Bosda, dan f) Bantuan Keuangan berbasis ekologis.
2. 2.Bantuan Keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f) adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan: a) Pencegahan kebakaran lahan pada areal penggunaan lain (APL), b) Perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), c) Pengelolaan persampahan, d) Perlindungan sumber air, dan e) Pencegahan pencemaran udara. h. 1.
3. 3.Penetapan kriteria Penerima Bantuan Keuangan Khusus akan diatur kembali melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
4. 4.Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, indikator dan perhitungan indeks bantuan keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f) diatur melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
5. 5.Selain Penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Belanja Bantuan Keuangan Umum. . Untuk penilaian dan penyaluran bantuan keuangan k. berbasis ekologis dilakukan dengan memperhatikan Juknis pada Lampiran VI (Bantuan Keuangan Berbasis Ekologis). Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap kedua disalurkan sebesar 40”6 (empat puluh persen) setelah realisasi keuangan pada Penyaluran Tahap Pertama mencapai 806 (delapan puluh persen): dan 1 . Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umumm. tahap ketiga disalurkan sebesar 3596 (tiga puluh lima persen) setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 9076 (Sembilan puluh persen). . Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.

Pasal 7

Yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf j butir L.a), penerima Tambahan Penghasilan Tenaga Pendidik adalah:

a.Guru PAUD:
b.Guru TK/RA/BA,
c.Guru SD/MI, dan
d.Guru SMP/MTs. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf j butir 1.b), penerima Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan adalah:
a.Kepala Sekolah (PAUD/TK/SD/MI/SMP/MTs), Pengawas (SD/SMP), Penilik (TK/PAUD), Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Perikanan. b. d. e.
1. 4.Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 20 ix.-cs 020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE D1 De. H-SURIANSYAH.MAP sEKAETARIS DAERAH : ! | i s i -
2. 4.Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 1-rs. 0209 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE DrsM.LANUPON H2. MSI ASLTEN APMINITOASI Lek | TAMPAN JAUHARI ,S-H—— Dik. KEPALA BIRO HuruM IPENNY MAMANT EMM PIK. KEPALA BPKAD | "
3. 4.Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 iyes 527 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 20 Haxes 122) SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, - ““SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR £ LL Ds. H-ZANUPAN HILMSI ASISTEN ADMINISEAS ana UMUM 2 NN JAUHARI, s- H Pit. Kepala Biro Hua.H DENNY HMLIMTO, S.EMM PIL. IKGPALA Gpkap |
4. 4.Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal “1 1... “0 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 : »ev 220 SEKRETARIS DAERAH PROVINS IMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR :3 LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (FORM F-4) KOP SURAT CONTOH FORM 4 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN X TAHAP I Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten X menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015 Tahap I Kabupaten X sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Propinsi Tahap I : 2,000,000,000 Tahap II : Total : 2,000,000,000Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah Tahap Ini : 400,000,000 Komulatif s.d Tahap Ini : 400,000,000 Persentase Komulatif 5.00 YaSisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah : 7,600,000,000Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 : 95.00 90 Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) Sisa PaguPagu Komulatif s.d Saat No Bidang Tahap Sebelumnya Tahap Ini Yo mu Ini1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sg 1 BOSDA Dikmen 3,068, 500,000 400,000,000 5.00 400,000,000 5.00 Ban SO. O00 2 Tambahan Penghasilan Guru 3,890,000,000 0.00 - - Maan 3 TUTOR PAUD 1,041,500,000 0.00 - - 1,041,500, Jumlah 8,000,000,000 400,000,000 5.00 400,000,000 5.00 7,600,000,000 Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,disimpan sesuai dengan ketentuan yangberlaku untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . Pe 8 y Ditetapkan di Tanjung Selor , 185 April 2020 BUPATI Xpada tanggal ?- ar. "020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 000 LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (FORM F-4) KOP SURAT CONTOH FORM 4 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN X TAHAP I Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten X menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015 Tahap I Kabupaten X sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Propinsi Tahap 1 : 2,000,000,000 Tahap II : Total : 2,000,000,000 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah Tahap Ini : 400,000,000 Komulatif s.d Tahap Ini : 400,000,000 Persentase Komulatif 5.00 So Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah : 7,600,000,000 Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 : 95.00 Yo Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) . Sisa Pagu No Bidang Pagu Tahap Sebelumnya Tahap Ini Yo Komulatif » d Saat Yo 1 2 3 4 5s 6 7 8 9 1 BOSDA Dikmen 3,068, 500,000 400,000,000 5.00 400,000,000 5.00 2,668, 500,000 2 Tambahan Penghasilan Guru 3,890,000,000 0.00 - - 3,890,000,0003 TUTOR PAUD 1,041, 500,000 0.00 - - 1,041, 500,000 Jumlah 8,000,000,000 400,000,000 5.00 400,000,000 5.00 7,600,000,000 Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. , Ditetapkan di Tanjung Selor ,18 April 2020 0 — pada tanggal 2D 1. ker Set BUPATI X |GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 1 Or. HSURIANSyAH, MAP sekretaris DAERAH LM AsiTeN APMWISIRSI- Des: R- 2AINGPAN H 1 Asisten IRIANTO LAMBRIE MPN JAUKARI, S-H. Pit. Kepalk Bito Hukum | DENNY HAMANTO, SEM. Plt. KEPALA BPKAD 1 LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS RM F-4 KOP SURAT CONTOH FORM 4 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN X TAHAP I Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten X menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015 Tahap I Kabupaten X sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Propinsi Tahap I : 2,000,000,000 Tahap II : Total : 2,000,000,000 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah Tahap Ini : 400,000,000 Komulatif s.d Tahap Ini : 400,000,000 Persentase Komulatif 5.00 Yo Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah : 7,600,000,000 Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 : 25.00 Yo Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Ditetapkan di Tanjung Selor , 18 April 2020 2G Li LG UG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Lize1 BUPATI X pada tanggal” : SEKRETARIS DAE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 2 On TAN UTARA, ttd , vi Des -H-2AINUN, Hare, ASITEN ADMIN STEAN um ( .ARMAN JAUHARI (SM Pir. KEPALA gi Hukum IRIANTO LAMBRIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 18 | penny HAMAND, SEMM PIK. KEPALA BpkAP # ' Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) No Bidang Pagu Tahap Sebelumnya Tahap Ini Yo Komulatif s.d Saat Sisa Pagu 1 2 3 4 5 6 7 9 1 BOSDA Dikmen 3,068, 500,000 400,000,000 5.00 400,000,000 5.00 2,668, 500,000 2 Tambahan Penghasilan Guru 3,890,000,000 0.00 - - 3,890,000,000 3 TUTOR PAUD 1,041, 500,000 0.00 - - 1,041,500,000 8,000,000,000 400,000,000 5.00 400,000,000 5.00 7,600,000,000Jumlah PROVINSMCALI SURIANSYAH LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (FORM F-4) KOP SURAT CONTOH FORM 4 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN X TAHAP I Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten X menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015 Tahap I Kabupaten X sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Propinsi Tahap I : 2,000,000,000 Tahap II : Total : 2,000,000,000 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui 3P2D Daerah Tahap Ini : 400,000,000 Komulatif s.d Tahap Ini : 400,000,000 Persentase Komulatif 85.00 Ya Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah : 7,600,000,000 Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 : 95.00 Ya Realisasi Pembayaran Dari RekeningKas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) No Bidang Pagu Tahap Sebelumnya Tahap Ini ok Komulatif s.d Saat dg Sisa Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 BOSDA Dikmen 3,068, 500,000 400,000,000 5.00 400,000,000 5.00 2,668, 500,000 2 Tambahan Penghasilan Guru 3,890,000,000 0.00 - - 3,890,000,000 3 TUTOR PAUD 1,041, 500,000 0.00 - - 1,041,500,000 Jumlah 8,000,000,000 400,000,000 5.00 400,000,000 5.00 7,600,000,000 Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Dernikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. , Ditetapkan di Tanjung Selor , 18 April 2020 ada tanggal 25 1... ne. BUPATIXDiundangkan di Tanjung Selor p BEA 2D Iu ena pada tanggal ?. 1. c.G SEKRETARIS DAERA PROVINSI HALIMAYTAN UTARA, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 18

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2019